Korbankan Diktator, Selamatkan Kepentingan

Sepanjang sejarah dunia modern, setidaknya setelah Perang Dunia 2, kita seringkali menyaksikan sebuah ironi politik yang dilakukan Amerika: menyingkirkan begitu saja para diktator yang telah mengabdikan dirinya untuk Amerika selama belasan hingga puluhan tahun. Dan kini kita baru saja menyaksikan dua peristiwa sejenis secara berurutan dalam jangka waktu yang sangat pendek: tersingkirnya Presiden Tunisia Ben Ali dan Presiden Mesir Husni Mubarak. Dan seperti biasanya, Amerika menyampakkan mereka begitu saja, tidak bersedia melindungi dan menyambut mereka dari pelariannya setelah puluhan tahun mengabdikan diri mereka kepada Amerika sembari menindas rakyatnya sendiri.

Di masa lalu kita telah melihat pengalaman sejenis dialami oleh diktator Trujillo dari Dominika, Shah Reza Pahlevi dari Iran, Presiden Diem di Vietnam, diktator Somoza dari Nicaragua, Batista di Kuba, Marcos di Filipina, Pinochet di Chile, Soeharto di Indonesia, dan lain-lainnya.

Di antara para diktator tersebut yang cukup beruntung adalah Somoza dan Batista yang diberikan tempat perlindungan di pelarian. Trujilo dan Diem bahkan harus menebus nyawanya yang dicabut oleh agen-agen rahasia CIA karena menolak mengikuti perintah Amerika di saat terjadi krisis politik.

Ketika rakyat memberontak terhadap regim-regim tersebut, secara standar Amerika melakukan tiga langkah sbb: secara resmi membuat pernyataan mendukung prosed demokrasi dan pergantian kekuasaan, secara diam-diam menyatakan dukungan pada diktator lama, dan secara diam-diam juga berusaha mencari calon penguasa baru yang bisa meneruskan "pengabdiannya" kepada Amerika. Bari Amerika tidak ada hubungan yang abadi melainkan kepentingan yang abadi.

Beberapa faktor yang diperhitungkan Washington untuk tetap mendukung atau menyingkirkan regim-regim diktatornya adalah: kemampuan diktator mengendalikan kerusuhan, kekuatan pendukung-pendukung sang diktator terutama militer serta keberadaan calon pengganti. Satu faktor lagi tentu saja adalah usia sang diktator. Semakin tua sang diktator, semakin tidak disukai Amerika meski memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuasaan dan memiliki pendukung kuat. Dalam hal terakhir ini sangat tampak pada diri Husni Mubarak. Meski masih memiliki pendukung kuat, termasuk mampu memobilisasi puluhan ribu massa pendukung untuk menandingi massa demontran penentangnya, usianya yang sudah 82 tahun sangat tidak menjamin keberlangsungan regimnya.

Terlalu lama menunggu untuk bersikap atas gerakan revolusi rakyat yang mengancam diktator dukungannya sangatlah berbahaya, karena semakin lama gerakan berlangsung, semakin menghancurkan dampaknya. Jika awalnya rakyat hanya menuntut keadilan, terakhir rakyat menuntut perubahan sistem secara keseluruhan termasuk penguasa dan aparatusnya serta sistem politik. Miskalkulasi tentu saja sering terjadi seperti dalam kasus Batista di Kuba dan Shah Iran. Karena terlalu lama membiarkan status quo dan mendukung diktator penguasa, gerakan sosial kemudian berubah menjadi revolusi yang membongkar habis sistem politik yang tadinya pro-Amerika menjadi anti-Amerika.

Kesalahan perhitungan juga terjadi di Nikaragua. Karena terlalu lama membiarkan Somoza dalam posisinya meski tetap mengkritik kediktatorannya, gerakan rakyat berubah menjadi revolusi yang membongkar habis sistem pemerintahan Nikaragua menjadi komunis yang sangat anti-Amerika, termasuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Amerika yang berada di sana.

Pada tahun 1980-an Amerika mulai merubah sikap menghadapi gerakan-gerakan rakyat melawan diktator yang didukungnya. Alih-alih ngotot mempertahankan sang diktator, Amerika mulai bersikap lunak, yaitu mendukung perubahan yang demokratis namun tanpa merusak sistem, struktur dan idiologi pemerintahan. Dengan demikian kepentingan Amerika masih tetap bisa terjaga.


Pelajaran Sejarah dan Implikasinya

Presiden Barack Obama sebenarnya sangat menyayangkan kalau harus kehilangan Husni Mubarak, bahkan ketika aksi-aksi demonstrasi menentang Mubarak sudah sedemikian massif. Secara formal ia memang mendesak Mubarak untuk memenuhi tuntutan rakyat. Namun secara diam-diam ia mengirimkan Frank Wisner, seorang yang memiliki kepentingan bisnis kuat dengan regim Mubarak dan karenanya menentang upaya penumbangan Mubarak dari kekuasaan. Alasan paling kuat tentu saja karena tumbangnya Mubarak bisa menjadi preseden bagi penumbangan regim-regim boneka Amerika lainnya seperti di Honduras, Mexico, Jordania, Aljazair, dan bahkan mungkin Indonesia.

Faktor lain tentu saja adalah adanya tekanan lobi kalangan zionis Isreal maupun Amerika sendiri untuk mempertahankan Barak, sekutu paling strategis Israel di Timur Tengah. Pemerintah Israel bahkan melakukan pendekatan-pendekatan diplomatik yang intensif ke negara-negara barat untuk tetap mendukung Mubarak.

Akibatnya Amerika terkesan agak lambat dalam menghadapi krisis Husni Mubarak. Amerika sibuk untuk mencari figur pengganti Mubarak yang sesuai dengan keinginan mereka, berusaha mempertahankan sistem politik dan birokrat sipil-militer yang selama puluhan tahun menjadi kepanjangan tangan Amerika, serta mencari formula transisi kekuasaan yang bisa mengendurkan mobilisasi dan radikalisme massa.

Hambatan utama penumbangan Mubarak dari kekuasaan adalah adanya sejumlah besar aparatur negara yang masih setia pada Mubarak. Mereka meliputi 325.000 aparat inteligen CSF (Central Security Forces) dan 60,000 anggota Garda Nasional yang komandonya berada langsung di bawah Mendagri dan Mubarak sendiri. Sementara 450.000 tentara nasional yang mendapat hak-hak istimewa selama puluhan tahun, terlalu sulit untuk merubah "mindset" mereka untuk tidak loyal kepada Mubarak. Mereka tentu juga tidak menginginkan terjadinya perubahan kekuasaan negara yang nantinya berujung pada pengadilan atas kekayaan mereka. Mereka menyadari bahwa kekayaan dan privilege yang mereka terima dari Mubarak adalah berasal dari Amerika.

Obama tentu saja menginginkan aparatur birokrat dan militer tersebut tetap utuh. Namun ia juga harus bisa meyakinkan mereka untuk mau mengganti Mubarak dan menggantinya dengan regim baru yang bisa menyurutkan gerakan revolusi yang semakin lama semakin cenderung anti-Amerika dan Israel.

Amerika mulanya mencoba berunding dengan para demonstran tentang prospek gerakan revolusi ke depan. Amerika berusaha meyakinkan para demonstran untuk menerima tawaran Mubarak untuk berunding, namun ditolak demonstran sebelum terlebih dahulu Mubarak menyatakan mengundurkan diri. Kemudian tawaran Mubarak untuk tidak mengikuti pemilu mendatang (bulan September) juga ditolak demonstran.

Maka kemudian melalui utusannya, Frank Wisner, Amerika mengusulkan kepada Mubarak sebuah upaya "trial and error", uji kekuatan sekaligus dengan harapan bisa menghancurkan gerakan revolusi. Mubarak pun pada tgl 3 Februari mengirim ribuan aparaturnya yang setia dan preman yang sengaja dilepas dari penjara, dengan berpakaian sipil, menyerang para demonstran yang berdemo di Lapangan Thahrir. Upaya ini pun gagal karena perlawanan sengit para demonstran. Setelah ribuan korban menjadi korban aksi tersebut, Amerika dan Uni Eropa pun meminta Mubarak menghentikan aksinya. Namun nasi sudah menjadi bubur: demonstran semakin radikal dan militer mulai merasa berkewajiban untuk melindungi rakyat. Yang terakhir inilah yang kemudian membuat Mubarak menyerah terhadap tuntutan rakyat.

Kini Mubarak telah mundur dengan nasib ke depannya yang tidak jelas. Amerika berhadap militer yang kini menjadi penguasa transisi, masih bisa diajak berkompromi. Namun tentu saja itu tidak mudah. Sebagian besar rakyat Mesir telah muak dengan peran antagonis yang telah dimainkan Mesir di bawah Mubarak selama 30 tahun: menjadi "anjing penjaga" Israel dan pelayan Amerika yang membiarkan saudara-saudaranya rakyat Palestina di Gaza dibunuhi di depan mata dalam aksi militer-sosial-politik paling keji sepanjang sejarah dunia modern yang dilakukan Israhell.


Ref:
James Petras; "Washington Faces the Arab Revolts: Sacrificing Dictators to Save the State"; truthseeker.co.uk; 8 Februari 2011.

MATA DUA AMERIKA DI MESIR

Amerika telah menunjukkan kemunafikan yang sangat vulgar dalam masalah Mesir yang kini tengah menjadi perhatian masyarakat dunia terkait aksi demonstrasi besar-besaran anti presiden Husni Mubarak yang telah memasuki minggu ketiga. Di satu sisi Presiden Barack Obama meminta Husni Mubarak untuk "mendengarkan tuntutan rakyat dan memulai proses transisi kekuasaan", namun di sisi lain utusan khususnya di Mesir, Frank Wisner, justru meminta Mubarak untuk tetap berkuasa. Mungkin karena itulah Mubarak tetap bersikukuh untuk terus berkuasa, bahkan setelah militer Mesir menyatakan keberpihakannya pada para demonstran anti-Mubarak.

“What is clear — and what I indicated tonight to President Mubarak — is my belief that an orderly transition must be meaningful, it must be peaceful, and it must begin now,” demikian pernyataan President Obama pada tgl 2 Februari 2011.

“President Mubarak’s continued leadership is critical: it’s his opportunity to write his own legacy,” kata Frank Wisner sehari kemudian. Tidak lama setelah pernyataan Wisner yang dibuat usai bertemu Mubarak tersebut, ribuan preman pendukung Mubarak menyerang para demonstran anti Mubarak hingga menyebabkan belasan orang meninggal dunia.

Pada saat yang hampir bersamaan Presiden Husni Mubarak dan Barack Obama mengangkat mengangkat "orang-orang bermasalah secara moral" untuk membicarakan masa depan Mesir. Mubarak mengangkat kepala inteligen dan agen utama CIA di Mesir, Omar Suleiman, sementara Obama mengangkat Frank Wisner, mantan petinggi CIA sekaligus eksekutif perusahaan-perusahaan bermasalah seperti Enron dan A.I.G.

Seorang pejabat inteligen Amerika mendeskripsikan Suleiman sebagai pejabat yang terlibat dalam semua aspek hubungan Amerika dengan Mesir, termasuk menjadi "orangnya CIA" yang menyetujui praktik-praktik ilegal penyiksaan dan penculikan orang-orang yang dianggap teroris. Sebagai "orangnya CIA" Suleiman tentu saja kerap kali berhubungan dengan para pejabat Israel.

Obama mengirim Wisner ke Mesir tgl 31 Januari 2011 lalu untuk memberikan masukan-masukan bagi Husni Mubarak yang tengah tersudut. Pada hari kedatangannya ke Mesir jalan-jalan di ibukota Kairo diblokir aparat keamanan dan para jurnalis dirampas kameranya. Inilah permainan kotor yang dimainkan Amerika. Saat Obama berpidato tentang demokrasi dan transisi damai di Mesir, ia mengirimkan "manusia kotor" seperti Wisner untuk mencegah regim tiran sekutu Amerika-Israel terkuat di Timur Tengah itu tumbang.


FRANK WISNER DAN KONSEKWENSI PENUNJUKANNYA

Ketika Wisner tiba di Mesir, media-media massa mengira ia akan membawa misi Obama untuk meminta Mubarak turun dari jabatannya. Ternyata dugaan itu keliru. Wisner memberikan beberapa saran yang membawa konsekuensi fatal bari rakyat Mesir, yaitu kelangsungan kediktatoran Mubarak. Pertemuan Wisner dengan Mubarak memulai taktik baru Mubarak dalam menghadapi para demonstran. Ia mulai menggunakan taktik kotor, termasuk mengirim ribuan penjahat dan preman serta aparat keamanan berpakaian sipil untuk menyerang para demonstran pada tgl 3 Februari 2011.

Frank Wisner adalah putra dari salah seorang pendiri CIA. Pada tahun 1947 Frank Wisner Senior mengepalai satu operasi CIA yang terkenal dengan istilah "Operation Mockingbird" dengan tujuan mengkooptasi media massa di dalam dan luar negeri.

“Pada awal 1950-an Wisner menjalin hubungan dekat dengan para pejabat New York Times, Newsweek, CBS dan media massa besar lainnya,” demikian tulis Deborah Davis "Katharine the Great: Katharine Graham and The Washington Post" tahun 1979.

Wisner senior selanjutnya menjadi Direktur Perencanaan CIA tahun 1952. Direktorat ini menghabiskan 75% anggaran CIA dan memiliki jumlah agen sebanyak 60% total agen CIA. Pada tahun 1950-an Wisner bertanggungjawab atas operasi inteligen yang mengakibatkan ambruknya pemerintahan demokratis Mohammed Mossadegh di Iran dan Jacobo Arbenz di Guatemala karena mengancam kepentingan Amerika.

Wisner yunior sejak tahun 1997 menjadi eksekutif Enron dan sejak tahun 2009 menjadi wakil dirut American International Group (A.I.G.), perusahaan asuransi yang turut terlibat permainan kotor sektor keuangan sehingga mengakibatkan krisis finansial global. Wisner telah aktif menjadi agen CIA pada akhir dekade 1960-an.

Wisner terkait kuat dengan firma Patton Boggs, yang pernah berkoar sebagai "penasihat militer dan ekonomi Mesir" dan menjadi wakil bagi kepentingan bisnis Mesir di Amerika dan Eropa.

Patton Boggs pernah menyatakan bahwa para penasihat hukumnya menjadi perwakilan dari perusahaan-perusahaan milik para pejabat tinggi Mesir dan keluarganya dan telah terlibat dalam proyek-proyek pembangunan infrastuktur sipil, telekomunikasi dan infratruktur minyak dan gas di Mesir. Salah satu dari pendirinya kini menjadi "chairman" dari US-Egyptian Chamber of Commerce yang bertugas mempromosikan Mesir untuk para investor asing. Perusahaan itu juga menjadi kontraktor penyedia perlengkapan militer untuk Mesir yang berasal dari bantuan militer Amerika untuk Mesir yang nilainya mencapai $1.3 miliar setahun.

Wisner yang mantan dubes Amerika di Mesir itu bergabung dengan Patton Boggs sekitar dua tahun lalu, cukup membuatnya manjadi sahabat dekat para penguasa Mesir. Koran New York Times menulis profil Wisner besar-besaran dua minggu lalu, namun anehnya tidak menyebutkan sama sekali kepentingan bisnis Wesner di Mesir.

Nicholas Noe, seorang peneliti politik Amerika yang tinggal di Beirut telah melakukan penelitian selama berminggu-minggu mengenai kegiatan bisnis Wesner di Mesir dan ia mempertanyakan implikasinya terhadap penunjukan Wesner sebagai utusan khusus Barack Obama dalam mengatasi masalah Mesir saat ini.

“Kunci permasalahan dengan Wisner sebagai utusan khusus ke Mesir adalah "conflict-of-interest"… Lebih dari itu pemikiran untuk membisniskan sebuah krisis politik adalah problem serius tersendiri. Apakah Amerika kini kekurangan diplomat handal?" kata Noe.

Patton Boggs menjalin kerjasama “affiliate relationship” dengan firma hukum terkenal di Mesir, Zaki Hashem, yang didirikan tahun 1953 oleh Zaki Hashem. Zaki adalah seorang menteri di kabinet pendahulu Mubarak, Anwar Sadat. Ia kemudian menjadi pimpinan Egyptian Society for International Law.

Menjadi sebuah ironi adalah bahwa seorang partner senior di firma Zaki Hashem adalah Nabil al-Araby, salah seorang yang kini aktif melakukan demonstrasi anti-Mubarak. Ia bahkan dipilih oleh sebagian demonstran sebagai salah seorang dari 25 tokoh yang mewakili para demonstran untuk menggulingkan Mubarak. Nabil yang juga mantan anggota Komisi Hukum Internasional PBB menyatakan telah putus hubungan dengan sejak tiga tahun lalu.

Saat Wisner bergabung dengan Patton Boggs pada bulan Maret 2009, perusahaan tersebut memuji-muji Wesner sebagai "salah seorang diplomat paling dihormati di seluruh negeri“ yang akan memberikan kliennya "saran-saran jitu mengenai strategi bisnis global, politik dan hukum internasional". Perusahaan tersebut secara spesifik menyebutkan bahwa Wisner, dengan pengalamannya di Timur Tengah dan India akan mampu memberikan bantuan pada para klien internasionalnya.”

Stuart Pape, salah seorang pendiri Patton Boggs, suatu saat berkata tentang Wisner, "adalah sebuah kebanggaan bahwa seorang dutabesar seperti Wisner, salah seorang diplomat yang dihormati, bergabung dengan kita. Pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang politik dan keuangan global adalah aset kita yang sangat berharga."

Kita masih belum tahu pasti apa yang telah disarankan Wisner pada Mubarak. Namun pernyataannya tentang Mubarak sudah cukup jelas, yaitu ia tetap menginginkan Mubarak berada di kursinya, mengendalikan arah reformasi Mesir sehingga tidak jatuh ke kelompok-kelompok "teroris" musuh Israel dan Amerika.


Ref:
1. Christopher Bollyn; "Exposed: Obama’s Duplicity in Egypt"; bollyn.com; 6 Februari 2011.
2. Robert Fisk; "US envoy’s business link to Egypt"; The Independent; 7 Februar1 2011.

SANG TERPILIH (24)

Para pendukung Subagyo kembali melakukan blunder. Jika pada blunder pertama seorang kadernya keceplosan mengungkapkan bahwa kasus mafia pajak akan menyeret kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi Indungsia sehingga membahayakan jika diungkap, blunder kedua dilakukan pendukung-pendukung Subagyo di parlemen yang menggagas hak angket masalah mafia pajak. Mulanya mereka yakin, hak itu hanya akan "menghantam" partai oposisi utama yang dipimpin oleh pengusaha yang perusahaannya diduga sebagai pengemplang pajak. Namun setelah menyadari mafia pajak juga melibatkan Subagyo dan kroni-kroninya sebagai orang yang paling banyak menangguk untung, mereka tiba-tiba saja menarik diri dari inisiatif pembentukan hak itu.

Maka proses penggunaan hak itu terus berjalan tak terbendung. Dan pada akhirnya, setelah menyadari bahwa menolak hak itu hanya akan membuat popolaritas partai pendukung Subagyo runtuh, mereka akhirnya mendukung hak tersebut dengan tujuan hanya untuk mengacaukan proses pengungkapan mafia pajak oleh parlemen. Sama seperti yang mereka lakukan dalam kasus hak angket Bank Centurion.

Upaya Subagyo mengganjal hak angket mafia pajak dengan penangkapan para anggota parlemen karena kasus penyuapan dalam pemilihan gubernur bank sentral juga kandas. Sebaliknya hal itu membuka motif politik dalam penangkapan tersebut karena Komisi Pemberantasan Korupsi tidak pernah menyentuh terduga penyuap dalam kasus itu.

Lagi-lagi ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh "organisasi". Terduga utama sebagai penyuap dalam kasus ini tentu saja mantan gubernur bank sentral yang merupakan agen utama "organisasi" di Indungsia selain presiden.

Yang menarik lagi, kasus penyuapan ini juga melibatkan seorang politisi dari "partai dakwah" yang diklaim atau mengklaim sebagai turunan gerakan Ihwanul Muslimin. Hal ini juga semakin menunjukkan betapa pengaruh "organisasi" telah merembes ke semua lini, termasuk partai-partai maupun gerakan Islam di Indungsia.

Subagyo dan faksi politiknya masih berupaya mengalihkan persoalan dengan membuat persoalan baru, yaitu mengkoordinir kerusuhan-kerusuhan sara di berbagai daerah.

1/3 Tentara Wanita Amerika Diperkosa

Inilah hasil dari gerakan emansipasi di Amerika: 1/3 dari tentara wanita Amerika pernah diperkosa rekan-rekan prianya, sementara 2/3 lainnya setidaknya pernah mengalami pelecehan seksual.

"Hampir sepertiga wanita yang bertugas di ketentaraan pernah mengalami perkosaan dan lebih dari dua pertiga sisanya pernah mengalami pelecehan seksual," demikian laporan National Public Radio baru-baru ini.

Menurut laporan tersebut hanya 62 persen dari pelaku pemerkosaan dan pelecehan seksual yang mendapatkan sanksi yang tidak terlalu berat meliputi pemindahan tugas, penundaan kenaikan pangkat, atau hanya peringatan tertulis.

"Setiap orang di ketentaraan mempunyai teman untuk saling melindungi, dan para wanita harus bersama teman-temannya untuk sekedar ke kamar mandi dan WC agar tidak diperkosa. Namun karena saya satu-satunya wanita di satuan saya, maka teman saya hanyalah pistol dan pisau," kata "Army specialist" Chantelle Henneberry.

Pada tahun 2003, sebuah survei terhadap para veteran tentara wanita menemukan data sebanyak 30 persen dari tentara wanita yang pernah bertugas pernah mengalami pemerkosaan. Setahun kemudian survei yang sejenis menunjukkan sebanyak 70 persen tentara wanita pernah mengalami pelecehan seksual.

Pada tahun 2005 kasus pemerkosaan beramai-ramai dialami oleh Jamie Leigh Jones sehingga memaksa sebuah amandemen undang-undang "defense appropriations bill" diajukan oleh senator Al Franken. Berdasar amandemen undang-undang tersebut perusahaan-perusahaan kontraktor pertahanan diharuskan membantu karyawannya yang mengalami pemerkosaan atau pelecehan seksual mendapatkan perlindungan hukum di manapun mereka bertugas.


Ref:
Press TV; 29 Januari 2011

Bantuan Terakhir Israhell untuk Mubarak

Televisi Al Alam baru-baru ini menyiarkan kehadiran aparat inteligen Israel di Mesir, di tengah-tengah revolusi yang kini tengah berlangsung. Akibatnya, sebagaimana diberitakan "running news" Metro TV Jum'at malam (4/1), televisi tersebut mendapat ancaman aksi kekerasan.

Kehadiran militer dan inteligen Israel di Mesir di tengah aksi-aksi massa yang mengancam keselamatan regim Husni Mubarak memang telah menjadi pembicaraan masyarakat. Sebelumnya International Network for Rights and Development dan Press TV dari Iran mengungkapkan bahwa tiga pesawat kargo Israel telah mendarat di Bandara Mina Kairo, Sabtu (29/1). Pesawat-pesawat tersebut membawa peralatan anti huru-hara yang digunakan aparat keamanan Mesir.

Israel juga dikabarkan telah mengijinkan militer Mesir untuk mengerahkan pasukan di Semenanjung Sinai untuk mengantisipasi kerusuhan. Padahal berdasarkan perjanjian bilateral Mesir-Israel selama ini Mesir hanya diijinkan membangun pos-pos polisi di wilayah tersebut. Menurut sumber-sumber di Israel, hal itu dimaksudkan untuk mencegah revolusi Mesir.

Selain bantuan militer, Israel dikabarkan juga telah menyatakan kesediaan menerima Mubarak jika Mubarak akhirnya mundur dari jabatan dan melarikan diri dari negerinya untuk menghindari pengadilan. Hal ini disiarkan oleh televisi Al Jazeera akhir bulan Januari lalu mengutip sumber dari kedutaan besar Mesir di Israel. Menurut televisi Al Jazeera sekutu utama Mubarak di dunia Arab, Saudi Arabia, menolak jika Mubarak melarikan diri ke negeri tersebut sebagaimana pendahulunya yang terlebih dahulu tumbang dari kekuasaannya, presiden Tunisia Ben Ali.

Sementara itu dua orang anak Mubarak, Gamal dan Aala, dikabarkan media-media massa barat dan Timur Tengah telah melarikan diri ke Inggris beserta keluarga mereka. Menurut media-media massa Inggris, Gamal (46 th) dan Aala meninggalkan Kairo beserta keluarganya dengan membawa sejumlah besar emas dan mata uang asing.

Gamal adalah kepala politbiro, lembaga tertinggi dalam partai berkuasa National Democratic Party. Menurut berbagai sumber sebenarnya Gamal telah disiapkan oleh Mubarak untuk menjadi penggantinya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Husni Mubarak sendiri sempat dikabarkan oleh Channel 10 Israeli TV dan dikutip media-media massa lainnya, telah melarikan diri ke Belanda, meski kemudian berita tersebut terbukti tidak benar.



WHATS NEXT?

Saat ini rakyat Mesir dan masyarakat internasional bertanya-tanya, bagaimana kelanjutan aksi demonstrasi besar-besaran menentang Husni Mubarak yang telah berjalan selama sepekan lebih. Tentu saja karena kejatuhan Husni Mubarak merupakan sebuah momen yang sangat penting mengingat posisi Mesir yang sangat strategis sebagai negara terkuat di Timur Tengah yang telah menjadi "pelindung" Israel dari dunia Islam dan menjadi sekutu kuat Amerika. Kejatuhan Mubarak bisa mengubah secara sangat signifikan konstelasi politik di Timur Tengah bahkan global.

Mubarak telah menyatakan baru akan mundur dari jabatannya setelah masa kepresidenannya berakhir bulan September 2011 mendatang. Sementara demonstran tetap menuntut Mubarak mundur saat ini juga.

Berbagai spekulasi telah berkembang seputar perpecahan di tubuh militer Mesir yang merupakan pertahanan terakhir Mubarak. Dikabarkan bahwa militer menolak perintah Mubarak untuk bertindak keras terhadap para pengunjuk rasa. Sebaliknya Mubarak masih mendapat dukungan kuat dari kalangan elit, angkatan udara dan kepolisian. Yang terakhir ini bertanggungjawab atas tewasnya ratusan pengunjukrasa sehingga kehadirannya telah dianggap sebagai musuh demonstran sehingga kini mereka tidak lagi tampak di jalanan.

Amerika dan negara-negara Uni Eropa sendiri telah mendesak Mubarak untuk mengakhiri kekuasaannya dan melakukan transisi kekuasaan secara damai. Amerika bahkan telah mempertimbangkan untuk menghentikan bantuan ekonominya setelah Mubarak menolak mundur.

Meski mencoba bertahan dengan mengerahkan preman dan aparat keamanan yang masih setia padanya yang bertindak brutal, kejatuhan Mubarak hanya masalah waktu. Jika para pendemo konsisten melakukan aksinya, setelah beberapa hari mendatang militer akan jenuh dan harus mengambil keputusan: membela Mubarak dengan membunuhi para demonstran, atau berpihak kepada demonstran dan memaksa Mubarak mundur. Pilihan terakhir adalah kemungkinan terbesar. Mubarak dengan kekuasaannya yang telah berlangsung selama 30 tahun dan di ujung usianya yang telah mencapai 80 tahun lebih, dianggap telah "berakhir" bahkan oleh sekutu-sekutunya sendiri. Nasibnya akan seperti Shah Iran yang harus mengakhiri hidupnya sebagai pelarian tanpa satu negara pun bersedia menjadi pelindungnya. Kecuali Israel, mungkin.

Pameran Teknologi Iran, Tamparan bagi Barat

Satu hal ini saja sudah bisa membuat rakyat Iran bangga: satu-satunya negara Islam (selain Turki mungkin) yang memiliki jaringan kereta api bawah tanah. Tapi rekor itu sudah berumur 30 tahun lebih sejak Iran masih dipimpin oleh Shah Pahlevi. Hal-hal berikut membuat rakyat Iran sangat berhak untuk berbangga dengan negerinya: teknologi superkomputer, teknologi satelit dan roket luar angkasa, nanoteknologi dan bioteknologi seperti tendon buatan. Itu belum semuanya jika ditambahkan teknologi militer Iran terbaru seperti rudal balistik, peluru kendali, terpedo supersonik, speedboat berpeluru kendali, pesawat terbang tak berawak dll. Dan tentu saja teknologi nuklir Iran yang kini menjadi perhatian negara-negara internasional.

Semuanya itu, kecuali teknologi nuklir, akan dipamerkan dalam "event" pameran teknologi yang diadakan Iran di Damaskus, Syria, Sabtu (5/2) hingga Rabu (9/2), dalam rangka memperingati ulang tahun Revolusi Iran tahun 1979. Event ini merupakan event tahunan, namun untuk tahun ini memiliki arti tersendiri di tengah sorotan atas pengembangan nuklir Iran: pesan kepada dunia barat bahwa pencarian teknologi, termasuk nuklir, tetap menjadi prinsip dasar negara Iran

"Dukungan pemerintah Iran terhadap sains dan teknologi adalah strategi yang tidak pernah berubah. Ini termasuk teknologi nuklir," kata Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad pada acara pameran teknologi di Teheran yang digelar bulan lalu. Pernyataan tersebut merupakan pengulangan dari beberapa pernyataan sebelumnya oleh Iran tentang tekad bulatnya untuk tetap meneruskan pengembangan teknologi nuklir.

Pameran teknologi yang akan digelar di Syria juga memiliki arti politik tersendiri lainnya bagi Iran, yaitu pesan kepada masyarakat internasional terutama barat, bahwa sanksi ekonomi yang dikenakan terhadap Iran tidak bisa melumpuhkan kemajuan Iran. Pameran tersebut akan diikuti oleh 120 perusahaan Iran yang bergerak di bidang pengembangan dan aplikasi teknologi termasuk teknologi terbaru satelit dan roket ruang angkasa Iran yang sangat dikhawatirkan barat dan Israel.

Seorang diplomat Iran di Damaskus mengatakan kepada Associated Press bahwa pameran yang pertama kali digelar di luar negeri itu ditujukan kepada dunia internasional bahwa sanksi ekonomi tidak berpengaruh kepada Iran, sekaligus membantah klaim menlu Amerika Hillary Clinton bahwa sanksi ekonomi telah melemahkan Iran.

Ali Reza Khamesian, seorang jurnalis independen koran Melleat-e Ma di Iran mengatakan, pameran tersebut ditujukan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Iran adalah "negara merdeka terkuat di kawasan Timur Tengah".

Setahun yang lalu Iran berhasil meluncurkan roket ruang angkasa yang berisi beberapa binatang percobaan seperti tikus, kura-kura dan cacing. Pada bulan Januari 2009 Iran juga berhasil meluncurkan satelit pertamanya ke orbit. Dalam beberapa minggu terakhir Iran juga telah melaporkan beberapa kemajuan teknoliginya seperti peralatan radiasi gamma untuk keperluan medis serta superkomputer yang diklaim termasuk dalam 500 superkomputer tercepat di dunia.

Wakil Presiden Iran bidang teknologi dan sains, Salar Amuli, mengatakan kepada stasiun televisi negara bahwa superkomputer akan digunakan di berbagai bidang teknologi termasuk nuklir. Di Pulau Kish di Teluk Parsi, sebuah pusat pengembangan bioteknologi Iran kini tengah membuat tendon dan ligamen buatan.

Para pemimpin Iran selalu menekankan sejarah kemajuan bangsa Parsia untuk memberi semangat rakyatnya. Ahmadinejad misalnya, berulangkali menyerukan bangsa Iran untuk meraih kembali kemajuan teknologi yang pernah dicapai Kerajaan Parsia.

"Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Iran adalah pionir dalam kemajuan teknologi," kata Ahmadinejad minggu lalu.



Ref:
Associated Press "Iran tech expo sends defiant message to West"; truthseeker.co.uk; 3 Februari 2011

Sri Mulyani SPG IMF

Pengantar blogger:

Sepak terjang Sri Mulyani sebagai "antek" lembaga-lembaga keuangan asing sudah lama saya curigai. Pernyataannya bahwa dirinya tidak mendapatkan sepersen-pun dari bailout Bank Century beberapa waktu lalu, misalnya, sungguh menggelikan saya. Bagi saya pernyataan tersebut seperti seorang pencuri yang mengatakan tidak menikmati sepersen pun hasil curiannya.

Sebagaimana pernyataan mantan Wapres Jusuf Kalla, kasus Bank Century adalah sebuah aksi perampokan (dan karenanya pemberian bailout kepada bank tersebut adalah sama dengan praktik pemutihan atau "money laundering" yang juga ilegal). Rekomendasi Pansus DPR untuk kasus Bank Century juga sangat jelas menyebutkan kebijakan bailout Bank Century diduga kuat sebagai sebuah kejahatan dan merekomendasikan penyidik untuk mengusut keterlibatan Sri Mulyani dalam kejahatan tersebut.

Kini dugaan tersebut semakin jelas setelah saya melihat berita di situs online Rakyat Merdeka yang menyebutkan Sri Mulyani mendapatkan fee sebesar 1% dari setiap hutang luar negeri Indonesia yang dilakukan pemerintah Indonesia selama ia menjabat sebagai menteri keuangan di masa kepresidenan SBY. Selama periode pertama pemerintahan SBY hutang luar negeri Indonesia bertambah sekitar Rp400 triliun dan tahun pertama periode kedua pemerintahannya hutang luar negeri Indonesia bertambah sekitar Rp80 triliun. Jika asumsi fee 1% itu benar, maka Sri Mulyani mendapat fee sebesar Rp 4,8 triliun. Cukup untuk menjadikannya sebagai salah seorang terkaya di Indonesia. Benar kalau Gayus Tambunan mengatakan ia hanya ikan teri dan masih ada ikan kakap dan pausnya.

Berikut adalah berita dari situs Rakyat Merdeka yang saya copaskan di blog ini:



Golkar: Ternyata Sri Mulyani Jadi SPG untuk IMF
Selasa, 01 Februari 2011 , 16:27:00 WIB

Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi


SRI MULYANI/IST


RMOL. Kebobrokan ekonomi Indonesia disebabkan karena tim ekonomi SBY menggadaikan kekayaan Indonesia ke pihak asing. Pernyataan itu disampaikan aktivis Justiani atau Liem Siok Lan dalam diskusi yang digelar Sabang Merauke Circle (SMC) hari Senin lalu (31/1).

Pernyataan Justiani ini didukung oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Menurut Bambang, komitmen kerjasama pemerintah Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF) telah disalahgunakan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memperkaya diri sendiri. Karena itu, semua komitmen antara Indonesia dan IMF yang belum direalisasikan harus dikaji ulang. Di samping itu, sebuah penyelidikan independen harus dilakukan untuk menghitung kerugiaan yang diderita negara akibat kesepakatan fee antara IMF dengan Sri Mulyani.

"SMI ternyata merangkap sebagai SPG atau sales promotion girl-nya IMF, karena mendapat fee sebesar 1 persen dari setiap pinjaman," kata Bambang kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Selasa, 1/2).

Dengan demikian, lanjut Bambang, Sri Mulyani yang kini bekerja di Bank Dunia patut diduga melakukan abuse of power karena memanfaatkan jabatan untuk mencari penghasilan tambahan dengan berperan sebagai SPG bagi IMF. Sri Mulyani lah yang berperan menentukan volume pinjaman, dari mana pinjaman diperoleh dan tentu saja tingkat bunga utang.

"Modus itu jelas koruptif, karena tidak ada ketentuan perundang-undangan yang membolehkan pejabat negara mendapatkan fee dari setiap negosiasi pinjaman," tegas Bambang. [yan]

Sertifikat Kelahiran Obama Masih Misterius

Gubernur Hawaii yang baru, Neil Abercrombie, menyatakan bahwa sertifikat kelahiran presiden Barack Obama yang selama ini diklaim Obama dan para pendukungnya, kemungkinan tidak tersimpan di arsip Departemen Kesehatan Hawaii, negara bagian dimana Obama mengklaim sebagai tempat kelahirannya. Hal ini membuat kontroversi seputar legalitas Obama menjadi presiden Amerika berkembang lagi dan memicu kekhawatiran munculnya gerakan-gerakan pembangkangan nasional terhadap pemerintah.

Situs WorldNetDaily baru-baru ini mempostingkan artikel yang menulis kontroversi tersebut. "Gubernur Hawaii Neil Abercrombie mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa sertifikat kelahiran Obama yang dikeluarkan rumah sakit, kemungkinan tidak ada di dalam arsip Departemen Kesehatan Negara Bagian Hawaii. Abercrombie mengatakan kepada Honolulu Star Advertiser bahwa dirinya tengah berusaha mencari dokumen dimaksud untuk membuktian bahwa Obama benar-benar lahir di Hawaii, karena kontroversi yang terus berkembang seputar legalitas kelahiran Obama akan mengganggu kesempatannya mengikuti pemilihan presiden tahun 2012 mendatang. Pada akhir wawancaranya wartawan ("Honolulu Star Advertiser") mengajukan pertanyaan: "Kapan Anda memberikan informasi lanjutan tentang kepastian sertifikat tersebut?" Abercrombie menolak mengatakannya, namun menyadari masalah ini akan membawa konsekwensi politik yang sangat serius ia memberikan jawaban yang ambigu, "we cannot have."

Abercrombie hanya mengatakan kepada Honolulu Star Advertiser bahwa pihaknya telah mengidentifikasi catatan yang belum terspesifikasi jelas mengenai kelahiran Obama. Namun ia tidak mengatakan telah menemukan sertikat kelahiran asli Obama.

Menurut WorldNetDaily, Donalyn Dela Cruz, juru bicara kantor gubernur di Honolulu, berkali-kali menolak permintaan WorldNetDaily untuk mengadakan wawancara dengan gubernur seputar sertifikat dimaksud.

Sejauh ini satu-satunya bukti kelahiran Obama yang diketahui publik adalah
"Certification of Live Birth" (COLB) yang dikeluarkan negara bagian Hawaii yang pertama kali muncul di internet menjelang pemilihan presiden tahun 2008. Namun dokumen tersebut tidak membuktikan bahwa Obama benar-benar lahir di Hawaii, karena dokumen sejenis juga diberikan kepada warga negara Amerika yang lahir di luar negeri. Padahal konstitusi Amerika menyebutkan dengan jelas bahwa presiden Amerika harus warga negara Amerika yang "lahir di Amerika Serikat".

Kecurigaan bahwa Obama tidak benar-benar lahir di Amerika, selain dari beberapa pernyataan orang-orang dekat Obama sendiri, termasuk nenek Obama dari pihak ayah yang warganegara Kenya, yang mengatakan bahwa Obama lahir di Kenya. Selain itu Obama sendiri tidak pernah bisa menunjukkan sertifikat kelahiran yang semestinya dimiliki oleh rakyat Amerika yang hendak mengurus SIM dan passport.

Belum lama ini seorang warga negara Amerika, Letkol Lakin, mengajukan tuntutan hukum agar Obama menunjukkan sertifikat kelahirannya. Namun alih-alih yang bersangkutan justru harus menghadapi tuntutan balik dan kini tengah menjalani persidangan. Obama telah membayar ratusan ribu dolar kepada sebuah firma hukum untuk menuntut semua orang yang mempertanyakan keabsahan kewarganegaraan Obama. Padahal jika ia benar-benar memiliki sertifikat tersebut, ia cukup menunjukkan foto kopinya yang berharga beberapa sen dolar.

Konspirasi Tuhan yang Bekerja

Apa yang tengah terjadi di kawasan Timur Tengah akhir-akhir ini sungguh mencengangkan saya. Saat harapan melihat perdamaian yang adil di kawasan tersebut nyaris hilang dan kekuatan jahat Israel dan kroni-kroninya semakin merajalela, titik balik telah nampak saat ini. Mesti tanda-tandanya telah dimulai sejak kalahnya Israel oleh Hizbollah tahun 2000 dan 2006, momentum itu dimulai dengan tumbangnya regim korup Ben Ali di Tunisia, kemenangan kubu anti Israel dalam pemilihan perdana menteri perdana menteri Lebanon, dan kini kita menyaksikan rakyat di berbagai negara timur tengah bangkit dari tidur lamanya menuntut hak-haknya dan berupaya menumbangkan penguasa-penguasa tiran dan para pengkhianat perjuangan rakyat Palestina di Mesir, Aljazair, Yaman dan Yordania.

Semua itu masih ditambah lagi dengan kabar terbongkarnya konspirasi jahat Otoritas Palestina serta isu perpecahan di kerajaan Saudi Wahabiah yang dipicu sakit kerasnya raja Abdullah yang tidak kunjung sembuh. Selama ini kedua regim tersebut dikenal kuat sebagai pengusung kepentingan Israel-Amerika di Timur Tengah.

Benar memang firman Allah dalam Qur'an yang suci: Orang-orang musrik membuat rencana (konspirasi) dan Allah pun membuat rencana (konspirasi). Tapi Allah adalah pembuat rencana (konspirator) terbaik.

"Kau ... (Mahmoud) Abbas (pimpinan Otoritas Palestina), Erekat (ketua tim perunding Palestina) ... pengkhianat rakyat sendiri. Kami telah mencurigai kalian sejak lama, tapi kini kami mendengar sendiri dari "mulut kuda". Kalian harus disingkirkan dari muka bumi. Rakyat Palestina harus bersatu, bangkit dan membangun momentum dan melindas pengkhianat Otoritas Palestina. Inilah saatnya. Semakin lama ditunda, semakin banyak Israel mencuri tanah Palestina. Perlawanan, adalah solusi satu-satunya!"

Demikian komentar pengunjung situs almanar.com.lb dari Australia. Warga Palestina tentu jauh lebih marah lagi dengan ulah para pemimpin Otoritas Palestina yang telah mengkhianati rakyatnya, dan hampir dipastikan tidak lama lagi kita akan menyaksikan para pemimpin korup itu akan menyusul Ben Ali sebagai buronan.

Baru-baru ini televisi Al-Jazeera dan surat kabar Inggris Guardian mengungkapkan dokumen-dokumen rahasia yang menunjukkan adanya persengkongkolan antara Otoritas Palestina (OP) pimpinan Mahmoud Abbas dengan Israel demi keuntungan Israel dan mengorbankan rakyat Palestina. Persengkongkolan tersebut di antaranya "menyerahkan" Jerussalem Timur kepada Israel serta pembunuhan politik warga Palestina yang memusuhi Israel.

Dokumen-dikumen “Palestine papers” untuk mengungkapkan bahwa Israel dan OP mengadakan beberapa pertemuan membicarakan masalah keamanan. Salah satu dokumen menunjukkan bagaimana Israel dan OP merencanakan pembunuhan atas komandan Brigade al-Aqsa, salah satu organisasi pejuang Palestina yang masih menganut kebijakan perlawanan bersenjata melawan Israel.

Dokumen lainnya menunjukkan bagaimana pada tahun 2005 menteri pertahanan Israel Shaul Mofaz meminta OP membunuh Hassan al-Madhoun, komandan militer Hamas. Kala itu menteri dalam negeri OP Nasser Yusuf menjawab bahwa perintah pembunuhan telah diberikan kepada komandan militer OP di Gaza, Rashid Abu Shabak. Beberapa minggu kemudian, tgl 1 November 2005, Al-Madhoun tewas diserang tentara Israel bersama komandan Brigade Al-Qassam, Fawzi Abu al-Qarea.

Dalam dokumen tertanggal 17 April 2009, ketua tim perunding Palestina, Saeb Erekat, dilaporkan mengatakan kepada pejabat kementrian luar negeri Amerika: "Kami harus membunuh beberapa warga Palestina demi mewujudkan satu pemerintahan, satu senjata dan satu perangkat hukum."

Dokumen-dokumen lainnya menunjukkan OP menawarkan beberapa konsesi yang menguntungkan Israel dan merugikan Palestina, meski tawaran itu masih dianggap kurang oleh Israel dan ditolak. Beberapa konsesi itu adalah:

1. Penawaran secara resmi kepada Israel untuk menganeksasi semua pemukiman yahudi di Jerussalem Timur kecuali satu pemukiman.

2. Pembentukan panitia internasional untuk mengambil alih Haram Al-Sharif (kompleks Majidil Aqsa).

3. Membatasi hak kembali rakyat Palestina sampai maksimal 100.000 orang dalam jangka waktu 10 tahun.

establishing a special unit of Palestinian security forces to battle
4. Pembentukan satuan khusus “anti-terroris” yang bekerja di bawah kendali Israel.

5. Pertemuan antara Erekat dan seorang Jendral Amerika, Keith Dayton dengan permintaan Erekat agar Dayton meminta Israel untuk membatasi invasi hanya ke beberapa kota Palestina, sehingga OP bisa mempertahankan kewibawaannya di mata rakyat. Dayton kemudian menjanjikan invasi Israel akan dilakukan di malam hari untuk tidak menghancurkan kewibawaan OP di mata rakyat Palestina.

6. Perdana menteri OP Salam Fayyad menentang pembukaan blokade atas Gaza, karena takut memberi kesan kemenangan Hamas yang berkuasa di Gaza.

7. OP mempertimbangkan rencana yang diajukan Inggris untuk menutup terowongan di perbatasan Gaza-Mesir.

Dokumen-dokumen rahasia tersebut di atas mulai dipublikasikan Al-Jazeera dan Guardian hari Minggu (23/1) berjumlah lebih dari 1,600 dokumen yang kebanyakan berisi perundingan OP-Israel.

Salah satu dokumen yang mengejutkan adalah pengakuan Saeb Erekat bahwa OP terpaksa membunuhi rakyat Palestina sendiri agar dianggap masih memegang kontrol pemerintahan di wilayah yang dikuasainya. Erekat mencontohkan insiden Qalqilyah dimana polisi OP menyerang para aktivis Hamas yang menewaskan 6 aktivis Hamas dan 2 perwira polisi OP.

Menanggapi bocoran dokumen rahasia tersebut, pada hari Selasa (25/1) Erekat menuduh Al Jazeera telah melakukan "kampanye fitnah terbesar dalam sejarah jurnalisme”.

Namun semua "kebusukan" Otoritas Palestina tersebut masih belum seberapa dengan dugaan kuat keterlibatan mereka dalam konspirasi pembunuhan pemimpin Palestina Yasser Arafat, yang tidak pernah mau berkompromi dengan Israel dalam masalah Yerussalem. Suatu saat konspirasi tersebut akan terbongkar juga oleh "mulut kuda".

Tanpa Mesir, Israel Pincang

Nasib penguasa Mesir Husni Mubarak yang tengah di ujung tanduk karena demo besar-besaran rakyatnya yang menuntutnya mundur membuat Israel dilanda kekhawatiran yang sangat serius. Mesir di bawah Mubarak, bersama Saudi Wahabiah, tidak bisa dibantah merupakan sekutu strategis Israel yang sangat vital bagi kepentingan Israel. Kesetiaan keduanya kepada Israel telah terbukti sangat kuat. Buktinya mereka diam seribu bahasa saat Israel menyerbu Gaza dan membunuhi rakyat Palestina di depan mata awal tahun 2009 lalu. Hanya Iran dan Hizbollah serta aktifis kemanusiaan yang secara diam-diam maupun terang-terangan membantu rakyat Gaza saat itu di tengah-tengah ketidak berdayaan negara-negara di dunia menghadapi Israel. Hizbollah bahkan sempat menembakkan roketnya ke Israel sebagai bentuk dukungan moril kepada rakyat Gaza meski harus menghadapi kecaman dari pemerintah Lebanon sendiri yang khawatir Israel akan membalas menyerang Lebanon. Sementara para ulama wahabiah justru melarang jihad ke Palestina.

Satu lagi sekutu kuat Israel di Timur Tengah, yaitu Turki, sejak setahun yang lalu telah "memutuskan" hubungan strategisnya dengan Israel menyusul tragedi kapal Mavi Marmara yang menewaskan 9 penduduk Turki.

Memang masih ada 2 sekutu strategis Israel lainnya, yaitu Jordania dan Otorits Palestina. Namun keduanya tidak sebanding dengan kekuatan Mesir dan Saudi. Apalagi Otoritas Palestina sendiri kini terancam posisinya menyusul terbongkarnya konspirasi jahat mereka bersama Israel terhadap rakyat Palestina sendiri. Sementara demonstrasi anti pemerintahan otoriter yang terinspirasi oleh keberhasilan rakyat Tunisia menurunkan regim Ben Ali dari kekuasaan, kini juga mulai merembet ke Yordania.

Kebijakan politik luar negeri Israel sangat tergantung pada persekutuannya dengan negara-negara tetangganya yang "moderat" seperti Mesir dan Saudi (negara-negara yang berani melawan Israel seperti Iran dan Hizbollah dicap sebagai "radikal", "setan" atau "teroris"). Setelah Perang Suez melawan Mesir tahun 1956, Israel mencari pesekutuan dengan negara-negara tetangganya yang non-Arab seperti Turki, Ethiopia dan Iran yang kala itu dipimpin oleh Raja Shah. Shah Iran kemudian menjadi sekutu kuat Israel yang membanjiri Israel dengan minyak murah dan uang dari perdagangan senjata kedua negara. Inteligen kedua negara bekerjasama bahu-membahu melawan Mesir dan negara-negara Arab lainnya yang kala itu tengah terlibat permusuhan dengan Israel.

Selanjutnya Israel berhasil menggaet Jordania dan Maroko sebagai sekutunya, meski "perselingkuhan" tersebut dilakukan secara rahasia karena takut rakyat kedua negara marah. "Perselingkuhan" serupa juga dijalin dengan pemimpin-pemimpin Kristen Lebanon, terutama keluarga Gemayel.

Pada akhir dekade 1970-an regim Shah Iran sebagai sekutu utama Israel ambruk dan digantikan regim theokrasi Shiah yang sangat anti-Israel, membuat Israel berupaya kuat menggaet Mesir untuk menjadi sekutunya meski harus menyerahkan kembali Sinai yang didudukinya sejak Perang 6 Hari tahun 1967, kepada Mesir. Upaya tersebut berhasil dengan ditandatanganinya Perjanjian Camp David yang harus ditebus dengan nyawa Presiden Anwar Sadat.

Pengganti Sadat, Mubarak, meneruskan kebijakan pro-Israel Sadat, meski di depan publik berusaha tampil tidak terlalu menyolok. Ia misalnya tidak pernah berkunjung ke Israel kecuali saat menghadiri pemakaman PM Israel Yitzak Rabin. Hubungan militer juga tidak terlalu istimewa yang ditandai tidak adanya latihan militer bersama kedua negara. Di tengah masyarakat Mesir yang membenci Israel, terutama karena kekejiannya terhadap rakyat Palestina, membuat hubungan kedua negara hanya dilakukan oleh para usahawan dan pejabat pemerintah.

Namun demikian hubungan dengan Mesir dan juga dengan Saudi, merupakan sesuatu yang sangat vital bagi Israel. Dengan Mesir dan Saudi "dalam genggaman" hampir tidak ada kekuatan Islam yang menjadi penghalang Israel. Mesir adalah negara Arab berbesar dan terkuat secara militer. Sedang Saudi adalah negara kaya dan dihormati karena statusnya sebagai "penjaga tempat suci" (meski status itu sekarang dipertanyakan karena keberadaan pangkalan-pangkalan militer Amerika-Israel di Saudi). Persekutuan tersebut membuat Israel leluasa mengkonsentrasikan pertanahan militernya di front utara berhadapan dengan Lebanon, Palestina dan Syria. Berkurangnya beban militer tersebut memungkinkan Israel meningkatkan perekonomiannya.

Mubarak telah menjadi presiden Mesir sejak Israel dipimpin oleh Menachim Begin, dan masih tetap berkuasa meski perdana menteri Israel telah berganti delapan orang. Ia mempunyai kedekatan pribadi dengan Yitzhak Rabin dan Benjamin Netanyahu. Sejak dua tahun lalu, di tengah macetnya perundingan damai Palestina-Israel serta memburuknya reputasi Netanyahu di mata bangsa-bangsa Arab karena gaya pemerintahannya yang radikal, Mubarak masih bisa bertemu dengannya di Cairo dan di Sharm el-Sheikh.

Kedekatan hubungan kedua pemimpin tersebut didasari pada kekhawatiran bersama terhadap pengaruh Iran yang semakin meningkat serta menguatnya Islamisme di negara-negara Islam, plus kebijakan politik Partai Demokrat di bawah Barack Obama yang menjauhkan diri dari kepentingan kedua negara dan lebih berkonsentrasi di Irak, Afghanistan dan Pakistan.

Jika Mubarak tumbang, Israel harus mencari sekutu pengganti yang "sekelas". Harapan itu bisa disematkan kepada Syria, negara Arab terkuat setelah Irak dan Mesir. Namun tumbangnya pemerintahan Ben Ali dan bakal tumbangnya Mubarak, plus tumbangnya regim oportunis Saad Hariri di Lebanon, memberi peringatan kepada pemimpin-pemimpin Arab untuk tetap memainkan aturan lama: "konfrontasi Arab-Israel" atau kehilangan popularitas dan kekuasaan.