Erdogan Kecam Pembantaian Myanmar

Indonesian Free Press -- Berbeda dengan pemimpin INdonesia JOkowi yang dianggap lembek terkait kasus pembantaian etnis Rohingnya di Myanmar, meski kedua negara terikat dalam forum kerjasama ASEAN, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ditahui publik internasional sebagai pemimpin yang sangat vokal.

Berkaitan dengan kasus di Myanmar yang tengah menjadi perhatian publik dunia, Erdogan menyebut pemerintah Myanmar bertanggungjawab atas terjadinya genosida (pembantaian massal) terhadap etnis Rohingya. Ia juga mengatakan tekadnya untuk membawa masalah ini ke Sidang Umum PBB bulan ini.

"Telah terjadi genoside di sana (Myanmar)," kata Erdogan dalam khotbah Idhul Adha di Istambul, Jumat (1 September).


"Mereka yang menutup mata atas pembantaian ini dengan bersembunyi di balik simbol demokrasi adalah para kolaboratornya,” tambahnya seperti dikutip The Guardian.

Ratusan orang dipastikan tewas akibat aksi kekerasan terhadap warga etnis Rohingya di Provinsi Rakhine di barat-laut Myanmar yang dilakukan para ekstremis Budha dan aparat keamanan Myanmar.

Para aktifis kemanusiaan mengatakan bahwa aparat keamanan dan para ekstremis Budha telah menyerang dan membakari desa-desa milik warga Rohingya. Ratusan orang dipastikan tewas dan ribuan orang harus meninggalkan kampung halamannya karena khawatir menjadi korban aksi kekerasan.

The Guardians pada hari Sabtu (2 September) melaporkan puluhan orang tewas tenggelam saat menyeberangi Sungai Naf untuk mencari perlindungan di Bangladesh.

Erdogan mengatakan bahwa dirinya telah berbicara dengan Sekjen PBB Antonio Guterres untuk memastikan masalah Rohingya ini dibahas dalam Sidang Umum PBB bulan ini. Ia juga mengaku telah mendapatkan dukungan dari sejumlah pemimpin Muslim dunia.

Menurut media Turki Anadolu News, Menlu Mevlut Cavusoglu telah berbicara dengan otoritas Bangladesh dan meminta negara itu untuk membuka pintu bagi para pengungsi disertai kesediaan Turki untuk menanggung biaya para pengungsi Rohingya.

"Kami telah menyerukan Organization of Islamic Cooperation. Kami akan menggelar pertemuan tingkat tinggi tahun ini untuk membicarakan masalah ini,” kata Cavusoglu.

Erdodan dan para pemimpin Turki telah bersuara vokal sejak awal terjadinya aksi kekerasan terhadap warga Rohingnya pada tahun 2012 lalu. Pada tahun itu bahkan Menlu Davutoglu bersama istri Erdogan Emine Erdogan, dan putri Erdogan Sumeyye Erdogan, terbang ke Myanmar untuk memberikan dukungan bagi warga Rohingya.

Dewan Keamanan PBB telah menggelar pertemuan tertutup pada hari akhir Agustus lalu membahas situasi di Myanmar, namun belum ada pernyataan resmi tentang hal ini. Pada hari Jumat (1 September) Sekjend PBB Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi di Myanmar dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri demi mencegah terjadinya 'bencana'.

“Pemereintah Myanmar harus menghentikan kekerasan ini," kata Phil Robertson, Deputi Direktur Human Rights Watch wilayah |Asia. Ia dengan tegas menyebut telah terjadi pelanggaran HAM berat di Myanmar. Sedangkan Utusan HAM PBB di Myanmar, Yanghee Lee, juga menyatakan keprihatinannya atas situasi di Myanmaar. Ia menyebut 'ribuan orang terancam mengalami pelanggaran HAM berat.'(ca)