Indonesian Free Press -- Pernyataan lugas dikatakan Mantan Menko Ekuin dan Menko Kemaritiman Dr. Rizal Ramli menanggapi ruwetnya proses divestasi saham PT Freeport Indonesia ke Pemerintah. Ia menyebut adanya antek Freeport yang menjadi menteri di kabinet Jokowi dibalik alotnya proses divestasi dan Pemerintah yang terkesan terus didikte oleh Freeport.
“Saya mencurigai ada menteri-menteri yang menjadi antek Freeport dibalik divestasi saham dimana pajak untuk Freeport diturunkan dan proses negosiasi terus dilakukan sehingga mengancam kerugian Pemerintah” kata Rizal kepada pers dan civitas academica Unair di Surabaya, Jum’at (6/10).
Menurut Rizal, semestinya pemerintah tidak perlu melakukan divestasi dan cukup menunggu kontrak karya habis di tahun 2021, karena sepenuhnya tambang Grasberg akan diambil alih Pemerintah.
Kepada pers dan civitas academica Unair Surabaya, Rizal Ramli mengatakan jika Freeport telah banyak melakukan wanprestasi, mulai dari menyogok pejabat pemerinah, melakukan pengrusakan lingkungan, tidak melaksanakan kesepakatan membuat smelter hingga membuat urusan divestasi saham berbelit-belit.
“Berdasarkan kesepakatan kontrak karya kedua tahun 1996 dia harus sudah selesai melakukan divestasi 51% saham tapi belum dia lakukan, maka sekarang semua tergantung pemerintah, saran saya jika Freeport masih ngeyel terus tak perlu lakukan divestasi dan negosiasi, tunggu kontrak karyanya habis!” tegas Rizal.
Ke depan, setelah kontrak dengan PT Freeport Indonesia sepenuhnya habis, Rizal Ramli optimis Indonesia dapat mengelola Tambang Grasberg dengan baik.
“Pengelolaannya harus oleh Indonesia. Freeport punya tanggung jawab untuk transfer teknologi ke Indonesia, kalau mereka tidak mau kita bisa sewa teknologi dari perusahan tambang lain seperti Rio Tinto dari Inggris” pungkas Rizal.(ca)
Jika Freeport di usir, resikonya NKRI konon akan di Libya kan atau di Suriah kan..
ReplyDelete