Jalan Terjal yang Menanti Turki

Indonesian Free Press -- Selama belasan tahun George Friedman, pendiri perusahaan kajian dan konsultan keamanan Stratfor, mengingatkan para pemimpin barat bahwa Turki akan menjadi negara kuat dan berpengaruh, mengalahkan pengaruh negara-negara BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan).

Peringatan itu semakin keras setelah munculnya 'fenomena Erdogan' yang berhasil membawa Turki menjadi negara modern yang maju secara ekonomi, dan tengah berusaha mewujudkan ambisinya mengembalikan kejayaan Kemaharajaan Turki. Namun, Turki kini tengah di ambang keruntuhan yang telah direncanakan.

Pada tahun 2001 para ahli strategi Departemen Keamanan AS telah merancang apa yang disebut sebagai 'Greater Middle East', yang mencakup pemecahan Turki demi terbentuknya negara baru Kurdistan yang meliputi sebagian wilayah Turki, Irak dan Iran yang mayoritas penduduknya adalah warga Kurdi.

Rencana ini mensyaratkan rekonsiliasi kelompok-kelompok Kurdi di ketiga negara serta migrasi warga Kurdi dari seluruh dunia. Lebih penting lagi hal itu juga mensyaratkan lepasnya Turki dari keanggotaan NATO.

Rencana ini telah dipaparkan oleh Kolonel Ralph Peters dalam sebuah artikel di majalah 'Parameters' tahun 2001, dilanjutkan dengan publikasi peta 'Greater Middle East' pada tahun 2005. Peters adalah murid dari Robert Strausz-Hupé, mantan dubes AS di Turki serta penganut teori Novus orbis terranum (Tatanan Dunia Baru).

Rencana ini kembali mengemuka dalam pertemuan para pejabat keamanan Israel dan Saudi Arabia bulan Juni, menjelang berakhirnya perundingan program nuklir Iran di Wina. Kedua pihak tidak keberatan dengan terjadinya perang saudara di Turki demi terwujudnya negara Kurdistan.

Baik Israel, Saudi dan Turki sangat berambisi untuk menjungkalkan Presiden Suriah Bashar al Assad dan bahu-membahu memobilisir para teroris untuk 'berjihad' ke Suriah. Namun bertahannya Bashar al Assad berkat dukungan Iran, Hizbollah dan Rusia serta Cina, membuat Israel dan Saudi pun putus asa dan tidak lagi peduli dengan eksistensi Turki.

Namun demikian, rencana menghancurkan Turki ini menghadapi setidaknya 2 hambatan. Pertama adalah berubahnya strategi Amerika untuk meninggalkan 'pendekatan chaos' ke pendekatan baru yang lebih moderat dengan bekerjasama dengan negara-negara yang berkepengaruh di kawasan, termasuk Turki. Hal ini ditentukan oleh Kastaf Gabungan yang baru Jendral Joseph Dundord dan pengatur strategi Departemen Pertahanan yang baru, yaitu Kolonel James H. Baker.

Faktor kedua adalah Rusia. Khawatir dengan mengalirnya para teroris dari wilayah konflik Suriah dan Irak ke kawasan Kaukasus di Rusia Selatan mendorong Rusia, dengan dukungan Amerika, untuk melakukan pendekatan serius kepada Suriah, Saudi dan Turki.

Pada tanggal 29 Juni rencana itu dipaparkan Presiden Vladimir Putin kepada Menlu Suriah Walid Mouallem dan penasihat presiden Suriah Bouthaina Shaaban, di Moskow. Menyusul kemudian, pada tanggal 5 Juli delegasi pejabat keamanan Suriah bertemu Putra Mahkota sekaligus Menhan Saudi Pangeran Mohamad bin Salman. Dilanjutkan kemudian dengan pembukaan 'kantor penghubung' Suriah di Ankara Turki dan Turki di Damaskus. Setelah penandatanganan perjanjian nuklir Iran, Turki pun menunjukkan respon dengan menghentikan bantuan kepada ISIS dan menangkap 29 penyelundup kelompok itu.

Di sisi lain, Amerika, yang juga jenuh dengan kegagalan proyek pelengseran Bashar al Assad dan demi membersihkan diri dari kaitannya dengan kelompok-kelompok teroris ISIS, Al Nusra dll, kini memilih untuk memimpin kampanye penghancuran ISIS di Irak dan Suriah. Meski demikian sebagian unsur keamanan di Dephan, Deplu dan terutama CIA, tentu saja tetap menjalin hubungan dengan ISIS dan kelompok-kelompok teror yang masih bisa menjadi asset Amerika untuk proyek selanjutnya.

Namun Turki menghadapi persoalan sendiri. Gaya kepemimpinan Erdogan telah menjadikan Turki bagaikan bara dalam sekam. Meski sukses memarginalkan militer dan kelompok-kelompok oposisi, menindas pers, membelenggu lembaga-lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan dan kehakiman) dan menyingkirkan pesaingnya sesama gerakan Islam, Fethullah Gulen, Erdogan justru menciptakan kebencian terhadap diri pribadinya dan juga terhadap regim Partai Keadilan yang dipimpinnya.

Aksi demonstrasi besar-besaran menentang Erdogan tahun lalu yang dipicu oleh pembangunan Gezi Park menandai besarnya kebencian publik terhadap Erdogan dan kroni-kroninya. Apalagi setelah terbongkarnya sejumlah kasus korupsi yang menjerat orang-orang dekat dan keluarga Erdogan.

Tidak hanya itu, meski selama ini berhasil diredam oleh luasnya dukungan politik yang diterima Erdogan, kebencian juga tercipta antara kelompok sekuler melawan Islam, militer melawan sipil, Kurdi melawan Turki, Sunni melawan Alawi.

Inilah yang mengakibatkan Partai Keadilan mengalami penurunan perolehan suara yang signifikan dalam pemilu legislatif lalu, dan terancam bakal tergusur dalam pemerintahan setelah tidak ada partai-partai politik lain yang menunjukkan minatnya untuk bergabung membentuk pemerintahan koalisi.

Sudah sejak awal terjadinya konflik di Suriah, Turki telah bergabung dengan persekutuan Amerika, Israel, NATO, Saudi, Qatar dan Yordania yang membantu kelompok-kelompok pemberontak Suriah, termasuk kelompok yang kemudian menjelma sebagai kelompok teroris ISIS dan Al Nusra. Dua agen inteligen Turki bahkan dikabarkan mengendalikan organisasi ISIS di samping Baghdadi yang merupakan agen CIA-Mossad, yaitu Abu Alaa al-Afri dan Fadel al-Hayali.

Ini belum termasuk putri Erdogan Sumeyye yang secara pribadi memimpin rumah sakit rahasia di Sanliurfa, dan putranya Bilal yang mengoperasikan perusahaan pengekspor minyak produksi ISIS di wilayah-wilayah yang dikuasainya.

Keterlibatan Erdogan dan keluarganya yang menyolok mata dengan organisasi ISIS inilah yang membuat Presiden Barack Obama pada tanggal 27 Juli lalu dikabarkan mengancam Erdogan untuk memecat Turki dari keanggotaan NATO, kecuali Turki mengikuti skenario Amerika untuk memerangi ISIS serta menghentikan proyek pembangunan pipa gas Rusia ke Turki.

Kemarahan juga diungkapkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin yang dikabarkan mengancam akan menjadikan Suriah sebagai ladang pembantaian bagi Turki. Putin tersinggung dengan pernyataan Erdogan kepada pers bahwa Putin telah menyerah dengan dukungannya kepada Suriah dan akan menghentikan dukungannya kepada Bashar al Assad. Sehari setelah pernyataan itu, Putin pun memanggil Duta Besar Turki dan menyampaikan ancaman itu.

"Katakan kepada pemimpin diktator kalian, Erdogan, kami akan menjadikan Suriah sebagai Stalingrad bagi Turki," kata Putin dengan nada marah dalam pertemuan itu, merujuk pada Perang Stalingrad yang menjadi titik awal kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II tahun 1942-1943.

Menanggapi tekanan internal dan eksternal yang sama-sama sulit itu Erdogan pun bermain dua kaki. Di satu sisi ia mengikuti perintah Amerika untuk menyerang ISIS, namun di sisi lain ia juga 'sengaja' menciptakan kekacauan politik untuk memberi alasan baginya terus berkuasa, dengan mengorbankan perdamaian dengan orang-orang Kurdi.

Yang terakhir ini dilakukannya dengan membuka kembali konflik dengan orang-orang Kurdi. Selain membom wilayah-wilayah yang dikuasai orang-orang Kurdi di Suriah dan Irak, Erdogan juga memerintahkan penangkapan orang-orang Kurdi di Turki.

Sementara itu secara politik Turki terus mendekati kevakuman politik yang bisa berujung pada perang saudara, setelah kekalahan Partai Keadilan dalam pemilu kemarin. Ketiga partai oposisi utama dengan tegas menyatakan ketidaksediaan mereka berkoalisi dengan Partai Keadilan. Sementara Partai Keadilan tidak cukup kursi untuk membentuk pemerintahan sendiri.

Saat tulisan ini dibuat, pada hari Sabtu malam (8/8) terjadi serangan bersenjata terhadap kantor Partai Keadilan di Istanbul. Seorang terluka dalam insiden ini. Ini adalah serangan kedua tahun ini terhadap kantor Partai Keadilan di Istanbul setelah peristiwa yang sama tanggal 1 April lalu oleh seorang anggota kelompok Revolutionary People’s Liberation Party-Front (DHKP-C) yang marah terhadap aksi-aksi kekerasan aparat.

Serangan 1 April itu menyusul aksi nekad sejumlah anggota DHKP-C yang menyerang gedung Pengadilan di Caglayan dan menculik Jaksa Mehmet Selim Kiraz yangbertanggungjawab  atas penyidikan kasus kematian seorang anggota kelompok itu oleh tembakan polisi, Berkin Elvan, pada tanggal 11 Maret 2014.

Turki telah menyimpang jauh dari prediksi George Friedman. Alih-alih, kini tengah mengarah pada perang saudara yang tidak berkesudahan. Bahkan bukan tidak mungkin, konflik berdarah di Suriah justru akan berpindah ke Turki.(ca)