Apa Lagi yang Mau Dibuktikan Jokower?

Indonesian Free Press -- Ketika Presiden Jokowi membatalkan pencalonan Jendral Budi sebagai Kapolri, para pendukungnya, atau kita sebut saja dengan istilah Jokower, langsung memuji-mujinya sebagai 'tindakan bijaksana', 'brillian' dan sebagainya.

Mereka seolah ingin mengatakan bagaimana Jokowi dengan cerdik melepaskan diri dari 'bayang-bayang' Megawati Soekarnoputri, yang diketahui publik sebagai pendukung utama Jendral Budi. Awalnya Jokowi sengaja menyetujui pencalonkan Jendral Budi, namun diam-diam bersekutu dengan KPK untuk menjegal pencalonannya dengan menggunakan isyu 'korupsi' setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka.

"Itulah buktinya Pak Jokowi sangat anti-korupsi dan tidak bisa didikte Megawati!" Demikian para Jokower berteriak-teriak gembira di media sosial.

Para penggiat anti-korupsi dan 'civic society' berbasis LSM binaan asing seperti ICW dan LBHI, yang secara umum merupakan pendukung Jokowi, juga tidak kalah keras memuji Jokowi. Merekalah yang selama ini berteriak lantang tentang 'rekening gendut' Jendral Budi.

Namun kondisi ini berbalik arah dengan cepatnya, setelah Jendral Budi memenangkan gugatan pra-peradilan atas kasusnya yang ditangani KPK. Ia berhasil melepaskan diri dari kasus yang menjeratnya. Sebaliknya, para pemimpin KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjoyanto-lah yang terjerat kasus pidana yang ditangani polisi. Tidak hanya itu, Jendral Budi bukannya terjengkang dari posisinya di kepolisian, ia justru naik jabatan menjadi Wakapolri.

Jokowi masih mencoba berkelit ketika dimintai keterangannya tentang pengangkatan Jendral Budi sebagai Walapolri. Namun jawabannya sungguh sangat tidak bijaksana. Ia mengaku tidak tahu-menahu dengan masalah itu.

Begitulah kharakter Jokowi, asal ngomong dan tidak menunjukkan kedewasaan kharakter. Bagaimana mungkin seorang Presiden tidak tahu-menahu tentang pengangkatan seorang Wakapolri. Tapi, mau bagaimana lagi? Secara de-facto ia adalah Presiden Indonesia, meski juga diliputi dengan isyu kecurangan dalam pilpres tahun lalu.

Itu hanyalah satu dari beberapa kelemahan Jokowi yang sangat mendasar. Alih-alih menyelesaikan masalah-masalah dasar negara, terutama kesejahteraan rakyat yang memburuk di tengah kondisi ekonomi global yang kurang mendukung, Jokowi justru sibuk 'bermain konflik' dengan kelompok-kelompok dan figur-figur yang mendorongnya menjadi presiden, sekaligus mengukuhkan tudingan sebagai presiden wayang yang dikendalikan para dalang.

Selain konflik tentang Jendral Budi dengan Megawati, Jokowi juga berkonflik dengan Wapres Jusuf Kalla (JK) dalam kasus pengangkatan Luhut Panjaitan sebagai kapala staff kepresidenan yang dianggap menggerogoti kewenangan JK. Publik semakin jengah setelah partai pengusung Jokowi, PDI-P, menuduh Jokowi dikelilingi orang-orang yang korup.

Praktis, selama hampir setahun berkuasa, Jokowi hanya sibuk mengurusi orang-orang dekatnya sendiri. Ditambah dengan kriminalisasi KPK yang 'sukses' membuat KPK mandul setelah dua pimpinannya ditahan polisi, gambaran Jokowi yang konsern memberantas korupsi sebagaimana digembar-gemborkan selama kampanye, sangat jauh dari kenyataan.

Hal ini masih ditambah lagi dengan kekacauan politik dan sosial yang sengaja atau tidak telah diciptakan oleh regim Jokowi: konflik Golkar dan PPP serta matinya PSSI dan persepakbolaan Indonesia yang menjadi sumber kehidupan bagi ribuan orang.

Pada saat yang sama, kondisi nyata ekonomi Indonesia justru semakin memburuk. Pertumbuhan ekonomi merosot di bawah 5 persen. Padahal para pendukung Jokowi pernah mengejek pemerintahan sebelumnya di bawah Presien SBY sebagai pemerintahan tidur karena pertumbuhannya 'hanya' 6,5%. Pemerintahan Jokowi juga telah menaikkan BBM yang memicu inflasi dan 'memotong' daya beli masyarakat. Ini masih ditambah lagi dengan adanya ribuan PHK di sektor industri, hutang luar negeri yang semakin membengkak.

Dan yang membuat IFP (Indonesian Free Press) miris adalah ketidak becusan Jokowi mengatur tata niaga bahan-bahan kebutuhan seperti ditunjukkan dengan melonjaknya harga daging sapi akhir-akhir ini.

Permasalahan dasar di bidang ketahanan pangan yang menjadi tulang punggung ketahanan nasional, adalah masalah distribusi dan produksi bahan-bahan makanan yang rendah. Ketika bahan makanan relatif masih kurang, diperlukan ketegasan pemerintah dalam mengatur tata-niaganya. Adalah tidak masuk akal bila seorang presiden, dengan segala aparat negara yang dipimpinnya, tidak mengetahui terjadinya penimbunan sapi dan tidak bisa menindak para pelakunya.

Namun, masalah distribusi tidak akan muncul jika produksi bahan-bahan makanan mencukupi sehingga harganya murah dan tidak menarik spekulan untuk 'bermain'.

Dalam konteks Indonesia, sungguh tidak masuk akal untuk tidak bisa berswasembada daging sapi. Masih terdapat jutaan hektar lahan yang bisa dimanfaatkan untuk memproduksi sapi. Pemerintah bisa menggalakkan kembali program transmigrasi ke wilayah-wilayah yang telah dipersiapkan sebagai sentra produksi daging sapi dan susu. Akan lebih baik lagi jika pemerintah juga mengoptimalkan kembali peran Bulog sebagai 'buffer stock' produk-produk makanan yang akan menjamin kestabilan harga bahan-bahan kebutuhan pangan, termasuk daging sapi dan susu yang telah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.

Melihat fakta-fakta kebobrokan regim Jokowi ini, sebagian Jokower memang isnyaf dan mengakui telah salah pilih dalam pilpres lalu. Namun sebagian lainnya, yaitu mereka yang benar-benar tidak berakal atau mereka yang cukup berakal namun terbelenggu oleh motif ekonomi dan kekuasaan, masih saja berteriak-teriak tentang kehebatan Jokowi. Namun, selalu saja apa yang mereka teriakkan itu hanyalah fatamorgana belaka.

Ketika Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Cipali, para Jokower sontak berteriak-teriak tentang Jokowi yang peduli dengan pembangunan infrastruktur. Demikian juga ketika Jokowi mengunjungi proyek pembangunan jalan kereta api di Sulawesi. Padahal, ternyata kedua proyek itu telah dimulai pada masa Presiden SBY.

Para Jokower seolah-olah lupa bahwa Jokowi telah menelantarkan proyek monorail Jakarta dan membatalkan proyek strategis pembangunan Jembatan Selat Sunda. Padahal proyek ini telah melalui studi kelayakan yang sangat intensif dan memakan biaya yang sangat besar. Tidak hanya itu, proyek ini juga telah memiliki dasar hukum. Dengan keuangan negara yang porak-poranda sebagaimana dikatakan Menteri Keuangan dimana negara defisit keuangan lebih dari Rp 125 triliun, besar kemungkinannya proyek-proyek infrastruktur strategis itu juga bakal ditelantarkan Jokowi.

IFP telah sering memprediksikan bahwa proyek strategis ini akan sengaja dibatalkan oleh regim neoliberalis komprador asing karena proyek ini akan memberikan keuntungan besar bagi negara ini.

Dan Jokowi telah membuktikannya sebagai salah satu dari para komprador itu.(ca)