Indonesian Free Press -- Mantan Anggota Komisi III DPR, Djoko Edhi, menilai bahwa era reformasi saat ini lebih berbahaya dibandingkan dengan zaman Orde Baru (Orba). Kata Edhi, hal itu disebabkan karena saat ini etnis China ingin menguasai politik dan ekonomi Indonesia.
"Di Orde Baru itu terkendali dan dibatasi China tidak boleh masuk politik, militer dan birokrat," ujar Edhi kepada Jitunews.com, di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).
Politisi PAN ini juga memaparkan bahwa 80 persen ekonomi nasional Indonesia justru dikuasai China. Dan mirisnya, ungkap Edhi, umat Islam serta masyarakat asli Indonesia yang menjadi mayoritas tidak menikmatinya. Hal itu disebabkan, kaum mayoritas tidak pernah dapat bersatu.
"70 persen tanah perkebunan dikuasai Cina. 78 persen tanah di Jakarta dikuasai oleh Cina. 80 persen sektor keuangan dikuasai oleh Cina. Pribumi itu jumlah suaranya 83 juta. Tapi pribumi ini kere, pecah belah dan khianat," jelasnya seperti dilaporkan situs Muslim Bersatu, Rabu (24 Mei).
Yang lebih miris, menurut Edhi, Presiden RI Joko Widodo justru dibesarkan dan didukung oleh para konglomerat raksasa China.
"Jokowi ini dibesarkan oleh Taipan, jelas pernyataan dari Ahok juga. Jokowi tak akan akan pernah jadi Presiden kalau tidak didukung oleh China pengembang," tutup Edhi.(ca/jitunews)
3 comments:
negara ini makin lama koq makin ngaco ya......auditor bpk ditangkap oleh kpk, padahal kpk sendiri adalah pelindung orang yg diduga sebagsi koruptor kakap seperti ahok, dlm kasus sumber waras sangat jelas bpk menduga ada yg ga beres dlm kasus sumber waras, tapi kpk justeru mementahkan dugaan bpk tersebut dan mati2an membela ahok, dan ketika itu ahok ikut2an mengecam bpk dengan mengatakan bpk ngaco..saya menduga penangkapan auditor bpk oleh kpk ini juga sebagai lanjutan dari perlindungan mati2an kpk terhadap ahok...sebenarnya sangat mudah bagi kpk untuk mengusut dugaan2an korupsi terhadap ahok, bahkan ada buku dugaan korupsi2 ahok yg ditulis oleh marwan batubara, tapi kpk tetap cuek terhadap kasus korupsi ahok..budi waseso juga mulai bersikap kritis terhadap ahok...kalau kpk terus seperti ini, sungguh saya sangat mendukung sekali pembubaran kpk, karena kpk telah banyak dimanfaatkan oleh penguasa dan taipan bosnya penguasa untuk kepentingan kelompoknya sendiri...BUBARKAN KPK!!!!...BUBARKSN KPK!!!!!...BUBARKAN KPK!!!!!!!!!!......
request buat bang adi: bang adi tolong bongkar dong kebobrokan KPK yg dipakai oleh penguasa dan taipan bos penguasa sebagai alat untuk melindungi kelompoknya dan alat untuk melawan kelompok yg menentang penguasa dan taipan bos penguasa..parah banget nih kebobrokan KPK,,,yg lbh parah lagi, KPK selalu disanjung2 setinggi langit seakan sbg lembaga pemberantas korupsi, padahal sebenarnya KPK adalah lembaga pelindung koruptor (pelindung korupsi2 jokowi dan pelindung korupsi2 ahok dkk)
Yg besarkan taipan dan yg numbuhkan ya orde baru yg dulu masuk kelompok Jimbaran di tambah Pamili Bu Tien Sudrajat Jiwan Dono Adrianus moy dan JB Sumarlin trio pembobol BI dgn BLBI 5 tahun di bagi dua 2 tahun gusdur 4 tahun Megawati di kebut pondasi reformasi oleh amin rais dasar kenegaraan lunglai tapi ketiga itu sudah disiapkan pak Harto dari NU dan Muhammadiyah PDI dan Golkar tuntas cuma gejolak dibikin oleh aparat Maluku Aceh tak tuntas tuntas proyek keuangan para ksatria mengeruk APBN sekaligus sipil tak mampu .dan MILITER yg santun penuh tembang populis nan syahdu sama membangun Jawa sentris 10 tahun berkuasa mana BLBI disentuh malah membuat sekandal Century tangkap KPK Antasari fitnah bungkam rakyat adem cukup dgn tembang proyek mangkrak ratusan triliyun pembangkit dan Hambalang lenyap hampir seribu triliyun Jokowi baru berapa tahun masak di kambing hitamkan .jangan ngoceh kalau cuma fitnah kini semua online PNS mulai ketar ketir laporan online ke KPK pembangunan mulai merata jangan terlalu naif banyak fitnah lucu yg kecil diungkit ungkit yg gede adem ayem dasar mental kita masih mental tempe. Mental kuli benahi karakter kuli dan mental feodal karena tak semua suku didik kultur feodal harus manut dan jalan jongkok mentang jendral berbuat lalim tak boleh diusut dan diungkit-ungkit
Post a Comment