BUDAYA FEODALISME DAN PEJABAT-PEJABAT AROGAN

Gambar: Azlaini Agus (kanan) dan Bupati Rokan Hulu Riau.


Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Wakil Ketua Ombudsman RI Azlaini Agus (AA) terhadap seorang petugas wanita Bandara Syarif Kasim Pekanbaru baru-baru ini mengingatkan saya pada sosok AA yang beberapa kali saya temui selama saya menjadi wartawan di Batam antara tahun 1999-2002.

Bagi saya dan teman-teman se-kantor saya, AA adalah sosok yang cukup populer sebagai tokoh masyarakat Riau yaitu sebagai aktifis ormas Muhammadiyah, dosen dan pengacara (Kala itu Provinsi Kepulauan Riau belum terbentuk dan Batam masih menjadi bagian dari Provinsi Riau yang beribukota di Pekanbaru. ). Namun bagi saya dan beberapa teman laki-laki se-kantor yang masih lajang, kepopuleran beliau lebih banyak disebabkan karena beliau mempunyai seorang putri bungsu yang cantik dan sering beliau ajak main ke kantor kami di kawasan Jodoh. Selebihnya, menurut saya pribadi, beliau sama sekali tidak menarik, terutama dengan raut wajahnya yang kurang bersahabat.

Itulah sebabnya, berbeda dengan sebagian teman-teman saya yang lain, saya cenderung menjauhi beliau.

Pernah pada satu kesempatan saya diajak teman sesama wartawan saya untuk menemaninya makan malam di sebuah restoran di Batam. Sesampai di restoran tersebut, ternyata ia tengah mewawancarai AA sambil makan malam. Meski beliau juga ditemani putri bungsunya yang cantik dan calon menantunya yang saat itu adalah putra Bupati Tanjungbalai Karimun, saya langsung pamit pulang dengan memberi alasan yang dicari-cari.

Tidak lama kemudian saya mendengar kabar beliau terlibat sebuah kasus penghinaan terhadap seorang awak media di Pekanbaru. Namun setelahnya tidak terdengar kabar kelanjutan kasus itu hingga kemudian terdengar beliau terpilih menjadi anggota DPR dari Partai PAN, dan kini beliau menjadi Wakil Ketua Ombudsman. Sementara putri bungsunya yang cantik itu kini bekerja di kantor Otorita Batam, namun hubungannya dengan anak bupati yang kini menjadi Gubernur Kepulauan Riau itu saya dengar kandas di tengah jalan.


Bagi orang yang berasal dari kawasan Pantura Jawa yang kental dengan budaya egalitariannya, dan bertahun-tahun kuliah di Jogja yang kental dengan budaya tepo sliro dan saling menghormati, budaya masyarakat yang dominan di sebagian besar Pulau Sumatera memang agak terasa kurang memberikan kenyamanan. Di sebagian besar kalangan masyarakat di Sumatera, budaya feodalisme dan pola hubungan patron-klien (tuan dan pembantu) antara atasan dan bawahan memang masih sangat terasa kuat. Dan AA, menurut pengamatan saya adalah salah seorang yang sangat dipengaruhi oleh budaya itu. Maka ketika mendengar kabar kasus penganiayaan yang dilakukan AA, saya tidak terlalu kaget.

Masih ingat dengan kasus penganiayaan yang dilakukan seorang pejabat Bangka Belitung terhadap seorang pramugari beberapa waktu lalu? Ia sama persis dengan AA yang terinternalisasi oleh budaya feodalisme yang masih kental terasa di Bangka-Belitung. Maka jangan kaget bila Wagub DKI yang berasal dari Pulau Bangka, Ahok, terkesan sangat arogan tindakan-tindakan dan pernyataan-pernyataannya.

Di Batam sendiri, di mana sebagian besar penduduknya adalah pendatang, budaya feodalisme memang relatif kurang terasa. Namun di kalangan birokratnya, budaya itu masih sangat terasa. Berbeda dengan Otorita Batam yang sebagian besar pegawainya adalah pendatang dari Jawa yang lebih egaliter, birokrasi Pemko Batam dikuasai oleh kalangan bangsawan dan tokoh-tokoh Melayu Riau yang masih agak feodalis.

Pernah suatu ketika saya dan teman-teman, termasuk beberapa senior saya di kantor,  bersilaturrahmi malam takbiran Idhul Fitri ke rumah pejabat Sekda setempat, yang kini menjadi Gubernur Kepulauan Riau dan tidak lain adalah bekas calon besan AA. Semua orang duduk di lantai beralaskan karpet empuk, namun tuan rumah duduk di kursi santainya sambil menyilangkan kakinya. Saya yang tidak betah melihat hal itu diam-diam keluar ruangan hingga acara selesai, dan senior-senior saya pun menegur saya karena dianggap kurang sopan. Rupanya ini adalah pengalaman pertama saya tentang hubungan simbiosis pejabat-wartawan, khususnya di daerah. Sayangnya di Riau, hubungan itu lebih tepat sebagai hubungan patron-klien, antara majikan dan pembantunya. Pengalaman berhadapan dengan pejabat arogan juga saya alami setelah kedatangan seorang pejabat Pemprov Riau yang diangkat sebagai PLT Walikota Batam berinisial NSD, sebelum dilaksanakannya pilkada langsung tahun 2001. (Saya akan menuliskan pengalaman saya menjadi wartawan dalam postingan mendatang berjudul "Dulu Sekarang Saya Wartawan").

Kemudian setelah saya pindah ke Medan, pengalaman berhubungan dengan pejabat-pejabat arogan juga terus terulang. Misalnya saja, saya pernah ditegur seorang pejabat Asisten Gubernur karena lalai mencantumkan gelar pendidikan dan haji yang disandangnya. Sementara Walikota Medan yang kini non-aktif karena terlibat perkara korupsi, pernah terlibat tindakan penganiayaan terhadap seorang pegawai.

Secara sosiologis Medan memang tidak terlalu berbeda jauh dengan Pekanbaru atau Bangka-Belitung. Bedanya, jika di Pekanbaru elit birokrasi pemerintahan daerah dan strata sosial yang awalnya dikuasai kalangan bangsawan Melayu kini terancam oleh para pendatang dari Sumatera Barat, di Medan mereka terancam oleh ekspansi orang-orang Batak. Beruntung etnis Jawa cukup dominan jumlahnya di Medan dan Sumatera Utara bahkan kini berhasil menempatkan seorang "wakilnya" menjadi Gubernur, sehingga gesekan sosial tersebut relatif bisa terabsorbsi.

Namun tentu saja tidak semua pejabat di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi memiliki kesamaan kharakter. Bila di Batam saya mengenal Pak Dahlan (kini Walikota, asli kelahiran Batam) sebagai tokoh yang lumayan egaliter, di Medan saya juga bisa bertemu dan berkenalan dengan 2 orang pejabat yang sangat egaliter dan "tepo sliro". Yang pertama adalah mantan Pemimpin Bank Indonesia Medan DR. Romeo Rissal, dan yang kedua adalah Gubenur Sumatera Utara Mayjend Tengku Rizal Nurdin. Pak Romeo telah pensiun sebagai pejabat Bank Indonesia tahun 2011 lalu, sedangkan Pak Tengku Rizal meninggal secara tragis akibat kecelakaan pesawat terbang di Bandara Polonia tahun 2005.

Saya pernah 2 kali beraudiensi dengan Pak Tengku Rizal. Audiensi terakhir terjadi bulan Februari 2005, ketika saya dan beberapa teman akademisi muda dari beberapa universitas negeri dan swasta yang tergabung dalam LSM pemerhati kelautan, mengusulkan kepada beliau untuk membangun pusat penelitian kelautan di Sumatera Utara. Audiensi berlangsung sangat informal. Tanpa risih beliau mengajak kami berdiskusi sambil sesekali diselingi sendau gurau, dan hasil diskusinya pun sangat positif: beliau menyetujui usulan kami.

Namun usulan itu menguap begitu saja setelah kepergian beliau yang sangat tragis itu. Sedangkan pengganti beliau adalah orang yang kurang memiliki visi tentang kemajuan provinsi, namun sangat bernafsu menduduki jabatan bergengsi. "Akhirnya saya menjadi gubernur!" katanya kepada orang-orang yang menyalaminya setelah ditetapkan sebagai gubernur definitif sepeninggal Pak Tengku Rizal.