Indonesian Free Press -- PDI-P dinilai panik dengan reaksinya berkaitan dengan seruan Habib Rizieq untuk membentuk koalisi 4 parpol nasionalis-Islam, Gerindra, PKS, PAN dan PBB.
Seperti dilaporkan situs Gelora.co, Sabtu (24 Maret), sejumlah netizen menyebut PDI-P tengah panik setelah seorang petingginya, Hendrawan Supratikto, mengklaim bahwa Gerindra telah tersinggung oleh seruan Habib Rizieq.
"PDIP Yakin Gerindra cs Tersinggung oleh Arahan Habib Rizieq," demikian kata Supratikto kepada detik.com, Jumat (23 Maret).
Perkataan itu merespons seruan Habib Rizieq bagi pembentukan koalisi Gerindra Cs., yang disampaikan kepada Wasekjen Gerindra Andre Rosiade di Mekkah baru-baru ini.
"Takut yah..kan kmren kalah pas DKI...insyaAllah @Gerindra gk akan berkecil hati...kan kl di Islam hrs sling mengingatkan..apalagi ini dlm hal kbaikan..#PresidenBaru2019," ujar @Ibrahim090386.
"Gile bro ketakutan nya jelas banget si moncong kerbau ini.. Sampe ga malu keliatan ngadu kebo nya.. Eh salah domba deng," timpal @ilh__san__.
Seruan Habib Rizieq ini sendiri disambut positif oleh parpol-parpol yang disebut Habib Rizieq. Seperti dilaporkan sejumlah media, PKS dan PBB menyatakan kesiapan memenuhi seruan tersebut.
https://www.merdeka.com/politik/pks-sambut-baik-usul-habib-rizieq-soal-koalisi-bersama-gerindra-pan-dan-pbb.html
https://news.detik.com/berita/d-3930209/pbb-siap-patuhi-habib-rizieq-koalisi-dengan-gerindra-pan-pks
Sementara itu koalisi PDIP-Demokrat yang baru dibentuk oleh kedua pemimpin partai tersebut terancam bubar dengan munculnya saling serang antara petinggi kedua partai terkait kasus E-KTP. Sebagaimana diketahui, tersangka kasus tersebut, Setya Novanto, menyebut Puan Maharani dan mantan Sekjen PDI-P Pramono Anum telah menerima uang panas E-KTP. Sebelumnya, Novanto juga menyebut kader PDI-P Ganjar Pranowo juga menerima uang suap E-KTP. Akibat tuduhan itu, PDI-P pun berang. Melalui Sekjen Hasto Kristiyanto PDI-P menyebut biang kesalahan adalah pemerintahan Partai Demokrat di bawah Presiden SBY. Tuduhan itu pun sontak mendapat reaksi keras dari petinggi Demokrat.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut pernyataan dari Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sangat mengganggu partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY untuk berkoalisi dengan PDI-P di Pemilu 2019.
Dia menilai seharusnya PDIP tidak menyalahkan pemerintah sebelumnya mengenai persoalan kasus e-KTP. Namun, menyalahkan perorangan yang diduga melakukan tindak korupsi.
"Kalau dibilang mengganggu iya, sangat mengganggu," kata Syarief kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23 Maret).
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan juga turut memberikan tanggapan mengenai pernyataan Sekjen PDI-P. Menurutnya pernyataan Hasto tidak memiliki argumen yang kuat.
"Sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah partai politik yang tengah berkuasa sekarang ini, karena argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada. Betapa tidak ? Sekjen PDIP mengatakan bahwa kader-kader dari sebuah partai yang beroposisi pasti tak melakukan korupsi," kata Hinca dalam keterangan tertulisnya pada hari yang sama.
Hinca mengatakan pernyataan Hasto tidak bijak dan salah alamat. Sebab, pernyataan itu diucapkan setelah terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto menyebut dua kadernya diduga menerima dana korupsi tersebut.
"Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK," ucap Hinca.
Padahal sebelumnya pemimpin Demokrat SBY dan Ketua PDI-P Megawati Sukarnoputri telah melakukan langkah pendekatan yang sangat serius. Dalam sebuah pertemuan pada hari Rabu (21 Maret), SBY bahkan memuji-muji Megawati dan Presiden Jokowi. SBY menyebut Megawati sebagai sosok perempuan yang sukses. SBY juga beberapa kali memuji Presiden Joko Widodo karena mampu mengurangi angka kemiskinan, meski dengan catatan untuk melakukan perbaikan.
Pengamat politik dari Point Indonesia (PI) Karel Susetyo mengatakan, bisa saja pujian SBY sebagai upaya agar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilirik Mega dan Jokowi untuk menjadi cawapres dalam Pilpres 2019. Menurutnya, upaya SBY untuk mendorong AHY menjadi cawapres adalah wajar untuk memuluskan AHY menjadi calon orang nomor dua di republik ini.
"Sah - sah saja, namanya juga lobi politik. Apalagi SBY melihat Jokowi calon terkuat. Tak mungkin ia melakukan hal yang sama terhadap calon presiden lain," jelasnya.
Karel menilai, tindakan SBY memuji-muji Jokowi dan Mega adalah rasional. Karena semua tindakan politik SBY didasarkan pada kalkulasi yang logis dan matang. Jika SBY telah melabuhkan dukungan ke Jokowi itu artinya SBY tidak melihat peluang tokoh selain Jokowi bisa berpeluang untuk memenangi Pilpres 2019 nanti. "SBY lebih memilih Jokowi kan," tegasnya.(ca)
Akhirnya Allah SWT membuka aib para pengkhianat..
ReplyDelete