Ada Apa di Balik Kasus Kriminalisasi KPK?

Akhir-akhir ini energi masyarakat Indonesia dihabiskan oleh kasus kriminalisasi KPK oleh oknum-oknum polisi dan jaksa. Saya tidak ingin mengomentari aspek hukum (yang digunakan polisi untuk menjerat pimpinan KPK) yang bertentangan dengan aspek keadilan sosial masyarakat. Namun saya tertarik untuk menganalisis fenomena ini secara politis.

Tidak bisa dibantah bahwa kasus kriminalisasi KPK oleh polisi-Anggodo ini telah memecah masyarakat Indonesia dalam dua kubu: pembela KPK dan pembela polisi-Anggodo. Pembela KPK terdiri dari Tim Pembela KPK, kalangan LSM terutama ICW dan Police Watch, Tim 8, pengamat politik dan sosial, kalangan akademisi, dan aktifis demokrasi. Sedangkan pembela polisi terdiri dari para pengacara (figur menonjol adalah OC Kaligis, Indra Sahnun Lubis dan pengacara Anggodo, Bonaran Situmeang) serta para politisi di Komisi 3 DPR.

Media massa, sebagaimana masyarakat, secara umum membela KPK kecuali TVOne yang agak "condong" ke polisi-Anggodo. Metro TV awalnya sangat pro-KPK, tapi terakhir ia mencair dengan mendekat pada polisi dengan memberi acara khusus wawancara dengan Susno Duadji, tokoh kontroversial dalam kasus kriminalisasi KPK. Presiden SBY sendiri agak cair sikap politiknya. Pada awalnya ia anti-KPK (berbagai statemennya jelas menunjukkan hal itu, apalagi tindakannya yang membiarkan polisi menjerat pimpinan KPK). Namun setelah opini publik berkembang membela KPK, presiden yang getol "menebar pesona" ini tampak seperti membela KPK dengan membentuk Tim 8. Namun yang menarik adalah sikap Tim 8 sendiri. Meski awalnya keras menentang polisi-Anggodo, pada saat-saat terakhir para anggota tim, terutama Adnan Buyung Nasution tampak lunak kepada polisi-Anggodo.

Konspirasi tingkat tinggi tidak dapat dibantah mewarnai kasus kriminalisasi KPK ini. Sebagaimana dikatakan salah seorang anggota Tim 8, Komaruddin Hidayat, kasus ini bak cerita novel Agatha Christie. Kasus pembunuhan Nasruddin yang menjadi pintu masuk penahanan pimpinan KPK oleh polisi adalah aksi inteligen yang brilian oleh polisi. Namun aksi "pembelotan" Ari Muladi yang menohok polisi adalah aksi kontra inteligen yang tidak kalah gemilangnya.

Namun tidak adanya unsur politik, ras dan agama sebagaimana biasa terjadi dalam kasus-kasus besar yang menyangkut masyarakat luas membuat menganalisa masalah ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat sulit kecuali orang-orang yang memiliki akses informasi tak terbatas. Apalagi kekuatan-kekuatan yang terlibat dalam gonjang-ganjing ini tidak konsisten menunjukkan sikapnya. Cairnya sikap Metro TV, Tim 8 dan Presiden SBY serta anti klimaksnya liputan media massa serta aksi-aksi demonstrasi di ibukota menunjukkan tidak jelasnya agenda dari gerakan pro-KPK. Itulah sebabnya antusiasme para tokoh seperti E'ep Syaifullah Fatah dan Profesor Hikmawanto bahwa aksi-aksi pro-KPK akan berujung pada people power tidak menjadi kenyataan. Mereka tidak mengetahui bahwa aksi reformasi tahun 1998 pun tidak akan pernah terwujud tanpa campur tangan neolib asing. (Tanyakan pada Pak Amien Rais mengapa ia datang ke Amerika saat gerakan reformasi tahun 1998 mulai bergerak).

Analisis saya sampai saat ini adalah kasus gonjang-ganjing ini adalah pekerjaan inteligen asing neolib untuk me-"reformasi" sistem hukum dan politik Indonesia agar lebih akomodatif dengan kepentingan neolib. Namun karena kelemahan presiden SBY agenda ini sementara tertunda.

Sebagaimana diketahui, setelah "berhasil" mengobok-obok sistem ekonomi Indonesia, neolib ingin hal tersebut diperkuat lagi dengan sistem hukum, sosial dan politik yang lebih akomodatif dengan kepentingan mereka. Hal ini tampak jelas dengan ditempatkannya Purnomo Yusgiantoro, seorang agen fundamentalis neolib, sebagai menteri pertahanan.

Namun untuk merombak total sistem politik dan hukum yang sudah established diperlukan sebuah trigger yang "kuat". Dan trigger ini dilakukan oleh presiden SBY dengan mengkriminalisasikan KPK. Tanpa dukungan SBY dengan jajaran partai politik pendukungnya, polisi dan kejaksaan tidak akan pernah berani mengobok-obok KPK yang mereka tahu mendapat legitimasi kuat di mata masyarakat.

SBY sendiri telah memberikan tanda-tanda konspirasi pelemahan KPK jauh hari sebelum polisi bertindak menyidik petinggi KPK, dengan berbagai komentarnya yang "anti KPK" seperti kritikannya terhadap KPK sebagai lembaga "superbody" dan intervensinya terhadap kewenangan KPK dengan meminta KPK lebih memusatkan perhatian pada upaya pencegahan korupsi, bukan penindakan. Dan setelah presiden SBY memberi "sinyal" pada pembukaan National Summit dengan secara tersirat menyebut KPK melakukan kesalahan dengan melakukan langkah-langkah "penjebakan" (mungkin merujuk pada rekaman KPK yang membongkar konspirasi kriminalisasi KPK yang melibatkan SBY), polisi langsung menahan Chandra-Bibit, dua pimpinan KPK yang disidik polisi dengan tuduhan yang absurd.

Keterlibatan SBY terhadap konspirasi kriminalisasi KPK semakin kuat saat ia "tega" melukai rasa keadilan masyarakat dengan membiarkan polisi mengobok-obok KPK. Dan hal itu dikonfirmasi dengan rekaman konspirasi pelemahan KPK yang diputar di Mahkamah Konstitusi yang jelas-jelas menunjukkan keterlibatan presiden. Dan hal ini semakin telanjang saja karena presiden tidak pernah serius menindak para oknum yang dituduhnya telah mencatut namanya. Menurut ahli komunkasi Effendi Ghazali hanya ada dua kemungkinan mengapa SBY tidak menindak orang-orang yang telah mencatut namanya: pertama SBY memang benar terlibat dalam konspirasi pelemahan KPK dan kedua SBY telah memaafkan orang-orang itu.(Halo apa kabar Ong Yuliana?)

Selain melalui tangan SBY, neolib menggunakan tangan lainnya untuk dibenturkan dengan SBY dan pendukung polisi-Anggodo sehingga terjadi gejolak sosial, yaitu kelompok-kelompok pendukung KPK seperti telah saya sebutkan sebelum ini. Dalam kondisi chaos (Kapolri BHD telah mengkonfirmasi ancaman kondisi chaos ini di hadapan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR saat menjelaskan alasan polisi menangguhkan penahanan Chandra-Bibit, dua petinggi KPK yang tengah menjalani penahanan polisi) diharapkan presiden SBY melakukan tindakan ekstrem seperti mengeluarkan dekrit "pemberantasan korupsi" atau "reformasi sistem hukum nasional" yang berujung pada terbentuknya sistem hukum nasional yang lebih akomodatif terhadap neolib. Namun karena (lagi-lagi menunjukkan) kelemahan SBY, ia hanya berani membentuk Tim 8 sebagai bempernya.

Dalam blog ini saya pernah memprediksi Indonesia akan mengalami kondisi buruk paska terpilihnya presiden SBY dan hal ini telah terbukti dengan gonjang-ganjingnya Indonesia oleh kasus kriminalisasi KPK yang disebabkan oleh "kebijakan SBY". Saya juga sudah mengatakan adanya resistensi sebagian kalangan nasionalis terhadap SBY yang dianggap terlalu kebablasan dalam pemihakannya terhadap neolib. Mereka tidak bisa dinafikan turut terlibat dalam gonjang-ganjing kasus kriminalisasi KPK ini. Mungkin karena itulah SBY tidak berani melakukan tindakan lebih ekstrem.

Kini kita hanya bisa berdoa semoga kondisi terburuk tidak akan pernah terjadi.