Saturday, 7 November 2015

Kunjungan Jokowi ke Amerika yang Terus Menuai Kontroversi

Indonesian Free Press -- Kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika tanggal 26 Oktober lalu masih saja menuai kontroversi.

Pertama-tama kunjungan itu dikecam publik karena terkesan menafikan rasa empati seorang kepala negara terhadap rakyatnya yang masih dilanda kesengsaraan akibat bencana kabut asap yang diakibatkan pembakaran lahan oleh perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi donatur kuat Jokowi pada pemilu lalu. Kemudian kabar tentang kedatangan Jokowi di Amerika yang tidak mendapat sambutan sebagaimana pemimpin negara besar.

Masih ada sejumlah kontroversi lainnya, seperti tentang ketakutan Jokowi akan ditinggalkan Amerika karena selama ini lebih banyak memperhatikan kepentingan Cina di Indonesia. Isyu ini dikaitkan dengan langkah Jokowi memperpanjang kontrak Freeport yang kontroversial menjelang kepergian Jokowi ke Amerika demi untuk menyenangkan Amerika. Namun yang paling mengagetkan publik dan sekaligus mempermalukan pemerintahan Jokowi adalah rumor tentang penggunaan broker untuk mempertemukan Jokowi dengan Presiden Amerika Barack Obama.

Sebagaimana diberitakan situs media nasional Republika hari Sabtu (7 November) pertemuan JOkowi dengan Barack Obama bulan Oktober lalu diduga melibatkan broker yang dibayar sekitar Rp 1 miliar untuk memfasilitasi pertemuan itu.

"Namun, kini muncul kabar tidak sedap terkait pertemuan tersebut. Hal itu terkait dengan peran di balik layar konsultan public relation (PR) Singapura yang membayar 80 ribu dolar AS atau sekitar Rp 1,08 miliar kepada sebuah broker atau pihak ketiga. Pihak ketiga itu memfasilitasi pertemuan kedua presiden tersebut. Dengan jasa broker, Jokowi akhirnya bisa bertemu Obama di Gedung Putih," demikian tulis Republika.


Adalah Michael Buehler, dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London yang mengungkap skandal tersebut. Buehler menuliskannya dalam artikel berjudul "Waiting In The White House Lobby" yang dipublikasikan oleh situs New Mandala (http://asiapacific.anu.edu.au) pada hari Jumat (6 November).

Pemerintah tentu saja membantah kabar memalukan itu. Menurut Menlu Retno Maruti, Kemenlu RI tidak membutuhkan broker untuk mengatur pertemuan-pertemuan dengan para pemimpin luar negeri termasuk Barack Obama. Tidak hanya itu, sehari kemudian Sekretaris Pertama KBRI Washington Achmad Rizal Purnama mengatakan kepada wartawan bahwa kunjungan Jokowi ke Amerika adalah atas undangan pemerintah Amerika.

Menurut Rizal Purnama Presiden Obama, melalui suratnya tanggal 16 Maret 2015 telah mengundang Jokowi untuk berkunjung ke Amerika Serikat. Presiden Jokowi pada tanggal 19 Juni 2015 membalas undangan Presiden Obama dan menyatakan akan berkunjung ke Washington DC pada tanggal 26 Oktober 2015 setelah kedua negara menyepakati waktu yang sesuai bagi Kedua Kepala Negara.

Namun terlepas dari itu semua, ada satu hal lagi yang lebih kontroversial terkait dengan kunjungan Jokowi ke Amerika itu. Hal ini menyangkut kerjasama Trans-Pacific Partnership (TPP) dimana Jokowi menyatakan kepada Presiden Obama kesediannya bergabung dengan organisasi ini.

Sebagaimana ditulis situs Republika tanggal 19 Oktober lalu berjudul 'Kontroversi TPP', Trans Pacific Partnership adalah sebuah kerjasama perdagangan terbesar dunia yang baru disepakati pada awal Oktober 2015 lalu. Dimotori Amerika dan sebelas negara lain di kawasan Asia Pasifik: Jepang, Australia, Peru, Malaysia, Vietnam, Selandia Baru, Chili, Singapura, Kanada, Meksiko, dan Brunei Darussalam, TPP mewakili populasi sebanyak 800 juta penduduk dan menguasai 40 persen perdagangan dunia dengan produk ekonomi sekitar $30 triliun.

Tercapainya kesepakatan TPP dinilai cukup mengejutkan lantaran sesungguhnya perbedaan standar perdagangan negara anggotanya cukup signifikan. Apapun, setelah sekitar delapan tahun negosiasi, kesepakatan sudah tercapai dan negara-negara anggota kini bersiap meratifikasi kesepakatan perdagangan TPP sebelum benar-benar diberlakukan. Legislatif masing-masing negara anggota akan terlebih dulu membahas kesepakatan perdagangan itu sebelum meratifikasinya. Pembahasan TPP di tingkat legislatif inilah yang diprediksi banyak kalangan tidak akan mudah, tak terkecuali di Amerika sendiri.

Sebagai contoh, hanya beberapa hari setelah TPP disepakati, kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, langsung mengeluarkan pernyataan menolak kesepakatan itu. Padahal, saat masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di awal pemerintahan Barack Obama, Hillary termasuk salah satu pendukung utama upaya menuju kesepakatan tersebut.

"Menurut apa yang saya pahami sekarang, saya tidak mendukung kesepakatan ini," ungkap Hillary seperti dilansir Reuters.

Tujuan kesepakatan perdagangan seharusnya, kata Hillary, bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, sekaligus mengamankan kepentingan dalam negeri. Ia menilai standar aturan main perdagangan di TPP terlalu tinggi dan sulit dipenuhi.

"Risikonya terlalu besar, dan mungkin justru lebih merugikan bagi rakyat Amerika," ungkapnya. Berdasarkan kesepakatan TPP, Amerika Serikat akan memangkas sekitar 18 ribu tarif perdagangan barang-barang manufaktur. Sebaliknya, membuka akses pasar lebih besar mulai dari petambak udang di Vietnam sampai peternak di Selandia Baru. Lantaran itu kesepakatan TPP diprediksi bisa mengikis lapangan kerja bagi pekerja manufaktur di Amerika.

Sejumlah politisi di Amerika Serikat menilai penolakan Hillary sekadar move politik untuk mendukung kampanye kepresidenannya. Namun, terlepas dari situasi politik di Amerika Serikat, kesepakatan TPP ditengarai menimbulkan sejumlah pertanyaan, bahkan kecurigaan. Jean-Pierre Lehmann, kontributor di Forbes, menulis adalah sebuah keanehan ketika kesepakatan perdagangan sebesar TPP tidak melibatkan negara-negara ekonomi besar lain di Asia seperti Korea Selatan, India, Indonesia, dan khususnya Cina. Kejanggalan tersebut menurut Lehmann sangat mungkin menyulut dugaan kalau TPP sesungguhnya bukan soal perdagangan, melainkan salah satu upaya Amerika Serikat mengucilkan kekuatan Cina: Isu geopolitik berbalut perdagangan.

Para pendukung TPP, sebut Lehmann, berargumen tidak adanya Cina dalam TPP bukan masalah geopolitik. TPP disebut-sebut bertujuan mencapai standar perdagangan bebas yang sangat tinggi dan karenanya, negara Asia mana pun bisa bergabung dalam TPP dengan mampu memenuhi standar tinggi tersebut. Soal standar tinggi ini Lehmann pun melihat belum tentu semua anggota TPP saat ini mampu memenuhi sembari mencontohkan Vietnam. Lehmann lalu menyitir sebuah buku yang dipublikasikan Malay Economic Action Council (MEAC) berjudul; 'TPP – Malaysia is not for Sale', dengan pengantar mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad.

"Pengusung terbesar TPP adalah Amerika untuk mengucilkan Cina sekaligus melindungi kepentingan ekonominya sendiri dengan mengeksploitasi sumber daya di negara kecil dan berkembang seperti Malaysia. TPP bukan soal perdagangan bebas yang fair atau kesepakatan perdagangan, tapi sebuah kesepakatan yang mengikat negara anggotanya dengan aturan main yang hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha besar Amerika Serikat," begitu pengantar Mahathir dikutip Lehmann.

Terlepas dari benar tidaknya kecurigaan Lehmann dan Mahathir, yang jelas, sesaat setelah kesepakatan TPP tercapai, Gedung Putih langsung mengeluarkan rilis berisi pernyataan Presiden Barack Obama, yang juga dilansir di laman web whitehouse.gov, pada 5 Oktober 2015. Pernyataan itu mengkonfirmasi kecurigaan bahwa TPP merupakan alat kepentingan global Amerika semata, dengan menggunakan negara-negara sekutunya di Asia Pasifik sebagai pendukungnya.

"Ketika lebih dari 95 persen potensi pasar kami berada di luar negeri, kami tidak bisa membiarkan negara seperti Cina untuk menentukan aturan ekonomi global. Kitalah yang seharusnya membuat aturan-aturan itu, membuka pasar-pasar baru bagi produk-produk Amerika sembari meningkatkan standar para pekerja kita dan menjaga lingkungan kita. Itulah perjanjian yang telah disepakati di Atlanta ini akan bekerja," kata Obama.

Pernyataan Gedung Putih soal TPP secara telak menunjuk Cina. Namun Cina, setelah TPP disepakati, tidak memberikan reaksi berlebihan. Sehari setelah rilis Gedung Putih, abc.net.au mengutip pernyataan Kementerian Perdagangan Cina:

"Cina hanya berharap TPP benar-benar menghadirkan perdagangan bebas regional yang mampu berkontribusi positif bagi pertumbuhan Asia Pasifik."

Sementara itu, menanggapi hal itu, Xiang Songzou, ekonom Agricultural Bank of China, mengatakan dalam jangka pendek TPP tidak akan berdampak besar pada daya saing Cina. Tapi dalam jangka panjang, terutama jika Eropa bergabung dalam TPP, daya saing Cina bisa terkikis," kata Xiang.

Cina boleh saja berhati-hati menanggapi kehadiran TPP yang dimotori Amerika. Tapi gelombang penolakan dari banyak negara terus bermunculan. Di Jepang, penolakan muncul lantaran dalam TPP Jepang diharuskan mengurangi proteksi terhadap produksi beras dalam negerinya dengan kuota impor non-tarif sebesar satu persen dari total konsumsi. Peternak di Jepang juga mengalami hal serupa. Tarif impor daging sapi Jepang bakal dipangkas menjadi hanya sembilang persen dalam kurun 16 tahun, dari sebelumnya sebesar 38,5 persen.

Begitupun, penolakan sesungguhnya bukan hanya soal tarif dan non-tarif perdagangan, tapi pada transparansi proses negosiasi hingga tercapainya kesepakatan TPP. Bahkan sampai setelah disepakati belum ada detil lebih rinci terkait kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat. Dan menjadi lebih janggal lagi, ketika kalangan parlemen di hampir semua negara anggota TPP yang akan membahas apakah meratifikasi atau tidak, juga belum mendapat detil klausul kesepakatan. Kalaupun ada yang sudah ber edar luas, itu hanya sebagian kecil, yang di ungkap Wikileaks pertengahan tahun ini, sebagai kesepakatan perdagangan rahasia.

Bahkan Wikileaks masih menawarkan hadiah 100 ribu dolar AS bagi siapapun yang bisa memberikan detil kesepakatan TPP yang lebih rinci.

Hampir semua parlemen di negara anggota TPP sendiri memprotes kerahasiaan isi kesepakatan TPP. Kantor berita Xinhua, melaporkan kalangan senator dari semua partai oposisi masih mempersoalkan kerahasiaan detil TPP. Bahkan Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF), Christine Lagarde belum bisa memprediksi dampak TPP terhadap sebuah negara atau kawasan. Lagarde, dalam pertemuan tahunan IMF di Lima, Peru, bulan lalu mengatakan detil TPP belum terbuka bagi publik sehingga terlalu prematur untuk menilai dampaknya terhadap satu negara atau kawasan. Lagarde hanya berharap TPP bermanfaat bagi perekonomian global.

Kerahasiaan inilah yang kemudian menyulut protes dan kontroversi di hampir seluruh dunia dan menolak diberlakukannya TPP. Ditambah standar tinggi aturan main perdagangan seperti disebut Obama plus dugaan sebagai bentuk strategi geopolitik satu negara, barangkali, TPP memang bukan untuk negara yang masih merasa sebagai negara berkembang.(ca)

1 comment:

Leli Lupitasari said...

TPP bgaikan kotak pandora

-KASAMAGO.com