KRISIS TERBARU MELANDA LEBANON

Seperti dikhawatirkan banyak pihak, Perdana Menteri Lebanon, Saad Hariri ternyata lebih memilih "mendengarkan" keinginan Amerika daripada tetangganya sesama negara Arab, atau bahkan saudara-saudaranya sendiri di Lebanon. Mengabaikan inisiatif Arab Saudi dan Syria yang berusaha mencegah terjadinya perang saudara di Lebanon terkait pengadilan khusus pembunuhan mantan PM Rafiq Hariri (Special Tribunal for Lebanon, disingkat STL), Hariri memilih mengikuti skenario Amerika sekaligus tentunya juga Israel, untuk "menghantam" Hizbollah melalui STL meski harus menghadapi resiko politik yang sangat serius. Dan resiko tersebut mulai dipetiknya setelah pada hari Rabu (12/1) sebanyak 11 anggota kabinetnya dari kubu oposisi dan pendukung Presiden Suleiman mengundurkan diri dan secara otomatis membuat kabinet dan pemerintahan Saad Hariri tumbang.

Menyusul berakhirnya pemerintahan Hariri, Presiden Suleiman pada hari Kamis (13/1) mengumumkan kabinet Hariri sebagai kabinet caretaker hingga terbentuk pemerintahan definitif mendatang. Kini semua orang bertanya-tanya bagaimana kelanjutan drama politik Lebanon selanjutnya yang selama ini menjadi ajang pertempuran politik kepentingan Amerika-Israel-Arab Saudi di satu sisi melawan Iran-Syria di sisi lainnya. Tanda tanya terutama terkait dengan putusan STL yang akan segera diumumkan.

Sebagaimana diketahui, STL yang secara efektif telah menjadi alat politik kepentingan Amerika-Israel atas Lebanon, akan segera mengumumkan putusannya terkait pembunuhan mantan PM Rafiq Hariri tahun 2005. Meski belum diumumkan namun sudah menjadi rahasia umum bahwa putusan itu akan menetapkan Hizbollah (dan mungkin beserta Syria) sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kematian Rafiq Hariri. Putusan ini tentu saja menjadi pukulan keras terhadap Hizbollah dan kubu oposisi yang menjadi lawan politik kepentingan Amerika-Israel di Lebanon, karena dengan keputusan tersebut pemerintah Lebanon dengan dukungan PBB bisa memaksakan pemberangusan senjata Hizbollah yang sudah barang tentu akan dilawan oleh Hizbollah dan sekutunya dan mengancam terjadinya perang saudara sebagaimana pernah melanda Lebanon tahun 1970-an hingga 1990-an.

Pemerintah Saudi dan Syria telah berupaya "mementahkan" STL demi menjaga keamanan Lebanon dengan menolak STL melalui tiga cara: menghentikan bantuan dana, menarik semua hakim dan jaksa dari Lebanon, dan menyerahkan kasus saksi palsu ke dalam sistem peradilan Lebanon. Namun pengaruh Amerika rupanya masih terlalu kuat bagi Hariri.

Kubu oposisi pun selama berbulan-bulan berupaya "mementahkan" STL dengan meminta diadakan pertemuan kabinet membahas isu saksi palsu yang digunakan STL untuk selanjutnya memerintahkan diadakan penyidikan atas kasus ini. Namun Hariri menolak permintaan kubu oposisi. Maka sebagai langkah terakhir, oposisi menarik dukungannya pada pemerintah dengan menarik para menterinya dari kabinet persatuan nasional. Konstitusi Lebanon yang menyebutkan kabinet otomatis bubar jika 1/3 anggotanya mengundurkan diri, secara otomatis membuat pemerintahan Saad Hariri runtuh. Dan dengan runtuhnya pemerintahan, apapun keputusan STL nantinya tidak akan efektif karena tidak ada pemerintahan yang bisa mengeksekusinya.


QUO VADIS LEBANON?

Presiden Suleiman memang telah menetapkan Hariri sebagai perdana menteri caretaker yang menurut para ahli hukum tidak berhak mengambil kebijakan strategis. Di sisi lain kubu oposisi telah bertekad untuk tidak akan memilih Hariri sebagai perdana menteri definitif mendatang. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap Lebanon yang selama berpuluh tahun menjadi ajang pertikaian politik berbagai kepentingan politik?

Berdasar ketentuan, presiden harus segera memerintahkan parlemen untuk mengadakan pemilihan perdana menteri. Ketua parlemen sendiri, Nabih Berri yang berasal dari kubu oposisi pada hari Kamis (13/1) menyebutkan pemilihan perdana menteri akan dilakukan Senin (17/1). Namun dipastikan pemilihan ini tidak akan berlangsung mulus karena tekad kubu oposisi yang tidak akan memberi dukungan pada Hariri untuk kembali menjadi perdana menteri sementara hampir dipastikan kubu pemerintah akan tetap mengajukannya sebagai calon perdana menteri.

Pertanyaan juga ditanyakan masyarakat tentang bagaimana nasib STL kelak dan dampaknya terhadap Lebanon. Meskipun nantinya STL menetetapkan Hizbollah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kematian Rafiq Hariri, hal yang ditolak keras oleh kubu oposisi dan diketahui masyarakat luas sebagai bentuk politisasi STL, keputusan tersebut tetap sulit untuk dieksekusi karena tidak adanya pemerintahan definitif. Bahkan meski PBB berwenang campur tangan secara militer untuk membantu pemerintah melakukan eksekusi, hal tersebut sulit dilaksanakan karena memerlukan kondisi darurat perang, hal yang tidak terjadi di Lebanon.

Dan seandainya pun PBB memaksakan untuk mengeksekusi keputusan STL dengan merampas persenjataan Hizbollah, hal itu akan mendapat perlawanan keras. Perlu diketahui bahwa STL dibentuk secara sepihak oleh PBB sebagai kepanjangan tangan Amerika, dengan pemerintahan PM Fuad Siniora pada bulan Januari 2007 tanpa persetujuan presiden maupun parlemen Lebanon. Hal ini pun telah diingatkan oleh pimpinan Hizbollah, Sayyed Nasrallah baru-baru ini yang menyebutkan STL sebagai lembaga ilegal.


OPOSISI PILIH TOKOH PERLAWANAN

Berbeda dengan PM Saad Hariri yang menolak berkomentar perihal tumbangnya pemerintahan Lebanon yang dipimpinnya, kubu oposisi langsung menyatakan akan memilih perdana menteri baru yang memiliki track record sebagai pejuang anti-Israel. Hal itu disampaikan pimpinan fraksi oposisi di parlemen, Mohamad Raad, Kamis (13/1) kepada wartawan usai pertemuan bersama mantan presiden Emile Lahoud.

"Seseorang yang dikenal memiliki sejarah sebagai pejuang perlawanan," kata Raad menyebut kriteria perdana menteri yang bakal dipilih kubu oposisi dalam sidang parlemen mendatang.

Menurut Raad, langkah pengunduran diri para menteri kubu oposisi telah mengejutkan semua orang dan meruntuhkan skenario asing (Amerika dan Israel) atas Lebanon. Selanjutnya, menurut Raad, kubu oposisi akan menggalang kekuatan untuk memecahkan semua persoalan yang mampu mengkonsolidasikan kepentingan Lebanon melawan campur tangan asing. Menurut Raad "asing" bermaksud "mempolitisasi segalanya untuk kepentingan Israel."