Pojokkan Islam, Para Cendekiawan Medan Kecam Regim Jokowi

Indonesian Free Press -- Sejumlah cendekiawan kota terbesar di Sumatera mengecam sikap pemerintahan Jokowi yang dianggap terus memojokkan ummat Islam.

Seperti dilaporkan media terkemuka kota Medan Waspada, cendekiawan dari Universitas Medan Area DR Wardjio menyebut pemerintahan jokowi sebagai 'paranoid', 'berlebihan dan tidak beralasan'. Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan Kapolri Tito Karnavian baru-baru ini yang menyebut fatwa MUI tentang fatwa haramnya memilih pemimpin kafir, merujuk pada kasus Ahok, sebagai 'meresahkan'.

"Tidak ada yang perlu diserahkan jika saja pemerintah tidak paranoid," kata Wardjio kepada Waspada, Jumat (20 Januari).

Menurutnya MUI bukanlah organisasi politik, yang dibentuk untuk melindungi ummat Islam. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Menurut Wardjio sikap pemerintah kepada MUI tersebut sebagai bentuk kemunduran dan salah kaprah.

Hal senada juga dikatakan cendekiawan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Joko Santoso, MI. Menurutnya pemerintah telah mengikuti logika sesat dengan menyudutkan MUI.

"Fatwa MUI rujukannya Al Qur'an. MUI kumpulan ulama bukan politisi, jadi yang ditakutkan pemerintah itu apa? Jika kesimpulan mereka adalah fatwa MUI menyebabkan keresahan dan anti-kebhinekaan, maka itu adalah logika sesat," kata JOko.

Menurut Joko pemerintah-pemerintahan terdahulu tidak pernah mempersoalkan fatwa MUI dan bahkan cenderung sangat menghormatinya. Fatwa ulama juga telah turut berjasa besar dalam perjuangan kemerdekaan INdonesia. Para pejuang kemerdekaan Indonesia dahulu menjadikan fatwa jihad melawan penjajah yang dikeluarkan ulama sebagai spirit mereka.

Sebelumnya, Ketua MUI Dien Syamsuddin juga mempertanyakan sikap pemerintah yang dianggap terus menyudutkan ummat Islam. Dalam laporan Republika.co.id berjudul 'Umat Islam Dituduh Antikebinekaan, Din: Sungguh Menyakitkan Hati', disebutkan bahwa saat ini muncul kesan yang sangat kuat di masyarakat bahwa pemerintah telah memarginalkan ummat Islam secara sistematis. Tidak hanya secara ekonomi, namun juga politik.

Dien mensinyalir ada gerakan sistematis dari para pengusaha non-Islam yang didukung pemerintah untuk menguasai panggung politik Indonesia.

Din Syamsuddin menilai saat ini tidak ada keadilan bagi umat Islam di Indonesia. Salah satunya terlihat dalam bidang ekonomi dimana pemerintah cenderung memberikan 'privilege' kepada para pengusaha non-Islam. Din juga merasa kecewa dengan banyaknya tuduhan negatif kepada umat Islam di Indonesia. Terlebih saat melakukan aksi damai untuk meminta agar pemerintah menegakkan keadilan bagi pelaku penistaan agama.(ca)