Sangat Mungkin Cina Kuasai Freeport Pakai Tangan Taipan

Indonesian Free Press -- Setelah dua tahun lebih Freeport mendapat perlakuan istimewa dengan ijin ekspor, meski perusahaan itu jelas-jelas telah melanggar UU Minerba yang mewajibkannya membangun smelter, tiba-tiba saja regim Jokowi sangat garang kepada perusahaan itu.

Hal itu terjadi saat Amerika beralih pemerintahan dari regim neokonservatif yang serba campur tangan urusan luar negeri dengan regim Donald Trump yang isolatis. Lalu tiba-tiba saja bank swasta terbesar milik para taipan, BCA, menawarkan diri untuk membiayai pengelolaan tambang Freeport di Papua. Ada apa?

Sejumlah analis pun beredar di dunia maya, dari yang sekedar tebak-tebakan hingga yang sangat rasional. Namun, semuanya hampir sepakat bahwa regim Jokowi bermaksud hendak mengalihkan kepemilikan hak pengelolaan tambang emas di Papua kepada Cina, sebagai balasan atas 'bantuan' Cina dalam berbagai program pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Ada kemungkinan Cina akan menguasai Freeport setelah perusahaan asal Amerika Serikat ini diterpa segudang masalah sehingga tidak bisa beroperasi secara normal," tulis situs Inteligen mengutip keterangan pengamat politik Salamuddin baru-baru ini.


“Tersebar kabar bahwa lingkaran penguasa ESDM, Kementerian Maritim, Kementerian BUMN telah mengatur skenario untuk menyerahkan Freeport kepada Cina,” tambah Salamuddin.

Menurut Salamuddin, jika informasi yang menyebutkan Kementerian BUMN menyerahkan Freeport ke Cina itu benar, maka berakhir sudah dominasi perusahaan tambang AS di Indonesia.

“Setelah sebelumnya perusahaan perusahaan tambang minyak AS siap meninggalkan Indonesia seiring kejatuhan harga minyak,” papar Salamuddin.

Belakangan ini, kata Salamuddin, Cina memang memperlihatkan kecenderungan yang besar untuk masuk sebagai penguasa ekonomi Indonesia menggantikan supremasi Amerika Serikat.

“Ini telah ditunjukkan oleh penguasaan mereka atas investasi tambang, perkebunan, property dan infrastruktur. Sementara AS melepaskan satu persatu bandul-bandul ekonomi utama yang selama berpuluh puluh tahun mereka kuasai,” jelas Salamuddin.


BCA Siap Modali

Sementara itu CNN Indonesia, Rabu (22 Februari) melaporkan bahwa BCA siap modali perusahaan Indonesia yang mengelola tambang Freeport.

Menurut Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja pihaknya siap mendanai kegiatan operasional tambang Freeport jika perusahaan tersebut hengkang pada 2021.

"Kalau memang bagus kenapa tidak, kemudian lihat proyeknya. Tapi ya kami tetap harus analisa dulu," ungkap Jahja, Rabu (22 Februari).

Menurut Jahja, perusahaan harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan di bisnis sektor tambang. Tetapi jika perusahaan yang mengajukan kredit memiliki citra positif dan kinerja yang baik, maka BCA akan terbuka memberikan pembiayaan.

"Kami memang selektif, tapi bukan berarti tidak ada. Yang betul-betul perusahaan besar itu kami kasih pembiayaan, kayak misalnya PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM)," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut, jika Freeport kalah dalam persidangan internasional atau arbitrase maka perusahaan tambang tersebut diminta untuk menghentikan operasionalnya pada saat Kontrak Karya (KK) habis pada 2021.

Untuk diketahui, Freeport-McMoran Inc, induk usaha Freeport Indonesia telah memberikan waktu 120 hari kepada pemerintah Indonesia untuk mengkaji kembali poin-poin aturan terkait larangan ekspor konsentrat tembaga. Jika dalam waktu 120 hari pemerintah tetap bersikukuh dengan aturan saat ini, maka Freeport akan menyiapkan langkah gugatan ke arbitrase.

Freeport Indonesia tak bisa melakukan ekspor konsentrat tembaga sejak 12 Januari 2017 karena menolak beberapa poin yang diminta pemerintah misalnya saja, perusahaan yang menolak untuk mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) seperti yang diinginkan oleh pemerintah melalui PP Nomor 1 Tahun 2017.(gen/ca)