Indonesian Free Press -- Sebagai alumnus IPB, saya berharap Presiden Jokowi menegur keras Kapolri dan Mentan dalam kasus beras. Saya tidak kenal pemilik dan pengurus PT IBU. Tapi setelah mempelajari apa yang mrk lakukan, saya harus katakan bahwa, bisnis mereka itu merupakan sebuah inovasi tata niaga pertanian yg brilian.
Mrk yg belajar ekonomi pertanian/agribisnis paham sekali, tata niaga pertanian sering menjadi salah safu titik paling lemah dlm pembangunan pertanian. Bahkan, sering memberi kontribusi negatif thd kesejahteraan petani.
Sering kali petani harus membayar input tani yang terlalu mahal dan atau menerima harga jual hasil tani yg terlalu murah. Akibatnya, rumus taninya -- atau bahasa statistiknya Indeks Nilai Tukar Petani -- cenderung jelek bagi petani.
Banyak penyebabnya. Antara lain krn rantai tata niaga yang terlalu panjang, pemain tata niaga yang eksploitatif thd petani, dan sebagainya.
IBU memang bukan penolong petani yg tanpa kepentingan. Mrk hanya perusahaan hilir beras yang mencari keuntungan. Tapi, mereka melakukannya dng sebuah inovasi tata niaga. Hasilnya, mrk sanggup membeli dng harga yg lebih mahal dari petani. Dan yg lbh saya kagumi, mrk sanggup menjual dng harga yg lbh mahal kepada konsumen. Artinya, mereka mampu menciptakan permintaan, dan sekaligus marjin yg cukup besar sbg imbalan bagi inovasinya. Petani juga diuntungkan, meskipun saya yakin IBU lebih diuntungkan dibanding petani.
Perusahaan inovator spt ini seharusnya diberi penghargaan. Kalaupun berbuat salah, cukup diberi pembinaan. Bukan malah dihukum, dengan tuduhan2 yg membuat alumnus pertanian seperti saya bertanya-tanya, pak Mentan dan pak Kapolri ini paham pertanian tidak ya? Bapak Presiden yth, kisruh beras ini membuat pemerintahan Bapak jadi terlihat anti petani dan anti perusahaan pertanian.(ca)
Rajin bikin kegaduhan demi pengalihan isu..
ReplyDelete