Upeti BUMN Lemah Bukti, ‘Skak Mat’ untuk Dahlan

.

JAKARTA – ‘Peluru’ dugaan pemerasan yang dilakukan DPR ke BUMN kini malah berbalik arah ke Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Pasca dilakukan pemeriksaan marathon oleh Badab Kehormatan (BK) DPR, belum ada bukti kuat yang ditemukan.  Beberapa nama politisi yang disetorkan Dahlan bersikukuh tak ada permintaan ‘upeti’. Lebih ironis, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), Sardjono Jhony Tjitrokusumo malah ikut mementahkan tudingan tersebut. Bila hingga pemeriksaan usaha tak juga ditemukan bukti, posisi Dahlan bisa skak mat. Terkait ‘upeti’ Merpati, BK DPR akhrinya memanggil lagi Dirut-nya, Rudy Setyopurnomo, Selasa (27/11). "Tentunya ada hal yang harus kami klarifikasi dari Pak Rudy," ungkap Ketua BK M Prakosa pagi tadi.Saat ditanya mengapa tidak langsung dikonfrontir dengan keterangan yang berbeda karena Rudy sudah pernah dipanggil sebelumnya, Prakosa menjelaskan klarifikasi masih perlu dilakukan sebelum konfrontir."Tidak, konfrontir nanti dilakukannya. Kita mintai klarifikasi dahulu," jawab politikus PDIP itu. Sebagaimana diketahui, pada Selasa (20/11) BK DPR sudah pernah memanggil Rudy Setyopurnomo untuk dimintai keterangan terkait keterangan Menteri BUMN Dahlan Iskan kepada BK DPR tentang upaya pemerasan dari anggota DPR kepada Dirut Merpati. Berdasarkan keterangan, Dahlan Iskan melaporkan upaya pemerasan yang terjadi pada PT Merpati Nusantara Airlines berdasarkan laporan Rudy Setyopurnomo di mana pemerasan terjadi pada saat Merpati dipimpin oleh Dirut sebelumnya Sardjono Jhony Tjitrokusumo. Namun, mantan dirut yang akrab disapa Jhony itu justru membantah telah terjadi upaya pemerasan terhadap PT Merpati dibawah kepemimpinannya. "Tidak ada yang minta upeti dan tidak ada yang bayar-bayar," ujar Jhnoy Senin, (26/11). Jhony bahkan melaporkan Rudy Setyopurnomo kepada Polda Metro Jaya pada Jumat (2/11), karena ia merasa namanya telah tercemar lantaran tuduhan dirinya menyetorkan uang ke DPR. "Dalam pertemuan itu, dia (RSP) menyampaikan bahwa saya sebagai Direktur lama menjanjikan uang Rp 18 Miliar pada DPR dan telah membayar Rp 5 miliar," kata Jhony di Mapolda Metro Jaya. Sementara, Wakil Ketua Komisi IX DPR Zulkifliemansyah tegas mengatakan tak ada pembicaraan permintaan jatah saat bertemu dengan Merpati. Zulkifliemansyah menceritakan dalam pertemuan 1 Oktober 2012 di ruang pimpinan Komisi XI DPR dilakukan sebelum rapat kerja dimulai. "Kan biasa, kalau rapat sebelum dimulai, kita ngobrol dulu di ruang pimpinan. Saat itu, ada kawan yang tanya soal business plan. Saya khawatir pertanyaan soal business plan dianggap memeras," keluh Zul. Dia menegaskan nama-nama yang disebut Dahlan Iskan sebagai oknum anggota DPR sebagai pihak pemeras seperti Linda Megawati dan Saidi Butar Butar justru tidak bertanya dalam forum itu. Bantahan Zulkifliemansyah dan Sardjono Jhony ini melengkapi bantahan sebelumnya dari nama-nama yang dituding Dahlan Iskan sebagai pihak pemeras. Sebelumnya, M. Hatta yang juga dikatakan ikut dalam pertemuan malah mengklaim dirinya berada di luar Jakarta kala 1 Oktober 2012 siang itu. Hatta menegaskan pada jam sama, dirinya berada di Klaten untuk menjalankan tugas sebagai anggota DPR untuk melakukan sosialisasi UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Baik di rapat panja maupun yang katanya kemudian diteruskan pertemuan di ruang pimpinan, saya tidak bisa hadir karena tepat pada waktu yang bersamaan digelarnya rapat itu saya sedang berada di Klaten juga untuk tugas sebagai anggota DPR. Tidak mungkin saya bisa berada di dua tempat sekaligus dalam waktu bersamaan. Saya lebih tahu diri saya sendiri, saya tidak sesakti yang di bayangkan Dahlan Iskan," lanjut Hatta sembari tertawa. Ket: Dicopas dari Surabaya Post Online; 27 November 2012