Skenario Cadangan untuk Archandra Tahar

Indonesian Free Press -- James Jesus Angleton, mantan kepala kontra-inteligen CIA selama 30 tahun mengatakan bahwa inteligen biasa membuat 'cerita di dalam cerita' dimana setiap cerita dilengkapi dengan bukti bukti dan konstruksi cerita yang nampak logis, demi menyembunyikan suatu kebenaran. Hal ini bisa berguna untuk beberapa keperluan, seperti mendiskreditkan seseorang atau lembaga yang dianggap menjadi penghalang. Atau untuk menjadi pengalih perhatian dari masalah yang sebenarnya. ("Is the Saudi 9/11 Story Part Of The Deception?"; Paul Craig Roberts.org; 22 Juli 2016)

Mengambil pelajaran dari hal itu, maka bisa disimpulkan pula bahwa dalam setiap operasi inteligen selalu disertakan rencana cadangan untuk mengantisipasi kegagalan operasi sebenarnya. Dalam setiap rencana cadangan ini, seperti dikatakan Jesus Angleton, selalu dilengkapi bukti bukti dan konstruksi cerita yang nampak logis, yang fungsinya sbb adalah mengurangi dampak kerugian akibat gagalnya operasi inteligen, dan bila memungkinkan menciptakan kondisi baru yang memungkinkan diulangi kembali rencana operasi inteligen.

Hal ini ternyata tampak cukup jelas dalam kasus Archandra Tahar, warga negara Amerika yang diangkat 'Presiden' jokowi sebagai Menteri ESDM. Setelah ketahuan publik bahwa pengangkatannya sebagai menteri telah melanggar sejumlah hukum sekaligus seperti UU Kewarganegaraan Negara, UU Kementrian Negara dan UU Imigrasi, jabatan Chandra pun dicopot.

Namun persoalan tidak berhenti sampai di situ, karena kemudian muncul wacana untuk mengembalikan jabatan Chandra, sehingga menambah kecurigaan publik tentang motif jahat di balik pengangkatan Chandra. Apalagi setelah publik mengetahui bahwa Chandra, dalam kedudukannya sebagai menteri meski hanya 20 hari, telah mengeluarkan kebijakan strategis yang melawan hukum, yaitu memberikan ijin ekspor konsentrat emas kepada PT Freeport. Padahal hal itu melanggar UU Minerba yang melarang eksport konsentrat terhadap semua hasil tambang.

Presiden jokowi sendiri tanpa rasa sungkan sedikitpun terkait skandal pengangkatan Chandra dan ijin ekspor Freeport yang kontroversial, tetap menempatkan Chandra pada posisi terhormat dengan berada di lingkaran dalam istana.

Ketika status kewarganegaraan Chandra terbongkar dan memicu kemarahan publik atas terjadinya pelanggaran UU Kementrian Negara yang dengan tegas melarang warga negara asing menjadi menteri, beberapa pembantu dekat "Presiden" jokowi seolah pasang badan membela pengangkatan Chandra, di antaranya Luhut Panjaitan dan Hendro Priyono. Namun, pembelaan-pembelaan tersebut, di hadapan pelanggaran-pelanggaran undang-undang yang sangat gamblang, justru menimbulkan kecurigaan publik.

Tidak terkecuali Effendi Simbolon, anggota parlemen dari F-PDIP yang sudah lama bersikap oposan terhadap pemerintahan jokowi. Dalam acara diskusi di TVOne dengan Hendro Priyono, Effendi mendamprat Hendro yang dianggap 'buta hukum' dengan membela terjadinya pelanggaran hukum atas pengangkatan Chandra.

Media-media dan tokoh-tokoh 'pelacur' dalam 'rencana cadangan' untuk mengembalikan posisi Chandra menjadi menteri ESDM, kemudian berusaha menciptakan opini bahwa Chandra adalah manusia yang sempurna. Salah satu alasan yang ditonjolkan mereka adalah kedatangan Chandra ke kantor KPK, tidak lama setelah dilantik Presiden jokowi. Hal ini, disebut-sebut mereka, adalah bukti komitmen Chandra untuk menghancurkan mafia migas. Mereka menyebutkan bahwa Chandra telah mengumpulkan bukti-bukti kejahatan mafia migas dan berniat melaporkannya ke KPK. Karena itulah maka mafia migas, yang dilindungi oleh para politisi seperti Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri, menekan jokowi untuk melengserkan Chandra.

Bila kita sedikit cerdas, tentu tidak akan termakan oleh 'framing' yang dibuat oleh para 'pelacur' tersebut. Jika memang Chandra benar-benar berniat menghapuskan mafia migas dan ia telah memiliki bukti-buktinya, mengapa sampai sekarang bukti-bukti itu tidak diberikan ke KPK atau lembaga penyidik lainnya. Dan jika jokowi benar-benar komitmen memerangi korupsi, mengapa ia tidak turut mendorong dilakukannya upaya hukum yang serius untuk memberantas mafia migas setelah adanya upaya Chandra tersebut?

Karena itu bisa disimpulkan bahwa kedatangan Chandra ke kantor KPK tempo hari hanyalah sebuah 'skenario cadangan' untuk menciptakan 'cerita di balik cerita' bahwa Chandra adalah orang yang ideal untuk menjabat sebagai Menteri ESDM.

Archandra Tahar telah berbohong dua kali. Pertama saat dilantik sebagai menteri ketika dirinya masih memegang 'passport' Amerika, dan kedua saat ia mengunjungi Gedung KPK. Dan semuanya itu atas 'restu' jokowi.(ca)