Benarkan Jokowi Mau Pecat Panglima TNI?

Indonesian Free Press -- Dalam beberapa hari terakhir merebak kabar atau tepatnya desas-desus tentang akan dipecatnya jabatan Panglima TNI yang tengah dipegang oleh Jendral Gatot Nurmantyo. Hal tersebut diperkuat oleh berita yang ditulis oleh sejumlah media massa tentang hal tersebut.

Harian Republika, misalnya, pada hari Senin (9 Desember) mengabarkan hal senada. Mengutip laporan kantor berita Inggris Reuters, Republika menulis laporan berjudul 'Reuters Kabarkan Presiden Jokowi Tegur Panglima TNI Gatot Nurmantyo'.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menegur Panglima Militer dalam satu pertemuan resmi. Sikap itu diambil menyusul langkah Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo yang secara sepihak menghentikan hubungan kerja sama keamanan dengan Australia, tanpa meminta pendapat presiden dan para menteri terkait terlebih dahulu.

"Hal itu disampaikan dua sumber yang ikut dalam pertemuan itu seperti dikutip Reuters dalam tulisannya berjudul Indonesia's president moves to rein in 'out of control' military chief pada Senin (9/1). Seorang pejabat senior mengatakan, Jokowi yang berasal dari luar militer langsung bergerak cepat untuk menunjukkan otoritas tertingginya sebagai panglima tertinggi. 'Dengan Gatot, rasanya seperti ia sedikit di luar kontrol,' ujarnya," demikian tulisan Republika.

Menurut laporan tersebut, sejumlah analis dan pembantu dekat Jokowi mengkhawatirkan gerakan Gatot Nurmantyo yang dianggap sedang meletakkan basis guna memperluas peran militer dalam urusan sipil. Mereka juga menilai Gatot memiliki ambisi politik.

Lebih jauh, Republika turut bermain memojokkan Jenderal Gatot dengan mengutip penulis buku 'The Loner: President Yudhoyono's Decade of Trial and Indecision', John McBeth, yang menyebut bahwa Jenderal Gatot Nurmantyo berpaham ultranasionalis dan ambisius untuk ikut dalam Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan John McBeth di salah satu bagian isi tulisan opininya yang dimuat South China Morning Post, Minggu (8 Januari) berjudul "How the Australian SAS Raised the Ghosts of Indonesia's Brutal Past."

Di awal kalimatnya, ia menggambarkan mengenai perselisihan Jakarta-Canberra terkait dengan pelecehan di satu konten materi pelatihan yang dianggap sensitif. Perselisihan itu, kata dia, juga menunjukkan sebagaimana dikutip sumber pemerintahan bahwa Presiden Jokowi tak tahu jika Jenderal Gatot menghentikan semua kerja sama militer dengan Australia.

Jendral Gatot memang menunjukkan sikap 'berlawanan' dengan Presiden Jokowi dan para pembantu dekatnya terkait dengan aksi-aksi demonstrasi umat Islam beberapa bulan terakhir yang menuntut dihukumnya terdakwa penista Islam, Ahok. Berbeda dengan Jokowi, Kapolri Tito, Luhut Binsar, Wiranto dan para menteri terkait lainnya yang cenderung memandang negatif aksi-aksi demonstrasi tersebut, Jendral Gatot secara terang-terangan menunjukkan sikap simpatiknya.

Akibat sikap simpatik tersebut, sejak munculnya aksi-aksi demonstrasi tersebut pada bulan Oktober lalu sudah beredar kabar tentang keinginan Jokowi untuk memecat Jendral Gatot, meski kemudian dibantah oleh Jokowi. Namun bantahan tersebut seolah membenarkan adanya desas-desus di kalangan Istana Negara tentang keinginan JOkowi memecat Jendral Gatot.

Jokowi tentu harus berfikir sepuluh kali untuk memecat Jendral Gatot. Hal ini tentu akan menyinggung jajaran TNI yang bisa memicu perlawanan dari TNI. Di tengah popularitas Jokowi yang tengah redup di mata ummat Islam karena dianggap melindungi Ahok, koalisi TNI dengan ummat Islam tentu sangat membahayakan kekuasaan Jokowi. Selain itu, memecat Jendral Gatot justru akan membuat popularitasnya meroket sebagai kandidat Presiden 2019 mendatang. Dan pada saat yang sama popularitas Jokowi semakin jeblok.(ca)