PENGAKUAN ANGGITO ABIMANYU: TIDAK ADA SUBSIDI BBM (2)

Saya terkejut setelah mengetahui tulisan saya terdahulu ternyata mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Akibat tulisan tersebut blog ini sampai mendapat hits lebih dari 10.000 sehari dari biasanya yang hanya sekitar 700 sampai 1.000 hits. Belum lagi forward yang dikirim melalui jejaring sosial Facebook, twitter, hingga BBM, SMS dan e-mail. Dan itu masih ditambah dengan beberapa blog yang meng-copas tulisan saya, meski sayangnya beberapa di antaranya tanpa menyebutkan sumbernya, yaitu blog ini.

Maka Pak Anggito pun sampai harus mengadakan konperensi pers untuk membantah isu yang berkembang seputar dirinya terkait masalah subsidi BBM. Dalam konpers tersebut beliau membantah telah "melakukan penghitungan pendapatan migas bersama-sama dengan Kwik Kian Gie". Ia juga menyatakan bahwa "surplus pendapatan migas telah habis untuk membiayai belanja pemerintah hingga APBN defisit".

Memang Pak Anggito tidak melakukan penghitungan bersama-sama dengan pak Kwik, melainkan pak Kwik yang melakukan penghitungan, dan pak Anggito membenarkan perhitungan Pak Kwik. Sebagai mantan pejabat negara yang bertanggungjawab dalam kebijakan fiskal pemerintah, tentu Pak Anggito tahu angka-angka pendapatan migas yang tidak sepenuhnya diketahui pak Kwik. Namun sayangnya, dan ini perlu menjadi catatan kita semua, Pak Anggito sebagaimana semua pejabat keuangan pemerintah selalu tertutup dalam soal pendapatan migas. Saat mengakui adanya suplus pendapatan minyak misalnya, Anggito tidak menyebutkan berapa angkanya dan tiba-tiba menyambungnya dengan mengatakan "surplus itu sudah habis digunakan untuk membiayai APBN yang defisit".

Saya pernah menulis penghitungan pendapatan migas pemerintah di blog ini. Saya sadar penghitungan tersebut jauh dari angka sebenarnya yang disembunyikan pemerintah dan saya semakin yakin setelah sampai saat ini tidak pernah ada "counter" terhadapnya. Kalau pun ada "orang-orang pemerintah" yang membantah, dijamin pasti hanya asal tuduh "tidak valid" sebagaimana tuduhan terhadap anggota DPR dari PDI-P Rieke Dyah Pitaloka yang menulis artikel tentang "kenaikan BBM, rakyat buntung, SBY untung". Bahkan terhadap analisis-analisis Kwik Kian Gie yang sudah lama beredar di masyarakat pun pemerintah tidak pernah menanggapinya secara jujur dan terbuka.

Dan tentang "surplus itu sudah habis digunakan untuk membiayai APBN yang defisit", semakin mencerminkan sikap tidak bijaksana Anggito Abimanyu dan pemerintah. Kenapa harus dihabiskan dan kenapa harus defisit APBN?. Bukankah sikap arif dan bijaksana adalah tidak "besar pasak daripada tiang"? Negara, apapun bentuknya, secara prinsip tidak berbeda dengan entitas-entitas ekonomi lain yang lebih kecil seperti pribadi, keluarga ataupun perusahaan. Pribadi, keluarga dan perusahaan yang bijak akan menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas, dan bersikap "besar pasak daripada tiang" jauh dari prinsip itu.

Kemakmuran diraih dengan kerja keras dan berhemat, bukan mengumbar nafsu dengan mengandalkan pinjaman asing yang ujung-ujungnya mengantarkan seluruh rakyat menjadi jajahan asing sebagaimana kini dialami rakyat Yunani. Membangun ruangan banggar DPR senilai Rp 20 miliar, membeli pesawat kepresidenan seharga Rp 800 miliar, membiayai studi banding anggota DPR ke luar negeri bertrilyun rupiah, membayar cicilan hutang luar negeri hingga 150 triliun lebih, membangun kantor-kantor pemerintah senilai hingga ratusan miliaran bahkan triliunan, semuanya bukan kebijaksanaan bila ternyata masih ada hal-hal lain yang bisa memberikan nilai tambah perekonomian. Merevitalisasi dan rehabilitasi saluran irigasi, membangun infrastuktur dan jalan berkualitas lintas Sumatera-Kalimantan-Sulawesi-Irian, membangun jembatan Selat Sunda, membuka ladang-ladang pertanian dan perkebunan plus sarana dan prasarananya di wilayah-wilayah terpencil, mengembangkan mobil nasional dan lain-lainnya, jauh lebih penting lagi.

Ada 1.000 cara lebih bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi tekanan APBN akibat kenaikan harga minyak dunia tanpa harus menaikkan harga BBM. Dan kengototan pemerintah untuk menaikkan harga BBM semakin mengukuhkan pendapat masyarakat bahwa pemerintah lebih mengedepankan kepentingan asing karena dengan makin tingginya harga BBM, perusahan minyak asing akan bisa turut bermain dalam bisnis minyak di dalam negeri.