Keadilan Tuhan yang Tertunda

"The hammer of Heaven is going to come down on them but, certain things must play out first." Demikian tulis Les Visible (nama samaran) dalam artikelnya di blog "Smoking Mirror", Jumat 4 Juni 2010 lalu berjudul "The Hammer of Heaven and the Synagogue of Satan". Menurut Visible hukuman Tuhan sudah pasti akan jatuh kepada bangsa Israel, yang 94% penduduknya mendukung aksi-aksi kekerasan Israel terhadap Palestina, namun setelah melalui beberapa kondisi atau pertanda.

Saya sependapat dengan Les Visible bahwa sebelum menjatuhkan azabnya kepada mahluknya yang dzalim, Tuhan pasti terlebih dahulu memberi peringatan. Tidak hanya sekali tapi berkali-kali sebagai bentuk kasih sayang-Nya kepada mahluknya. Saya ingat dengan kisah fir'aun dalam Al Qur'an yang menceritakan bagaimana Allah memberi peringatan kepada Fir'aun raja Mesir yang dzalim berupa berbagai wabah yang melanda negerinya. Allah juga memberi peringatan kepada bangsa Romawi yang dekaden berupa pemberontakan-pemberontakan dan bencana alam. Peringatan terakhir dan terbesar adalah meletusnya gunung Vaseveyus yang mengubur kota Pompei dan Herculanium dengan seluruh penduduknya dalam semalam.

Dalam hal bangsa Israel yang sudah sangat keterlaluan dalam tindakan-tindakannya kepada bangsa-bangsa lain khususnya kepada bangsa Palestina, Allah pun sudah memberikan peringatan. Beberapa peringatan tersebut, menurut pengamatan saya di antaranya adalah: kalahnya tentara mereka oleh gerilyawan Hizbollah hingga dua kali (tahun 2000 dan 2006) serta kegagalan menginvasi Gaza akhir tahun 2008 hingga awal 2009.

Tentara Israel yang sebelumnya dianggap tidak bisa dikalahkan ternyata justru dikalahkan oleh Hizbollah dan Hamas, dua organisasi milisi (sipil bersenjata) yang anggotanya relatif sedikit dan perlengkapan militer yang sederhana. Sebagai perbandingan dalam Perang 6 Hari tahun 1967 Israel berhasil menghancurkan kekuatan militer gabungan beberapa negara Arab sekaligus, menginvasi Sinai dan Gaza di Mesir, Jerussalem dan Tepi Barat di Yordania, dan dataran tinggi Golan di Syria. Semuanya itu dicapai hanya dalam waktu kurang dari 6 hari. Dalam Perang Lebanon 1982 Israel berhasil menguasai lebih dari 50% wilayah Lebanon dan mengepung ibukota Beirut hanya dalam waktu satu minggu, padahal waktu itu Israel harus berhadapan dengan tentara PLO yang jauh lebih kuat secara militer dibandingkan Hizbollah, berbagai milisi bersenjata, plus tentara reguler Lebanon. Namun dalam perang Lebanon tahun 2006 Israhell hanya bisa menerobos sejauh 4 km ke wilayah Lebanon walaupun telah mengerahkan puluhan ribu pasukan dengan persenjataan yang jauh lebih canggih. Bahkan akhirnya tentara Israel harus kembali ke negerinya setelah dipukul mundur oleh gerilyawan Hezbollah. Namun yang lebih ironis adalah kegagalan Israel menginvasi Gaza akhir tahun 2008 hingga awal 2009. Padahal yang dihadapi adalah milisi HAMAS yang relatif lebih lemah dibanding Hizbollah di samping kondisi geografis Gaza yang relatif mudah untuk diserang.

Kekalahan Israel atas Hizbollah dan Hamas juga membuka jatidiri tentara Israel yang jauh dari kualitas tentara profesional. Para tentara Israel yang tertangkap diketahui mengenakan pempers (kain popok penyerap air kencing yang biasa dikenakan bayi) karena mereka takut untuk buang air di luar kendaraan lapis baja. Tentara Israel juga tidak memiliki ketahanan mental untuk berperang berminggu-minggu apalagi sampai berbulan-bulan. Di blog ini saya sudah memprediksikan kekalahan Israel dalam aksi invasinya ke Gaza, dan itu terbukti. Di lain waktu terjadi lagi peperangan antara Israel melawan Arab, dipastikan Israel akan kalah telak. Di dunia dikenal beberapa bangsa yang tangguh dalam berperang dan memiliki watak militansi tinggi seperti Afghanistan, Rusia, Inggris, Perancis, Amerika, Vietnam termasuk Indonesia dan Israel tidak termasuk di dalamnya. Kemenangan Israel dalam beberapa perang melawan Arab berhasil diraih karena dukungan tak terbatas Amerika serta pengkhianatan para pemimpin Arab sendiri.

Saya termasuk orang yang sangat percaya dengan "pertanda" yang sering disalahartikan sebagai takhayul. Pertanda adalah bentuk komunikasi Tuhan melalui alam kepada manusia. Kepercayaan bahwa binatang-binatang suka bertingkah aneh sebelum terjadi bencana alam awalnya dianggap sebagai takhayul. Tapi dengan ditemukannya ilmu pengetahuan tentang gelombang elektromagnetik hal itu tidak lagi dianggap takhayul. Sebelum terjadi gempa bumi misalnya, terjadi tegangan di lapiran bumi yang menimbulkan bunyi dengan frekwensi tertentu yang bisa dirasakan oleh binatang, namun manusia tidak merasakannya. Saya menyimpan satu benda yang saya anggap "bertuah" karena saya merasa dengan menyimpan benda tersebut saya teringat dengan rahmat sang pencipta yang diberikan kepada saya. Setiap ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, saya selalu berdoa semoga itu menjadi pertanda masuknya kebaikan ke rumah, dan biasanya tidak lama kemudian ada seseorang yang kita sayangi datang ke rumah.

Soal cerita "takhayul" saya terkesan dengan cerita tentang tewasnya dua orang ace (jagoan duel udara) Jerman dalam Perang Dunia I, "Red Barron" von Richthofen dan Oswald Boelcke. Keduanya tewas setelah melanggar pantangan "takhayul" untuk tidak berfoto dengan pesawatnya sebelum bertugas. Dan dalam kaitannya dengan yahudi dan Israel saya melihat pertanda tersendiri mengenai keruntuhannya. Hari Minggu 6 Juni lalu TV One menyiarkan siaran langsung pertandingan tinju antara juara dunia Yuri Foreman melawan penantangnya Miguel Cotto. Yuri adalah petinju yahudi Israel kelahiran Rusia. Bertanding di New York (sering diplesetkan Jew York) yang merupakan ibukota yahudi internasional (Jerussalem adalah ibukota spiritual), Yuri mendapatkan dukungan luar biasa dari komunitas yahudi disana. Ratusan bahkan mungkin ribuan bendera Israel dikibar-kibarkan orang-orang itu sementara pendukung Cotto hanya dua lembar bendera Costa Rica.

Saat itu saya berharap Tuhan memberikan pertanda kejatuhan Israel dan yahudi, mengingat sentimen saya yang begitu besar atas aksi kebiadaban Israel terhadap para aktifis kemanusiaan Gaza, dengan kekalahan memalukan Yuri. Harapan saya terkabul, dengan cara yang tidak saya duga-duga. Yuri kalah melalui cara yang sangat aneh, empat kali ia terjungkal di atas kanvas bukan karena pukulan lawan, tapi karena terpeleset sendiri tanpa dorongan lawan. Akibat cara jatuhnya yang menyakitkan itu Yuri menjadi jatuh mental dan kemudian menjadi bulan-bulanan lawan hingga akhirnya dinyatakan kalah TKO.

Bila Orang Amerika Belajar ke Iran

Anda tentu sudah tahu apa kata media-media massa Amerika tentang Iran: negeri terbelakang, totaliter, tidak demokratis, dihuni orang-orang yang kejam dan lain sebagainya. Bagi orang-orang yang telah belajar tentang Iran dan pernah berkunjung ke Iran hal tersebut tentu sangat bertolak belakang. Iran adalah negara Islam paling maju, paling makmur, juga paling demokratis. Bandingkan dengan negara-negara Arab kesayangan Amerika seperti Saudi Arabia (negerinya keluarga Saud yang tidak jelas asal-usulnya), Mesir (yang menuruti perintah Isrel untuk turut serta memblokade jalur Gaza) dan Yordania (yang telah menghadiahkan Jerussalem kepada Israel), Anda akan menemukan perbedaan yang sangat kontras. Hal ini pun disadari oleh masyarakat delta Mississippi Amerika Serikat yang belajar bagaimana mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat kepada Iran.

Sebelum revolusi Iran tahun 1979 dan Iran masih dikuasi oleh regim boneka Amerika, kota-kota Amerika di delta sungai Mississippi relatif lebih baik dalam pelayanan kesehatan masyarakat dibandingkan kota-kota di Iran. Namun setelah tahun 1980, kondisinya berbalik. Pemerintah Iran mampu menyediakan rumah-rumah sakit dan klinik-klinik hingga ke pelosok negeri. Pusat pelayanan kesehatan semacam posyandu yang berfungsi permanen didirikan di setiap kelompok masyarakat. Konsern utama sistem pelayanan kesehatan masyarakat di Iran adalah pencegahan penyakit, bukan pengobatan.

Dengan sistem pelayaan kesehatan yang baru itulah Iran mencapai kemajuan yang mencengangkan yang diperlihatkan oleh turunnya angka kematian bayi dari 200 per 1.000 kelahiran menjadi 26 per 1.000 kelahiran sementara angka kematian bayi di delta Mississippi 10 x lipat angka kematian bayi di Iran. Hal itulah yang mendorong sekelompok pekerja sukarela Amerika bulan ini terbang ke Iran untuk belajar tentang penerapan sistem kesehatan masyarakat yang baik untuk diterapkan di daerah delta Mississippi.

"Kenapa tidak mencobanya (cara Iran)?" kata Dr. Aaron Shirley yang telah bekerja di delta Mississippi selama 40 tahun dan kini mengepalai upaya untuk mengakhiri sistem layanan kesehatan yang buruk di wilayah ini dimana hampir 3 dari 10 bayi yang lahir harus meninggal dunia dan masyarakatnya dihinggapi berbagai penyakit massal seperti diabetes, sakit jantung dan hanya sedikit dari masyarakatnya yang memiliki asuransi kesehatan, kondisi yang sangat jauh berbeda dengan "impian Amerika" yang ditayangkan di film-film dan "Voice of America".

Sebuah proyek kerjasama kini tengah dijalankan yang melibatkan Jackson State University (Amerika), Shiraz University of Medical Sciences (Iran), perusahaan konsultan kesehatan Oxford International Development Group, serta Jackson Medical Mall, dengan tujuan menyediakan layanan kesehatan masyarakat yang baik di kota-kota delta Mississippi. Dr. Aaron Shirley adalah ketua dari proyek ini. Lima orang dokter dari Iran telah mengikuti sebuah konperensi kesehatan yang diadakan akhir tahun lalu dan mengunjungi kasawan-kawasan delta Mississippi mengalami masalah kesehatan masyarakat yang akut.

"Kami berharap proyek ini dapat menciptakan saling percaya antara kedua negara," kata Mohammed Shahbazi, seorang profesor kelahiran Iran yang mengajar di Jackson State University.
Yang masih menjadi kendala adalah bagaimana mendapatkan dana bagi proyek ini. Dr. Shirley telah terbang ke Washington dan melobi beberapa politisi untuk mendapatkan bantuan dana yang diperkirakan sebesar $250,000 per-tahun. Namun hal itu membutuhkan upaya yang kuat karena bekerjasama dengan sebuah negara seperti Iran sama sekali kurang menarik perhatian para politisi di ibukota.

"We're hoping to get somebody's attention eventually. In the meantime, everything is being scrounged," kata Shirley.

Dalam proyek ini pasien yang dirawat dibebaskan dari biaya, namun bagi para pekerja kesehatan masih belum jelas apakah akan mendapatkan gaji atau tidak mengingat kurangnya dana. Dengan proyek ini warga yang sakit bisa mendapatkan layanan kesehatan dan pengobatan di posyandu yang disediakan dimana para pekerja kesehatan yang telah dilatih (bukan dokter) memberikan layanannya kesehatan dasar seperti diagnostik awal dan tes tekanan darah sebelum diputuskan apakah pasien harus mendapatkan layanan lebih serius di klinik atau rumah sakit.

James Miller, managing director Oxford International Development Group yang terlibat dalam proyek, berharap UU kesehatan yang baru disahkan presiden Obama bisa mengakomodasi proyek ini. UU baru tersebut telah mengamanatkan dana program pencegahan penyakit senilai $15 miliar selama 10 tahun. Meski demikian ia tidak terlalu optimis mengingat proyek yang dijalankannya itu tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. "Mereka mendanai program-program seperti edukasi penyakit diabetis dan bukan implementasi sistem kesehatan yang kini tengah usahakan dengan program ini," tambah Miller.

Jubir departemen kesehatan AS Tara Broido menolak berkomentar tentang program seperti yang tengah diupayakan Dr. Shirley namun berargumen bahwa program yang dilakukan pemerintah bersama Delta Health Alliance senilai $110 juta telah menunjukkan hasil positif, termasuk pendirian klinik-klinik gratis di Greenville. Namun Miller dan Shirley menolaknya dengan mengatakan bahwa program mereka bisa menghemat dana jutaan dolar dana masyarakat tidak perlu menjalani perawatan yang tidak perlu disamping dampak tidak langsung dari pencegahan penyakit.

Pos-posyandu juga bisa mengurangi tingkat pengobatan yang berulang, tambah Shirley. Pasien seringkali mengabaikan perawatan jalan setelah meninggalkan rumah sakit. Dengan adanya posyandu yang dekat dengan pemukiman, pasien dapat meneruskan pengobatannya tanpa harus menjalani perawatan di rumah sakit. Namun terlebih lagi posyandu yang beroperasi secara reguler itu mampu menekan angka kematian karena penyakit ataupun kecelakaan.

Sebanyak 11 county (setingkat kecamatan) di daerah delta Mississippi, terutama di kawasan yang dominan dihuni oleh warga kulit hitam, tingkat kematian bayi mencapai 281 per 1.000 kelahiran. Sebanyak 13% dari penduduk kawasan delta menderita penyakit diabetes. Di Leflore County sebanyak 42,4% dari 35.000 penduduknya dikategorikan miskin. Sebanyak 33% penduduk menderita kegemukan dan 11 persen menderita diabetes. Selain itu terdapat 9% populasi yang menderita penyakit cardiovascular disease.(Associated Press 2 Juni 2010)

Israhell Tinggal Menghitung Hari

Percaya atau tidak, bangsa Israhell selalu terpercaya pada "mitos" bahwa mereka selalu dimusuhi oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Mereka juga percaya dengan "mitos" lainnya bahwa suatu saat mereka akan menghadapi kehancuran. Salah satu lagu yang pernah poluler di Israhell adalah satu lagu berjudul "Me Against the World". Dan ketika Iran diketahui tengah melakukan pengembangan nuklir untuk damai, mereka berteriak-teriak bahwa Iran akan menghancurkan mereka dengan senjata nuklir. Bahkan ketika presiden Ahmadinejad mengecam halus sikap konfrontasi Israhell dengan mengatakan, "jika Israhell tidak berubah, maka suatu saat negara Israhell pasti akan terhapus dari muka bumi," mereka berteriak ke seluruh dunia melalui corong media massa afiliasinya bahwa Ahmadinejad akan membom Israhell.

Satu hal lagi yang perlu dicatat bahwa menurut berbagai informasi yang saya terima orang-orang Israhell telah menanam ribuan atau bahkan jutaan pohon gorgot (pohon yang menjadi simbol Israel berbentuk seperti menorah, blogger) karena percaya dengan ramalan nabi Muhammad bahwa di akhir dunia orang-orang Islam akan memburu orang-orang yahudi seperti tikus. Pada saat itu hanya pohon gorgotlah yang bisa menjadi tempat berlindung orang-orang Israel, tidak ada lagi orang Amerika, Inggris, dan PBB yang menjadi pelindung mereka.

Mungkin karena alam bawah sadar kolektif yang begitu kuat itulah yang telah membuat Israhell selalu bertindak kasar, bahkan terhadap bangsa-bangsa yang selama ini telah menjadi sahabatnya seperti Turki dengan menyerang kapal Mavi Marmara yang membawa misi kemanusiaan ke Gaza. Begitu marahnya rakyat Turki atas aksi biadab itu sehingga PM Turki Recep Erdogan langsung meminta diadakan sidang NATO untuk membahas sanksi yang harus dijatuhkan kepada Israel. Memang, berkat intervensi presiden Amerika Barack "mambo dumbo" Obama sidang tersebut dibatalkan. Namun, sebagaimana artikel Craig Murray dalam blognya tgl 2 Juni (Murray adalah seorang mantan diplomat senior Inggris, blogger) saat ini markas besar NATO di Brussels diliputi ketegangan.

Sesuai prinsip kerjasama NATO setiap serangan militer terhadap salah satu anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap NATO keseluruhan. Seperti diketahui Israhell telah menyerang kapal Mavi Marmara, kapal Turki, di perairan internasional. Secara prinsip Israel dianggap telah menyerang NATO dan seharusnyalah dibalas dengan tindakan militer terhadapnya. Prinsip ini mungkin mungkin tidak terlalu di mata para politisi "jew ass sucker" seperti Obama, Markel, Berlusconi, Nicholas "Sayan" Sarkozy ataupun Cameron (mereka bersama-sama membuat kesepakatan rahasia tidak menghadiri pemakaman presiden Polandia yang kebijakan politiknya anti yahudi dan anti neo-liberalisme), namun bagi para perwira NATO prinsip tersebut terlalu kuat untuk diabaikan bagitu saja. Di bawah tekanan para politisi, mereka hanya bisa menahan marah.

Mereka, para perwira NATO itu tentunya masih ingat betul bagaimana Israhell telah melakukan tindakan yang sama terhadap kapal inteligen Amerika, USS Liberty tahun 1967 lalu. Dengan maksud mencegah agar informasi rencana serangan Israel terhadap Arab tidak bocor, Israhell bermaksud menenggelamkan kapal USS Liberty beserta seluruh awaknya. Berkat kegigihan para awaknya dalam mempertahankan diri serta faktor keajaiban, USS Liberty tidak bisa ditenggelamkan meski diserang oleh beberapa kapal dan pesawat Israhell selama 2 jam. Namun semua itu harus ditebus dengan nyawa 43 pelaut Amerika. (Bulan ini adalah ulang tahun ke 43 peristiwa tragis tersebut dan beberapa mantan awak USS Liberty yang selamat turut menjadi penumpang kapal Mavi Marmara yang diserang Israhell). Meski para perwira itu hanya bisa menahan marah, tapi sebagaimana ungkapan mereka, cukup adalah cukup. Sebagaimana kegusaran PM Recep Erdogan di hadapan sidang parlemen Turki paska serangan Israhell terhadap Mavi Marmara, "Jangan uji kesabaran kami." Kesabaran orang ada batasnya dan sangat mungkin tragedi Mavi Marmara adalah puncaknya.

Kita tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Namun sebagaimana keyakinan beberapa orang bijak yahudi sebagaimana Gilad Alzmon, hari-hari akhir yahudi dan Israhell telah dekat. Kini rakyat di seluruh dunia mulai sadar kembali tentang siapa sebenarnya umat yahudi itu. Umat yang selalu membuat kerusakan dan telah diusir di seluruh negeri dimana meraka tinggal. Yang pasti dengan peristiwa penyerangan kapal Mavi Marmara kini lebih banyak lagi orang yang mengutuki Israel sembari mengibar-ngibarkan bendera musuh-musuhnya di seluruh dunia seperti bendera Palestina dan Hizbollah.

Blunder Besar Israel

Bahkan mungkin para pemimpin Israel sendiri tidak pernah memimpikan hal ini terjadi. Terbukti setidaknya 7 orang menteri Israel menentang aksi militer Israel atas para aktifis kemanusiaan yang bermaksud membantu rakyat Gaza yang diblokade Israel. Dan inilah hasil dari aksi militer Israel atas para aktifis kemanusiaan "Freedom Flotilla": 19 atau setidaknya 16 aktifis kemanusiaan tewas oleh tindakan keji dan ilegal militer Israel, dan Israel mendapatkan blackcampaign terburuk sepanjang sejarahnya.

"Freedom Flotilla" adalah sebuah misi kemanusiaan yang terdiri dari 6 kapal berpenumpang 700 orang dari lebih dari 40 negara. Anggotanya adalah orang-orang terhormat: aktifis sosial, anggota parlemen negara-negara Eropa, seorang peraih hadiah nobel perdamaian, para diplomat serta puluhan wartawan dari berbagai negara. Namun konvoi kemanusiaan penuh perdamaian ini justru diserang secara keji oleh tentara Israel di perairan internasional. Di antara anggota Freedom Flotilla adalah peraih nobel perdamaian dari Irlandia Laureate Mairead Maguire, korban holocoust yang selamat Hedy Epstein, diplomat Amerika Amb. Edward Peck dan Col Ann Wright, korban selamat tragedi penyerangan kapal USS Liberty oleh Israel, 35 anggota parlemen dari berbagai negara Eropa, serta para aktifis kemanusiaan dari 40 negara lebih dan belum para jurnalis dari berbagai negara. Indonesia adalah salah satu negara yang mengirimkan beberapa aktifis kemanusiaan dan wartawan.

Dan seperti biasa, Israel, kaum yahudi serta media massa "penjilat pantat" berusaha melakukan kampanye media massa untuk membela Israel dan menyalahkan para aktifis kemanusiaan. Secara gencar mereka menyebarkan rekaman yang menggambarkan para aktifis kemanusiaan melakukan perlawanan terhadap tentara Israel yang menyerbu.

"Tentara Israel mendarat di kapal (Mavi Marmara) dengan maksud damai, namun mereka justru mendapatkan tindakan kekerasan dari sekelompok teroris," bunyi pernyataan Assosiated Press (AP), sebuah outlet media barat "penjilat pantat". Sementara itu media "penjilat pantat" lainnya, BBC (bloggger: saya sebenarnya pernah menaruh hormat tinggi kepada media ini. Waktu kecil saya seringkali menguping almarhum bapak saya yang setiap hari jam 20.00 malam mendengarkan BBC London siaran Indonesia. Saya sangat akrab dengan melodi musi pengantar program ini) membela aksi kekerasan Israel dengan menyebutkan aksi tersebut "bisa dimengerti karena Palestina telah menembakkan 20 roket selama sebulan terakhir dan Freedom Flotilla mungkin mengangkut senjata semacam itu".

Kedua media massa itu, juga media massa "penjilat pantat yahudi" lainnya mengabaikan fakta yang sangat-sangat gamblang, yaitu aksi militer Israel adalah sebuah tindakan yang menurut hukum internasional digolongkan sebagai aksi perompakan: menyerang kapal sipil di perairan internasional. Dan karena merupakan sebuah aksi perompakan, para aktifis memiliki hak yang tidak bisa diganggu gugat untuk mempertahankan kapalnya. Bahkan seandainya jika perlawanan tersebut menyebabkan kematian para perompak, para akfitis tidak bisa dijatuhi hukuman. Media-media massa itu sejalan dengan pemerintah Israel yang dalam keterangan persnya menyalahkan para aktifis karena melakukan aksi kekerasan terhadap tentara Israel.

Benar kata orang Polandia tentang orang-orang yahudi: memukuli orang sambil berteriak-teriak menangis. Israel melakukan aksi kekerasan terhadap para akfitis kemanusiaan, namun berteriak seolah mereka adalah korban.

Sebagaimana di luar negeri, Indonesia pun banyak dihuni oleh para "penjilat pantat yahudi". Bedanya di Indonesia mereka berteriak: buat apa membantu Palestina kalau negeri sendiri masih semrawut. Yah, mereka para penjilat pantat yahudi Indonesia itu memang telah membuat negeri ini morat-marit dan itu dijadikan alasan untuk mendeskreditkan orang-orang Indonesia yang peduli dengan saudaranya di Palestina. Saya katakan kepada mereka: go to Isra-hell you ass sucker.

Para "penjilat pantat" itu juga mengabaikan fakta yang sangat gamblang yang menjadi penggerak aksi "Freedom Flotilla". sebagaimana dilaporkan oleh Amnesti Internasional bahwa blokade yang dilakukan Israel atas Gaza mengakibatkan krisis kemanusiaan yang di luar proporsi yang bisa ditanggung manusia: 80% penduduk Gaza (lebih dari separuhnya berusia di bawah 18 tahun) membutuhkan bantuan kemanusiaan dan ratusan penduduk Gaza membutuhkan perawatan medis. Pengangguran massal, kemiskinan ekstrem, inflasi dan kekurangan makanan merupakan dampak langsung dari blokade yang dilakukan Israel

“The scope of the blockade and statements made by Israeli officials about its purpose showed that it was being imposed as a form of collective punishment of Gazans — a flagrant violation of international law," lapor Amnesti Internasional.

Meski Israel, yahudi dan para "penjilat pantat" mengabaikan seruan internasional termasuk Amnesti Internasional, mereka lebih baik mendengar komentar Gilad Atzmon, seorang penulis dan seniman yahudi anti-zionisme, tentang tanda-tanda kehancuran Israel:

"Israel tidak menyadari bahwa arus telah berubah. Kami memahami mereka. Kita semua mengetahui tujuan negara Israel. Kita semua mengetahui kehancuran Gaza, kita mengetahui tentang blokade, penghancuran dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika Israel tidak memahami juga, ketahuilah bahwa mereka berurusan dengan rombongan internasional yang berlayar dengan kapal berbendera Turki dan Yunani (juga Irlandia, bahkan ada juga yang berbendera Amerika, blogger), rombongan yang beranggotakan 800 orang aktifis kemanusiaan dari seluruh dunia. Mereka berurusan dengan para pecinta perdamaian yang berusaha menerobos blokade demi memberikan bantuan kesehatan, semen, buku dan makanan. Di atas geladaknya terdapat 35 anggota parlemen yang berani berkata "tidak!" kepada yahudi penyandang dana. Rombongan ini adalah sebuah tanda yang sangat jelas bagi Israel bahwa "permainan telah usai". Israel kini tidak lebih dari negara yang terisolir. Yang tersisa bagi Israel kini adalah jatidiri mereka sebagai: rasis yang memalukan, negara pembunuh dan teroris. Sebaiknyalah bagi rakyat dan pemerintah Israel untuk menyadari bahwa "permainan telah sampai di babak akhir". Proyek zionisme dan negara Israel kini tengah runtuh.

Pendirian negara Israel tahun 1948 suatu hari nanti akan dilihat, sebagaimana saya mempercayainya, sebagai kecelakaan paling tragis dalam sejarah umat manusia. Kita telah melihat konsekwensinya saat ini. Kita juga telah melihatnya selama 62 tahun terakhir."

Hormat untuk Rakyat Gaza

Mairead Maguire, Peraih Nobel Perdamaian

Pengantar blogger:

Setelah kegagalan Israel menduduki Gaza dengan meninggalkan Gaza yang hancur lebur, negara-negara di dunia yang diprakarsai oleh PBB, Uni Eropa dan Amerika berkomitmen untuk membantu pembangunan kembali Gaza dengan dana bantuan senilai $4 miliar. Dan hallo, hingga kini satu senpun tidak pernah diterima rakyat Palestina di Gaza. Negara-negara itu, yang mulutnya berbuih tentang "Millenium Development Goal", "Fight Hunger Programme", "Pembangunan", "HAM", "Peduli Lingkungan" dan "Demokrasi" dan "dubya!", diam seribu bahasa saat rakyat Gaza dibantai di depan mata di siang bolong.

Namun di antara miliaran penduduk dunia yang lebih peduli dengan Piala Dunia, Britney Spears, dan American Idols, masih terdapat segelintir orang yang peduli terhadap penderitaan rakyat Gaza. Saat ini mereka tengah berlayar dari Turki menuju Gaza, menembus blokade laut Israel dengan resiko kehilangan nyawa, demi membantu rakyat Palestina di Gaza. Tulisan ini saya dedikasikan bagi gerakan pembebasan Gaza dan bagi seluruh rakyat Palestina.


--------------------

Saya tidak pernah berhenti untuk mengagumi semangat hidup manusia. Selama kunjungan terakhir saya di Gaza bulan Oktober 2008, saya begitu kagum dan terinspirasi oleh kekuatan orang-orang yang saya saksikan. Dengan keteguhan harapan atas penderitaan, cinta tetap bertahan hidup.

Gaza merupakan negeri kecil sepanjang 27 mil dan lebar 6 mil. Negeri ini dibatasi oleh Israel, Laut Tengah dan Mesir di bagian selatan. Dihuni oleh sekitar 1,5 juta orang, Gaza merupakan salah satu kawasan terpadat di dunia dengan 50% di antara penduduknya berusia di bawah 18 tahun. Dua pertiga penduduk Gaza berstatus pengungsi yang menjadi korban tindakan agresi Israel.

Rakyat Gaza telah mengalami penderitaan selama 40 tahun pendudukan Israel, dan meski Israel menarik diri dari Gaza tahun 2005, Israel masih tetap mengontrol segala aspek kehidupan rakyat Gaza. Hamas secara demokratis terpilih sebagai pemerintah Palestina sejak tahun 2006 dan telah menguasai Gaza sejak tahun 2007. Sejak saat itu pula Israel menerapkan blokade total terhadap Gaza. Secara mendasar blokade tersebut merupakan sebuah tindakan keji oleh Israel. Hanya sejumlah kecil barang-barang kebutuhan dasar dibolehkan Israel masuk ke Gaza, hanya untuk membuat rakyat Gaza sekedar bisa bertahan hidup tanpa kecukupan nutrisi. Ini masih ditambah dengan pembatasan/pelarangan atas kebutuhan hidup mendasar lainnya seperti kesehatan dan kebutuhan material pembangunan fisik.

Tindakan Israel ini merupakan aksi "Collective Punishment (penghukuman massal)” terhadap umat manusia yang merupakan tindakan ilegal berdasar Article 33 Konvensi Jenewa. Namun "budaya kekebalan hukum" yang senantiasa diterima Israel membuat Israel terus-terus melakukan kejahatan ini di bawah tatapan mata para pemimpin dunia yang diam membisu.

Menurut seorang profesor Israel, Israel telah merubah Gaza menjadi penjara terbuka terbesar di bumi. Dibatasi oleh daratan, lautan dan udara, satu setengah juta rakyat Gaza hidup terpenjara, enam pintu perbatasan yang menghubungkan dengan dunia luar telah ditutup, termasuk di Rafah di Mesir. Lapangan udara telah dihancurkan, dan pelabuhan-pelabuhan telah diblokade oleh kapal-kapal perang. (Bahkan Israel menembaki mati semua binatang di satu-satunya kebun binatang dan satu tempat hiburan favorit di Gaza selama aksi penyerbuan awal tahun 2009, blogger).

Rakyat Gaza dipaksa oleh Israel untuk menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Blokade tersebut telah mempengaruhi segala aspek kemanusiaan yang bisa dibayangkan baik fisik maupun mental. Kematian karena kurangnya pelayanan kesehatan yang tersedia terus saja terjadi. Semangat dan kecerdasan anak-anak Palestina dihancurkan oleh ketiadaan sarana belajar (Palestina adalah salah satu negara dengan rasio doktor/PhD tertinggi di dunia, blogger). Bea siswa yang disediakan universitas-universitas mancanegara tidak bisa didapatkan karena mereka tidak bisa meninggalkan tempat akibat blokade.

Tindakan Israel yang memecah belah, memblokade dan menguasai Palestina menghancurkan kehidupan keluarga rakyat Palestina. Rakyat Palestina di Gaza tidak bisa lagi mengunjungi keluarga dan kerabatnya di Tepi Barat. Istri dipisahkan dari suami dan anak-anak dipisahkan dari orang tua. Di seluruh wilayah pendudukan Israel di Palestina terdapat banyak cerita yang seragam mengenai penindasan kemanusiaan. Rakyat Palestina di Tepi Barat senantiasa terganggu oleh para pendatang ilegal yahudi serta adanya pembangunan pemukiman-pemukiman ilegal yahudi yang merampas wilayah Palestina. Tidak terhitung jumlah rakyat Palestina yang rumahnya hancur karena serbuan Israel, kini tinggal di puing-puing bangunan, kemah-kemah terbuka, atau menumpang di rumah kerabatnya. Setiap hari terdapat rakyat Palestina di Jerussalem Timur diusir dari tempat tinggalnya sendiri oleh Israel.

Namun penderitaan paling menyedihkan adalah yang dialami anak-anak Gaza. Selama kunjungan saya ke Gaza bulan Oktober 2008 saya mengunjungi daerah bernama Khankhounis. Dalam kunjungan-kunjungan saya di daerah-daerah konflik selama bertahun-tahun saya tidak pernah menyaksikan kondisi yang begitu menyedihkan sebagaimana di Gaza. Kami berjalan dari rumah ke rumah yang seluruhnya hancur. Beberapa orang berusaha menyelamatkan barang-barangnya yang tersisa di tengah-tengah tumpukan sampah. Para ibu berusaha keras menhindarkan anak-anaknya dari bermain di tempat-tempat kotor dan jorok.

Para tokoh masyarakat mengatakan, mereka tidak bisa membangun kembali rumah-rumah mereka yang hancur karena Israel tidak mengijinkan material dan perlengkapan masuk ke Gaza. Guru-guru tidak lagi mempunyai alat tulis, para dokter kehabisan obat-obatan dan anak-anak kekurangan gizi. Seorang bapak berkata kepada saya, "Jika saya memberikan uang kepada Anda dan nanti kapal-kapal "Free Gaza Movement" datang berlabuh di Gaza, maukah Anda membelikan saya susu? Anak-anak saya kekurangan susu.

Pada bulan Juni 2009, 21 orang anggota "Free Gaza Movement" termasuk saya berlayar ke Gaza dari Lebanon, namun kapal tentara Israel membajak kami di perairan internasional dan memaksa kami mendarat di Israel, memenjarakan kami salama seminggu dan kemudian mengusir kami pergi.

Sejak akhir tahun 2008 keadaan di Gaza semakin memburuk akibat aksi penyerbuan Israel di Gaza. Penyakit akibat sampah, kekurangan gizi serta obat-obatan bukan suatu hal terburuk yang dihadapi anak-anak Palestina, melainkan bom dan senjata Israel yang telah membunuh 1.400 rakyat Gaza, 400 di antaranya anak-anak, dalam aksi penyerbuan Israel. Tanah-tanah pertanian kini tercemar oleh limbah nuklir yang disebarkan Israel melalui senjata "depleted uranium bomb".

Dimanakah harapan itu? Di manakah kasih sayang itu di tengah-tengah miliaran penduduk dunia terhadap penderitaan dan ketidakadilan yang dialami rakyat Pelestina? Seluruh dunia telah gagal menjalankan kewajibannya dan tampak tidak berdaya dan tidak peduli terhadap kebiadaban Israel. Namun syukur masih ada sekelompok orang yang masih peduli. Dan dengan kepedulian itu "Freedom Flotilla" (armada kebebasan, sekelompok kapal pemberi bantuan kepada rakyat Gaza, blogger) akan berlayar ke Gaza dan mencoba mendobrak blokade Israel atas Gaza. Armada kecil ini terdiri dari 8 kapal yang dikoordinir oleh Turki dan Yunani, dipenumpangi oleh 600 orang dari 60 negara, kami akan berlayar bulan Mei 2010. Armada ini akan ditemani oleh kapal kargo dari Irlandia, MV Rachel Corrie. Kargo ini memuat berton-ton material bangunan, semen, peralatan medis, serta bantuan khusus dari Norwegia. Misi ini kembali akan membuka mata dunia mengenai aksi blokade ilegal Israel. Dalam aksi demonstrasi kekuatan masyarakat dunia kami berharap bisa membuka kesadaran masyarakat dunia.

Kami berharap misi ini akan bisa mengakhiri blokade. Saat kami berlabuh di Gaza dalam misi Free Gaza Movement I bulan Oktober 2008, kami menginap di hotel Marna House. Pemilik hotel sangat gembira menyambut kami dan bercerita bahwa sejak penutupan pelabuhan Gaza karena blokade Israel, kami adalah pengunjung asing pertama setelah 40 tahun pendudukan Israel. Akan sangat menggembirakan rakyat Gaza jika pelabuhan bisa kembali dibuka sehingga rakyat Gaza bisa bebas untuk pergi dan datang di negerinya sendiri dan bersatu dengan saudara dan kerabatnya yang hidup terpisah, memperdagangkan barang-barang produksinya dan membeli barang-barang yang dibutuhkan dari luar.

Perjalanan kali ini adalah perjalanan ketiga saya menuju Gaza dan ini semua telah menunjukkan kepada saya bahwa orang bisa membuat perubahan. Free Gaza Movement dimulai oleh beberapa orang yang dipenuhi ide dan keberanian untuk mewujudkan perubahan. Namun di atas itu semua kami terinspirasi oleh rakyat Gaza yang gagah berani yang dengan keramah-tamahan dan kasih sayangnya menyambut kami di tengah-tengah penderitaan mereka. Mereka mewakili sisi terbaik kemanusiaan dan kami bangga menjadi pendukung mereka mempertahankan kebebasan dan nilai-nilai mulia umat manusia.

Thailand, Korban Ilusi Demokrasi yang Malang

Kesan saya tentang Thailand adalah sebuah negeri yang aman damai, ... dan makmur. Sebuah kombinasi sifat yang sempurna. Saya pernah melihat sebuah film yang memperlihatkan, bahkan di sungai-sungai di tengah kota Bankok, orang bisa menjaring ikan dengan mudah untuk mendapatkan ikan-ikan segar yang "ranum". Dan jangan ditanya tentang buah-buahan dan sayurannya.

Namun yang lebih mengagumkanku adalah bahwa Thailand merupakan sebuah negeri yang rakyatnya sangat rukun yang dipersatukan oleh kecintaan mereka pada raja yang mereka hormati. Dengan itu semua Thailand menjadi negeri yang sangat dihormati, bahkan oleh bangsa-bangsa besar yang rakus dengan wilayah jajahan yang makmur. Itulah sebabnya Thailand adalah satu dari tiga negara Asia yang tidak pernah dijajah oleh bangsa-bangsa kolonialis barat pada saat faham kolonialisme dan imperalisme merajalela di seluruh penjuru dunia.

Tapi itu semua kini telah berubah. Thailand telah menjadi negara yang terpecah belah dengan sangat tajam. Satu bagian rakyat membenci mantan perdana menteri Thaksin Sinawatra. Sebagian lainnya sangat memujanya. Dan kedua golongan saling membenci karena perbedaan pandangan tersebut. Dan dengan kondisi ini masa depan rakyat Thailand tengah dalam ancaman besar: dijajah secara ekonomi oleh para kapitalis asing, hal yang tidak pernah mereka alami sebelumnya.

Sebagaimana rakyat Perancis yang dibuai ilusi oleh slogan-slogan: kebebasan, persamaan dan persaudaraan dalam Revolusi Perancis, yang membuat rakyat Perancis bersama raja dan para pemimpin kehilangan nyawanya jauh melebihi jumlah nyawa tentara Perancis yang berperang di luar negeri, rakyat Thailand kini dibuai oleh ilusi yang bernama demokrasi. Demokrasi yang esensinya adalah memecah belah rakyat melalui sebuah mekanisme dan sturuktur politik yang mapan. Dan saat kondisi ideal sebuah demokrasi tercapai, tidak ada lagi kekuatan yang tersisa untuk membawa sebuah negara menjadi negara yang kuat. Negara demokrasi paling kuat sekalipun seperti Amerika, sejatinya tidak lagi dikuasai oleh rakyat atau pemerintahnya, melainkan oleh "kekuatan jahat asing internasional" yang menjalankan pemerintahan global secara rahasia. Saat muncul seorang pemimpin yang populer dan berwibawa yang sanggup menyatukan rakyat, demokrasi menjatuhkannya melalui parlemen atau pengadilan. Inilah yang disebut dengan "trias politika" atau pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Hanya orang yang tidak pernah belajar sejarah-lah yang mengatakan skeptisme terhadap demokrasi sebagai "teori konspirasi", karena hal ini telah terjadi di mana-mana sepanjang waktu. Termasuk di Indonesia yang dua orang pemimpin kharismatiknya dijatuhkan dari kekuasaan atas nama demokrasi. Ini terjadi dalam Perang Sipil Inggris yang mengantarkan raja Charles ke tiang gantungan hingga kini Inggris diperintah oleh bukan orang Inggris. Keluarga Windsor yang kini menjadi raja Inggris berasal dari Jerman. Hingga perang dunia I mereka masih menggunakan nama Jerman sebagai nama keluarga, yaitu Saxe-Coburg-Gotha. Mereka baru merubah nama keluarga setelah sentimen anti Jerman menguat sebagai dampak perang.

Kembali kita tengok Amerika sebagai negara demokrasi paling maju dan terbesar di dunia. Kini rakyat Amerika yang memperjuangkan hak-hak rakyat sebagaimana diperjuangkan para pendiri bangsa ini termarjinalisasi dalam kelompok "tea party". Bahkan kelompok ini pun masih diupayakan untuk dipecah belah dengan masuknya "kuda troya" Sarah Palin ke dalam kelompok ini (tidak tahu siapa Sarah Palin? Jangan baca blog ini). Dan bisakah Anda membayangkan para petani kulit putih di wilayah midland mengadakan aksi longmarch menuju ibukota Washington menentang perusahaan Monsanto dan Dupont (keduanya milik yahudi) yang telah menguasai lahan-lahan subur mereka dan membuat mereka terbelit hutang yang mencekik? Media massa Amerika langsung mencap mereka sebagai "ku klux klan", "neo nazi", "ekstremis kanan", "ultranasionalis" atau bahkan mungkin "teroris", dan polisi memperlakukan mereka dengan sangat represif. Percayalah, Perdana Menteri Abhisit jauh lebih demokratis daripada Obama "mambo-dumbo" maupun Bush "idiot maniak".

Namun justru kondisi seperti Amerika-lah yang kini diinginkan para petani miskin dan intelektual sosialis Thailand yang tergabung dalam kelompok "kaos merah". Untuk itu, dengan naifnya mereka berani melawan polisi dan tentara. Jika mereka menang, dan tampaknya demikian mengingat "kekuatan jahat asing internasional" berada di belakang mereka, mereka akan merubah Thailand menjadi negara budak asing sebagaimana saat ini terjadi di Islandia, Portugal, Yunani dan negara-negara barat lainnya yang telah mendahului.

Memang sebagian rakyat Thailand di wilayah utara dan timur (basis kaos merah) miskin-miskin. Tapi demikian juga rakyat di negara-negara lain di Eropa, Amerika, India dan Indonesia. Hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk membangkang pemerintah dengan mengatasnamakan demokrasi. Cina, negara yang paling maju pertumbuhan ekonominya itu bahkan bukan negara demokratis. Termasuk juga Singapura, Malaysia semasa Mahathir Muhammad dan Indonesia semasa Soeharto.

Semua negara demokratis di seluruh dunia pada dasarnya telah menjadi negara jajahan kapitalis internasional (baca: yahudi, blogger). Jika tidak terjerat oleh hutang luar negeri yang mencekik leher dan perampasan aset-aset strategis nasional, negara-negara demokratis terjerat oleh regim represif yang memenjarakan rakyatnya hanya karena ekspresi "anti semit" atau "ultra-nasionalisme". (Di Indonesia sempat dimunculkan istilah "nasionalisme kebablasan" atau "nasionalis sempit" untuk mendeskreditkan para nasionalis yang membela kepentingan nasional).

Saat massa "kaos merah" itu mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu tumbangnya pemerintahan nasionalis (bukan demokratis) termasuk pada akhirnya tumbangnya sistem kerajaan, mereka juga akan kehilangan persatuan nasional di bawah kepemimpinan raja yang berwibawa yang selama ratusan tahun menjaga mereka dari jarahan bangsa-bangsa rakus di dunia. Seperti Indonesia setelah reformasi, mereka akan melibaralisasikan semua sektor ekonomi dan menghapuskan subsidi untuk rakyat (dengan akibat harga barang-barang kebutuhan vital naik terus menerus, termasuk juga biaya pendidikan yang oleh konstitusi justru diwajibkan menjadi tanggungjawab negara). Negara akan diperintah oleh para pengusaha dan birokrat kepanjangan kepentingan asing.

Persatuan nasional adalah pertahanan paling ampuh bagi rakyat Thailand dari incaran srigala-srigala jahat kapitalis internasional. Sebagai bangsa yang bersatu, rakyat Thailand berhasil mengarungi sejarahnya selama 700 tahun setelah nenek moyang mereka meninggalkan Yunnan di Cina Selatan dan pindah ke Siam (sekarang Thailand) yang subur dan kaya dengan sumber alam. Secara alama tentu saja timbul perbedaan antara mereka yang mendapatkan kelebihan rejeki dengan masyarakat kebanyakan. Tapi selama seluruh rakyat mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, hal itu tidak menjadi masalah. Apalagi jika itu semua disertai dengan kesadaran bahwa hanya dengan persatuan seluruh rakyat, bangsa Thailand bisa bertahan hidup.

Para pengikut "kaos merah", tanpa sadar sebenarnya tengah mengacung-ngacungkan bendera kaum kapitalis asing. Merah adalah lambang komunisme yang juga merupakan ilusi para kaum kapitalis, tidak begitu akrab dengan warna simbol bangsa Thailand. Warna merah pula yang telah dikibar-kibarkan para petani dan buruh Rusia yang bodoh dan terbuai dengan agitasi orang-orang komunis, hanya untuk dibayar oleh nyawa puluhan juta rakyat Rusia paska Revolusi Bolshevik tahun 1917.

Rakyat Thaiand pengikut "kaos merah", Anda telah tertipu. Pulanglah ke rumah dan jangan dengarkan pidato Thaksin Sinawatra. Saat Anda dan teman-teman Anda berkubang darah, ia tengah berpesta di hotel mewah di New York, London atau Paris bersama George Soros, Mittal, Ambani, Rothschild, Bronfman, Rockefeller, dan orang-orang kaya lainnya yang makan malamnya bisa untuk membiayai hidup seorang petani miskin sepanjang tahun. Ia sama sekali tidak peduli kepada negara dan rakyatnya. Yang ia pedulikan adalah harta kekayaannya. Katakan kepada para ilusionis demokrasi itu: "Kami telah cukup dengan apa yang ada pada kami. Kami mungkin miskin, tapi kami adalah bangsa Thailand yang merdeka dan kami bersyukur dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kami."

Sedikit tentang Neo-lib Indonesia

Suatu hari saya berdiskusi dengan teman-teman lama saya di fb. Dalam forum tersebut terjadi diskusi tentang konsekwensi yang bakal terjadi paska terpilihnya DI sebagai dirut PLN, terutama tentang rencana PLN berhutang ke luar negeri. Kebetulan salah seorang teman saya adalah karyawan PLN juga. Saya termasuk yang khawatir DI membawa misi meliberalkan PLN sehingga hanya menjadi alat mencari keuntungan para pemilik modal asing dengan menjadikan rakyat Indonesia sebagai korbannya. Tanpa saya duga salah seorang teman saya, seorang perwira menengah TNI yang menduduki jabatan struktal teritorial yang strategis, menuduh saya sebagai "naif" karena dianggap "menolak" globalisasi.

Tentu saja saya menolak tuduhan sebagai "anti globalisasi". Saya hanya mengingatkan tentang perlunya PLN bertindak bijaksana dengan lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan "stake holder" PLN apalagi kepentingan kapitalis asing. Kekhawatiran saya beralasan karena selain mengedepankan hutang luar negeri daripada efisiensi, PLN diduga akan mengorbankan kepentingan masyarakat demi kepentingan perusahaan. Setidaknya kekhawatiran ini juga dirasakan oleh Gubernur Sumut yang menolak memberi ijin pembangunan proyek pembangkit listrik Asahan III kepada PLN karena PLN tidak bersedia membuat janji tertulis untuk hanya menjual listrik yang dihasilkan oleh proyek tersebut kepada masyarakat, bukan kepada PT Inalum yang mayoritas sahamnya dimiliki Jepang. Kekhawatiran itu juga muncul karena DI lebih mendahulukan wacana kenaikan TDL, hanya satu bulan setelah menjabat dirut PLN, daripada efisiensi. Apalagi jika melihat latar belakang DI sebagai eksekutif sebuah perusahaan listrik supllier PLN.

Kini, di tengah-tengah tarik ulur antara PLN dan Pempropsu tentang proyek Asahan III, listrik di kota Medan kembali hidup mati seakan sebuah isyarat dari PLN: rasakan akibat berani melawan PLN. Padahal PLN telah berjanji bahwa sejak tahun lalu tidak ada lagi pemadaman listrik di Sumut.

Saya belum menyinggung bagaimana DI, yang pernah ditolong oleh pemilik koran Surabaya Post saat kehilangan pekerjaan setelah majalah tempatnya bekerja dibredel pemerintah, kemudian menjadi "pembunuh" Surabaya Post dengan Jawa Pos-nya. Mungkin DI "tidak sengaja" membunuh Surabaya Post. Tapi dengan fenomana matinya salah satu koran tertua dan terbesar di Indonesia ini, Tuhan seakan memberikan gambaran tentang siapa DI.

Yang mengherankan saya adalah betapa kawan saya yang perwira menengah TNI itu, yang tentunya telah mendapatkan pelajaran ektra tentang wawasan nasional, tidak memahami betapa berbahayanya faham neo-liberalisme (saya lebih suka menyebutnya judeo capitalism yang telah berakar ribuan tahun dibandingkan istilah neo-liberalisme yang baru muncul beberapa tahun terakhir) yang kini diikuti oleh sebagian besar oknum dalam pemerintahan.

Saya masih ingat betul bagaimana saya pernah mengingatkan teman saya itu ttg tindakan menkeu Sri Mulyani memarginalkan TNI dengan mengurangi anggaran TNI pada saat yang sama ia menaikkan anggaran gaji pegawai Depkeu hingga triliunan rupiah. Tindakan Sri Mulyani saya nilai merupakan salah satu agenda neoliberalisme untuk melemahkan TNI sebagai kekuatan yang bisa menyatukan negeri ini dan menjadi penyeimbang dominasi faham neoliberalis. Saya juga masih ingat betul pesan saya kepadanya yang diaminkannya: "Jadilah patriot sejati!" Selama ini saya menyangka TNI adalah salah satu benteng pertahanan bangsa ini (selain umat Islam) dalam membendung pengaruh neo-liberalisme. Tapi tampaknya anggapan saya perlu direevaluasi.

Berikut ini adalah ciri-ciri orang neo-liberalis:

1. Menganggap negatif semua bentuk subsidi untuk rakyat.
2. Menganggap hutang (luar negeri) sebagai kebajikan.
3. Menganggap defisit APBN sebagai kewajaran.
4. Menganggap negatif semua bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian.
5. Menganggap kebijakan bailout sebagai kebajikan.

Kabinet Gay dan Lesbi Barrack Obama

Keterangan gambar: hakim agung Elena Kagan dalam satu pesta kaum lesbi

Apa pendapat Anda jika presiden SBY mengangkat 50 orang gay dan lesbian menjadi pejabat publik setingkat dirjen, menteri hingga ketua lembaga tinggi negara? Anda tentu akan berfikir bahwa presiden SBY adalah seorang homoseks sehingga mengangkat orang-orang yang sama dengannya sebagai pejabatnya agar merasa nyaman dalam menjalankan tugasnya. Anda adalah orang yang berfikiran sehat. Bukankah ada kata-kata bijak: seseorang dinilai dari siapa teman-teman dekatnya.

Lalu jika presiden Amerika Barrack Obama mengangat lebih dari 70 orang gay dan lesbian sebagai pejabat publik Amerika, apa pendapat Anda? Jika Anda berfikiran sehat tentu Anda akan menganggap presiden Barrack Obama sebagai seorang homoseks pula, minimal orang yang kesehatan jiwanya terganggu hingga baru merasa nyaman bila berdekatan dengan orang-orang homoseks.

Begitulah sebenarnya sang presiden Barrack "mambo-dumbo" Obama Soetoro. Ia telah mengangkat lebih dari 70 orang homoseks sebagai pejabat tinggi pemerintahan Amerika. Di antara pejabat publik itu adalah menteri keamanan dalam negeri (Secretary of Homeland Security) Janet Napolitano, Hakim Agung Sonya Sotomayor, dan Elena Kagan yang baru saja dipilih Obama untuk menjadi hakim agung. Ini tidak termasuk kepala kantor kepresidenan Rahm Emmanuel, penasihat khusus presiden Axelrod, dan beberapa pejabat tinggi lainnya yang diduga kuat sebagai seorang gay. Kedekatan Obama dengan orang-orang homoseks sebenarnya juga mengkonfirmasi kecenderungan seksual-nya yang menyimpang sebagaimana pernah diungkap oleh beberapa mantan teman Barrack Obama.

Saya ingin sedikit menyinggung mengenai Sotomayor dan Elenda Kagan. Keduanya adalah lesbian yahudi, satu ras yang memiliki kecenderungan tinggi sebagai homolseks sebagaimana nenek moyangnya para penduduk Sodom dan Gomorrah. Tunjuk satu organisasi pembela hak-hak kaum homoseksual, pasti ada yahudi di belakangnya. Makanya ketika saya membaca pendapat aktivis Islam liberal Indonesia, Musdah Mulia yang gigih membela hak-hak kaum homoseks, saya sempat berfikir jangan-jangan ia memiliki darah yahudi. Meski akhirnya saya percaya ia hanya menjalankan tugas pekerjaan, ... yang diberikan orang-orang yahudi. Pernah lihat fotonya waktu kuliah di Amerika? Lepas jilbab men. Tapi kini ia menjadi orang yang paling alim bersama Tukul Arwana, ... menurut versi Trans7.

Saya juga masih ingat bagaimana media massa kita menjadikan Ryan, seorang pembunuh keji, sebagai selebritis. Berkat dukungan mereka jugalah Ryan menjadi sosok yang istimewa. Kalau tidak mengapa ia bisa mengadakan pesta ulang tahun mewah di dalam penjara serta menulis buku?

Oh ya, dengan terpilihnya Sotomayor dan Kagan kini komposisi hakum agung Amerika adalah 44% (4 orang) yahudi dan 56% (5) katholik. Tidak ada seorang pun kulit putih protestan, etnis mayoritas pendiri negeri ini. Tapi beginilah akhir dari slogan pluralisme dan toleransi yang digembar-gemborkan media massa: yahudi dan minoritas menjadi penguasa.

Inilah para pejabat gay dan lesbi pemerintahan Barack Obama di luar Sotomayor, Kagan dan Napolitano:

* Mark Agrast- Deputy Assistant Attorney General, Office of Legislative Affairs at the Department of Justice
* Raul Alvillar- Congressional Relations Officer, Housing and Urban Development *Judy Applebaum- Deputy Assistant Attorney General, Office of Legislative Affairs at the Department of Justice
* Cynthia Attwood- Member, Occupational Safety and Health Review Commission
* Vic Basile- Senior Counselor to the Director, Office of Personnel Management
* Anthony Bernal- Scheduler, Office of Dr. Jill Biden
* Jeremy Bernard- Director of White House and Congressional Affairs, National Endowment for the Humanities
* John Berry- Director, Office of Personnel Management
* Jeremy Bishop- Special Assistant to the Secretary, Office of Public Engagement at the Department of Labor
* Brian Bond- Deputy Director, White House Office of Public Engagement
* Raphael Bostic- Assistant Secretary for Policy Development and Research, Housing and Urban Development
* Ebs Burnough- Deputy Social Secretary, Office of the First Lady
* Michael Camunez- Assistant Secretary for Market Access and Compliance, Department of Commerce
* Lyle Canceko- Deputy Director, Center for Faith Based and Neighborhood Partnerships, Department of Commerce
* Jamison Citron- Confidential Assistant, Office of White House Liaison, Department of Health and Human Services
* Brook Colangelo- Chief Information Officer, White House Office of Administration
* John Connor- Director, Office of White House Liaison at the Department of Commerce
* John Coppola- Member of the National Museum and Library Services Board
* Jeffrey Crowley- Director, Office of National AIDS Policy
* Fred Davie- Member, President’s Advisory Council on Faith-Based and Neighborhood Partnerships
* Justin DeJong- Deputy Press Secretary, Department of Agriculture
* Marisa Demeo- Associate Judge, DC Superior Court
* Jenny Durkan- U.S. Attorney, Western District of Washington
* John Easton- Director, Institute of Education Sciences
* Eric Fanning- Deputy Under Secretary of the Navy
* Chai Feldblum- Equal Employment Opportunity Commission
* Carl Fillichio- Senior Advisor to the Secretary of Labor for Public Affairs and Communications
* Daniel Gordon- Administrator for Federal Procurement Policy, OMB
* Kathy Greenlee- Assistant Secretary, Administration on Aging, Department of Health and Human Services
* Steve Gunderson- Member, President’s Commission on White House Fellows
* David Hansell- Principal Deputy Assistant Secretary for Children and Families, Administration for Children and Families
* Emily Hewitt- Chief Justice, U.S. Court of Federal Claims
* Jennifer Ho- Deputy Director, Accountability Management at the U.S. Interagency Council on Homelessness
* Fred Hochberg- Chairman, U.S. Export-Import Bank
* David Huebner- U.S. Ambassador to New Zealand
* Glenda Humiston- State Director for Rural Development in California
* Shin Inouye- Director, Specialty Media
* John Isa- Deputy Executive Director, Federal Office of Compliance
* Karine Jean-Pierre- Regional Director, Office of Political Affairs
* Kevin Jennings- Deputy Assistant Secretary, Office of Safe and Drug-Free Schools
* Kristina Johnson- Under Secretary, Department of Energy
* Jenn Jones- Special Assistant, Department of Housing and Urban Development
* Elaine Kaplan- General Counsel, Office of Personnel Management
* Brad Kiley- Director, White House Office of Management and Administration
* Harry Knox- Member, President’s Advisory Council on Faith-Based and Neighborhood Partnerships
* Kei Koizumi- Assistant Director for Federal Research and Development, Office of Science and Technology Policy
* Andy Lee- Chief of Staff, Office of Innovation and Improvement at the Department of Education
* Jeffrey Lerner- Regional Director, Office of Political Affairs
* Sara Lipscomb- General Counsel, Small Business Administration
* Zach Liscow- Staff Economist, Council of Economic Advisers
* Thomas Lopach- Senior Vice President, Congressional Affairs, U.S. Export-Import Bank
* Sharon Lubinski- U.S. Marshall
* John Marble- Public Affairs Specialist, Office of Personnel Management
* Jeffrey Marburg-Goodman- Special Counsel to the USAID Administrator
* Mercedes Marquez- Assistant Secretary for Community Planning and Development, Department of Housing and Urban Development
* Kathy Martinez- Assistant Secretary for Disability Employment Policy, Department of Labor
* Michael Martinez- Special Assistant, National Resources Conservation Division, USDA
* Mary Beth Maxwell- Senior Advisor, Department of Labor
* Philip McNamara- Executive Secretary, U.S. Department of Homeland Security
* David Medina- Deputy Chief of Staff, Office of the First Lady
* David Mills- Assistant Secretary for Export Enforcement, Department of Commerce
* Alison Nathan- Associate Counsel to the President, White House Counsels Office
* Jeffrey Neal- Chief Human Capital Officer, U.S. Department of Homeland Security
* Ven Neralla- Director of Priority Placement, Presidential Personnel
* Dave Noble- White House Liaison, National Aeronautics and Space Administration
* Matt Nosanchuk- Senior Counselor to the Assistant Attorney General for Civil Rights, Department of Justice
* Dylan Orr- Special Assistant to the Assistant Secretary of Labor, Office of Disability Employment Policy
* Joseph Palacios- Board of Visitors for WHINSEC
* Paolo Palugod- Special Assistant to the Assistant Attorney General for the Environment and Natural Resources Division, DOJ
* Peter Pappas- Chief Communications Officer for the United States Patent and Trademark Office, Department of Commerce
* Raul Perea-Henze- Assistant Secretary of Policy and Planning, Department of Veterans Affairs
* Drew Perraut- Policy Analyst, Office of Information and Regulatory Affairs, OMB
* Mark Perriello- Director of Priority Placement, Presidential Personnel
* Gautam Raghavan- Deputy White House Liaison at the Department of Defense
* Peter Roehrig- Special Assistant, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy
* Constance L. Rogers- Deputy Solicitor for Energy and Mineral Resources at Interior
* Donna Ryu- U.S. Magistrate Judge for the U.S. District Court for the Northern District of California
* Ellie Sue Schafer- Director, White House Visitors Office
* Tarak Shah- White House Council on Environmental Quality
* Amanda Simpson- Senior Technical Advisor to the Department of Commerce, Bureau of Industry and Security
* Richard Sorian- Assistant Secretary for Public Affairs, HHS
* Campbell Spencer- Regional Director, Office of Political Affairs
* Everette Stubbs- Deputy Director, White House Visitors Center
* Nancy Sutley- Chair, White House Council on Environmental Quality
* Jonathan Swain- Assistant Administrator, Small Business Administration
* Kenneth Tolson- Member, President’s Board of Advisors on Historically Black Colleges and Universities
* Moe Vela- Director of Operations, Office of the Vice President
* Alex Wagner- Special Assistant to the Assistant Secretary of Defense for Global Strategic Affairs
* Douglas B. Wilson- Assistant Secretary of Defense for Public Affairs, Department of Defense
* William Woolston- Staff Economist, Council of Economic Advisers

Perang Saudara di Amerika

Amerika kini tengah dilanda perang saudara. Bukan perang secara fisik memang, melainkan perang politik antara kalangan nasionalis kulit putih melawan kalangan liberal, sosialis-komunis, non-kulit putih dan paling utama dari itu semua adalah kaum yahudi yang berada di belakang semua gerakan liberalisme, sosialisme, komunisme hingga ultra-nasionalisme.

Peperangan ini dipicu oleh ditetapkannya UU pembatasan imigran asing di negara bagian Arizona yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Mexico, tepatnya pada tgl 23 April lalu. UU baru ini langsung saja mendapat reaksi keras dari kalangan liberal, sosialis-komunis, para aktivis sosialnon-kulit putih dan kaum yahudi. Selain kecaman di media massa (yang mayoritas dimiliki yahudi), berbagai aksi demonstrasi pun segera digelar untuk mengecam undang-undang tersebut yang dicap rasis. Tidak hanya itu, berbagai aksi boikot pun mulai diterapkan terhadap negara bagian Arizona oleh beberapa kota dan negara bagian Amerika dimana para pemimpinnya telah menjadi "zionist-puppet" dan "jew ass sucker" serta "zionist occupied goverment".

Beberapa kota dan negara bagian yang telah dan akan memboikot negara bagian Arizona berupa tindakan pembekuan kerjasama administratif maupun bisnis, di antaranya adalah Los Angeles, San Francisco, Boston, Boulder, Oakland, Springfield, Worcester, Washington D.C., Milwaukee, Chicago dan New York. Para pejabat federal, termasuk Presiden Barrack "mambo-dumbo" Obama Soetoro, juga telah menyatakan kecamannya terhadap undang-undang tersebut.

Namun yang paling keras mengecam undang-undang tersebut tentu saja yahudi. Beberapa tokoh dan organisasi yahudi menjadi motor penggerak gerakan menentang kebijakan pemerintah Arizona. Sebut saja Anti-Defamation League, AIPAC, Simon Wiesenthal Center, American Jewish Committee, Hebrew Immigrant Aid Society, National Council of Jewish Women, dan the Jewish Council for Public Affairs. Gideon Aronoff, pimpinan Hebrew Immigrant Aid Society, misalnya saja berkomentar keras: "Apakah kebanyakan orang-orang latin yang menderita karena undang-undang ini berdarah yahudi? Jawabnya tentu saja tidak. Kita semua orang Amerika dan kita harus bersikap baik kepada orang asing!"

Jika saja orang-orang yahudi adalah orang-orang yang baik kepada orang asing tentu saja mereka akan memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang non-yahudi di Israel serta tidak memerangi negara-negara tetangganya. Tapi tentu saja itu tidak akan terjadi. Motif di balik penolakan terhadap undang-undang pembatasan imigran adalah agar Amerika berubah menjadi negara "pluralis" multietnis yang tidak memiliki identitas etnis apapun. Selain lemah dihadapan negara-negara beridentitas kuat seperti, katakanlah Cina, negara seperti ini memungkinkan orang-orang yahudi tidak teridentifikasi saat melakukan berbagai kejahatan ekonomi.

Dan seperti biasa, senjata utama orang-orang yahudi untuk menyerang lawan-lawannya adalah kata-kata mantra "anti-semit" atau "neo nazi". Noam Chomsky, yahudi yang oleh media massa yahudi diberi mantra sebagai "pejuang kemanusiaan" pun turut menyamakan undang-undang anti imigran Arizona dengan negara Jerman di masa lalu.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini Chomsky mengatakan,“di Jerman sebuah musuh diciptakan, yaitu yahudi. Di sini (Amerika) musuh itu adalah pendatang haram. Kita akan diindoktrinasi seolah-olah kaum kulit putih adalah minoritas yang tertindas. Ini gejala yang bisa mengarahkan kondisi yang lebih berbahaya dari Nazi Jerman."

Yah, bahkan Chomsky yang dianggap "nabi" itu ternyata seorang zionis. Sebagai contoh, ia menyerang Profesor Mearsheimer dan Walt karena bukunya "Israel Lobby" yang menuduh Israel di balik isu perang terorisme dan krisis timur tengah. Menurut Chomsky bukan Israel yang berada di balik isu terorisme dan perang Irak-Afghanistan, melainkan industri minyak, seolah-olah tidak mengetahui bahwa para raja minyak pun adalah para zionis yahudi.

Namun seolah teleh melihat masa depan yahudi yang suram dengan adanya kesadaran massa bahwa yahudilah yang berada di balik semua masalah di Amerika termasuk masalah pendatang ilegal. Chomsky memperingatkan bahaya munculnya gerakan massa yang lebih besar di Amerika. "If somebody comes along who is “charismatic and honest,” the US will be in “real trouble” because of the “justified anger White Americans are feeling,” katanya.

Warga kulit putih yang saat ini masih menjadi mayoritas patut merasa terancam. Di negeri yang didirikan oleh para leluhurnya itu kini jumlah mereka semakin hari semakin sedikit relatif dibanding etnis lain, terutama karena banyaknya imigran asing. Di kota-kota yang dulunya adalah kota kulit putih yang nyaman, kini telah berubah menjadi kota negara dunia ketiga. Contohnya New Orleans. Keadaan jauh lebih parah di negara-negara bagian yang berbatasan langsung dengan Mexico, negeri pengekspor terbesar imigran gelap ke Amerika. Kriminalitas telah sampai di tingkat yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Namun yahudi yang telah sampai pada tahap "nyaris" menguasai Amerika bulat-bulat dengan kondisi dimana orang-orang kulit putih berubah menjadi orang-orang liberal bodoh, gay, lesbi dan kriminalis, tidak ingin momentum berbelok arah. Mereka menyerang balik orang-orang kulit putih Arizona yang berusaha menghambat agenda besar mereka.



Serangan Hollywood

Segera setelah UU pembatasan imigran ilegal di Arizona disyahkan, para yahudi Hollywood pun bereaksi cepat. Mereka kini tengah memproduksi film kontroversial berjudul "Machete". Sebagai bentuk provokasi film ini berkisah tentang seorang imigran gelap Mexico yang menjadi "pahlawan" dengan membunuhi polisi dan pejabat kulit putih Arizona. Satu lagi, sang imigran bercinta dengan dua wanita kulit putih cantik sekaligus, salah satunya artis top Jessica Alba.

Dalam skenario awalnya kisah petualangan sang "pahlawan imigran gelap" tersebut terjadi di Texas, namun langsung diubah menjadi Arizona. Selain itu juga terjadi proses percepatan produksi demi mengejar momentum untuk "menyerang" UU pembatasan imigran Arizona. Untuk itu biaya produksi pun dipompa besar-besaran dari $5 juta menjadi $20 juta. Diperkirakan film ini telah diputar di teater-teater bulan September mendatang, namun potongan-potongannya telah beredar di internet, termasuk adegan pembantaian terhadap polisi kulit putih dan percintaan sang "Machete" dengan dua wanita kulit putih.

Film ini diproduseri oleh Quentin Tarantino (Pulp Fiction) dan dibintangi oleh, selain Jessica Alba, adalah dua aktor yahudi kesayangan Hollywood Robert de Niro dan Steven Seagal. Tokoh utama film ini adalah aktor keturunan Mexico Danny Trejo yang biasanya berperan sebagai tokoh antagonis. Adapun sutradara film ini adalah duo-hispanic Robert Rodriquez dan Ethan Miniquis. Rodriquez yang juga seorang penulis adalah seorang "pembenci kulit putih". Namun ironisnya ia justru menikahi wanita kulit putih yang berambut pirang dan bermata biru. Ia mengaku sengaja menyebarkan potongan film "Machete" sebagai protes atas UU anti imigran Arizona.

Sri Mulyani dan Hutang Luar Negeri

Beberapa waktu lalu pemerintah Indonesia pernah terlibat perselisihan dengan sebuah perusahaan telekomunikasi Amerika. Perselisihan tersebut karena pemerintah membatalkan ijin investasi perusahaan tersebut karena berbagai alasan dan sebagai konsekwensinya perusahaan tersebut menuntut ganti rugi kepada pemerintah. Masalahnya adalah perusahaan tersebut menuntut ganti rugi yang sangat besar karena memasukkan perhitungan proyeksi keuntungan komulatif yang gagal mereka dapatkan karena pembatalan tersebut.

Ketika akhirnya arbitrase internasional memenangkan perusahaan asing tersebut, menkeu Sri Mulyani langsung dengan "gagah berani" berkomentar, "kita akan bayar!".

Terlepas dari benar tidaknya keputusan tersebut pemerintah Indonesia minimal bisa mengulur-ngulur waktu pembayaran, atau bahkan menolak pembayaran karena secara riel pembayaran "ganti rugi" tersebut memberatkan keuangan negara yang telah banyak terlilit hutang. Toh banyak kasus perdata semacam itu yang diabaikan oleh negara-negara maju. Salah satunya adalah kasus perdata antara pemerintah Iran dengan Inggris menyangkut kontrak pembelian senjata oleh regim Shah Iran. Shah telah membayarkan ratusan juta dolar kontrak tersebut, namun sebelum Inggris mengirimkan senjata yang dipesan Shah keburu digulingkan oleh Revolusi Iran tahun 1979. Pemerintah Revolusi pengganti Shah telah menuntut pengembalian uang yang telah dibayarkan Shah dan telah disahkan oleh arbitrase internasional. Namun sampai saat ini pemerintah Inggris sama sekali mengabaikan keputusan tersebut.

Kasus lainnya adalah penolakan pemerintahan Soekarno untuk menanggung hutang-hutang pemerintah Hindia Belanda dan mengganti rugi perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Namun setelah Soeharto berkuasa, semuanya itu dibayar olehnya, sama seperti Sri Mulyani membayar perusahaan telekomunikasi Amerika.

Itulah sebabnya saya tidak menyukai Sri Mulyani (meski dulu saat menjadi seorang wartawan liberal bodoh saya sangat mengidolakannya). Memang ia bagai seorang bidadari suci bagi para kapitalis asing dan para komprador-nya serta ornag-orang liberal idiot, namun bagi rakyat Indonesia ia adalah drakula. Lihatlah bagaimana ia dengan bangga menyebut kebijakan bailout bank Century sebagai sebuah kebijaksanaan yang fair. Padahal itu adalah sebuah kejahatan sistematis yang sangat massif karena menyangkut uang rakyat yang sangat besar. Dan saat terancam oleh kasus bank Century, ia melarikan diri dari tugas dan tanggungjawabnya, namun masih bisa berkoar: "saya seorang nasionalis sejati!".

Motif kejahatan Sri Mulyani dan kaum neo liberal lainnya adalah menjerat negara dalam hutang luar negeri. Tak perlu saya sebutkan berapa jumlah hutang luar negeri kita saat ini karena bahkan data resmi-pun tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Yang pasti jumlahnya mencekik leher. Selama pemerintahan presiden SBY saja dimana Sri Mulyani menjadi menteri keuangan, hutang luar negeri Indonesia bertambah Rp100 triliun setiap tahunnya.

Anda mungkin mengejek saya karena tidak mempercayai data-data pemerintah? Baik saya balikbertanya. Pernahkan dilakukan audit independen terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Departemen Keuangan? Dan lagi, pernahkah dilakukan audit independen terhadap keuangan Bank Indonesia? Bukankah Bank Indonesia mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibayarkan oleh perbankan, masyarakat bahkan pemerintah? Padahal sebagai lembaga publik, mencari keuntungan sebenarnya hal yang terlarang. Tapi tidak bagi Bank Indonesia yang bahkan menetapkan bunga terhadap karyawannya yang mengajukan pinjaman untuk membeli kendaraan kerja. Jadi telan sendiri ejekan Anda.

Tulisan berikut ini dikopi dari artikel mantan dosen saya Revrisond Baswir berjudul "UTANG DAN IMPERIALISME" yang dimuat dalam situs Jurnal Ekonomi Rakyat bulan Mei 2002. Tulisan ini berkaitan dengan cara pandang kaum neo-liberalis lokal seperti Sri Mulyani, Boediono, Mafia UGM, Mafia UI, Mafia Barkeley, CSIS dlsb., terhadap masalah hutang luar negeri.

Perlu saya sampaikan disini bahwa pemberian hutang merupakan senjata efektif kepentingan asing untuk menjajah negara-negara debitornya. Dengan pemberian hutang mereka dijanjikan pendapatan bunga yang menggiurkan setiap tahunnya sekaligus kemampuan untuk mendiktekan kepentingan mereka terhadap negara debitornya. Mereka sama sekali tidak ingin hutang itu dilunasi karena dengan demikian pendapatan bunga mereka terhenti. Itulah sebabnya mereka selalu berusaha menempatkan agen-agennya, seperti Sri Mulyani dan kaum neo-liberalis pada jabatan-jabatan ekonomi yang strategis seperti menteri keuangan dan gubernur Bank Indonesia, untuk terus menambah hutang luar negeri.


UTANG NAJIS

Berbicara mengenai konsepsi utang, selama ini banyak yang tidak menyadari bahwa konsepesi utang yang dianut oleh pemerintah Indonesia cenderung sangat didominasi oleh pandangan para ekonom neoliberal. Sesuai dengan pandangan umum yang dianut oleh para pengikut Reagan dan Thatcher tersebut (Goerge, 1999), pembuatan utang pada dasarnya ditujukan untuk mencapai dua hal: Pertama, untuk menutup kesenjangan antara tingkat tabungan masyarakat dengan kebutuhan investasi (saving investment gap). Kedua, khusus untuk utang luar negeri, untuk memanfaatkan suku bunga murah yang ditawarkan oleh berbagai paket pinjaman yang ditawarkan oleh sindikat negara-negara kreditur dan lembaga keuangan multilateral tersebut.

Berdasarkan kedua tujuan itu, jelas sekali kelihatan betapa konsepsi utang para ekonom neoliberal tersebut sangat dipengaruhi oleh paradigma pembangunan ekonomi yang mereka anut. Dalam pandangan para ekonom neoliberal, pembangunan memang cenderung tumpang tindih dengan pertumbuhan ekonomi, kecenderungan ini sejalan dengan pandangan mereka yang meletakkan pertumbuhan ekonomi di atas pemerataan. Sebagaimana sering mereka kemukakan, “Jika tidak ada pertumbuhan, apa yang mau diratakan?”

Dengan paradigma pembangunan seperti itu, diakui atau tidak, ekonom neoliberal sesungguhnya dengan sadar menempatkan investasi dan investor di atas berbagai pertimbangan lainnya. Dalam bahasa sederhana, paradigma pembangunan ekonom neoliberal pada dasarnya bertumpu pada semboyan, “investor first, people second.” Kecenderungan inilah antara lain yang dibahasakan melalui ungkapan “bersahabat dengan pasar,” yang sangat populer tersebut.

Artinya, keputusan-keputusan ekonomi para ekonom neoliberal, mulai dari menyusun kabinet, memilih orientasi kebijakan, dan merumuskan program, pertama-tama harus dilihat dari sudut pengaruhnya terhadap “kepercayaan” para investor. Setiap keputusan ekonomi yang mendapat respon negatif dari para investor, harus segera dihentikan.

Celakanya, sebagai ekonom sekalipun, para ekonom neoliberal cenderung mengabaikan berbagai variabel lainnya yang wajib untuk dipertimbangkan dalam membuat utang luar negeri. Sehubungan dengan tingkat bunga misalnya, para ekonom neoliberal cenderung pura-pura tidak tahu bahwa beban utang luar negeri tidak hanya terbatas sebesar angsuran pokok dan bunganya.

Karena dibuat dalam mata uang asing, tidak dapat tidak, pembuatan utang luar negeri harus memperhatikan pula tingkat depresiasi mata uang nasional dan kemungkinan terjadinya gejolak moneter secara internasional. Dengan kata lain, dalam kondisi stabil, tingkat bunga utang luar negeri mungkin lebih murah daripada tingkat bunga pinjaman domestik. Tetapi jika terjadi gejolak moneter seperti dialami Indonesia pada tahun 1998, tingkat bunga efektif utang luar negeri dalam denominasi rupiah justru dapat lebih besar dari pada tingkat bunga domestik.

Sejalan dengan itu, para ekonom neoliberal juga cenderung mengabaikan kapasitas kelembagaan yang dimiliki sebuah negara dalam mengelola dan memanfaatkan utang. Padahal, sebagai sebuah keputusan yang akan berdampak pada timbulnya kewajiban untuk membayar pokok dan bunganya, pembuatan utang luar negeri harus disertai dengan perhitungan yang cermat mengenai manfaat yang akan diperoleh dari keputusan tersebut.

Intinya, kapasitas mengelola dan memanfaatkan utang harus dapat menjamin meningkatnya kemampuan sebuah negara dalam membayar utang. Tetapi para ekonom neoliberal cenderung memandang kapasitas mengelola dan memanfaatkan utang ini sebagai sesuatu yang tidak perlu mendapat perhatian. Sebab itu, walaupun Indonesia terkenal sebagai negara juara korupsi (lihat Tabel 3), tidak aneh bila Hadi Soesastro pernah berucap, “Hanya orang bodohlah yang menolak utang luar negeri.”



Saya tidak tahu persis siapa sesungguhnya yang bodoh. Yang pasti, jika ketidakstabilan moneter yang menandai sistem keuangan global dan perilaku korup rezim yang berkuasa diabaikan begitu saja oleh para ekonom neoliberal dalam membuat utang luar negeri, menjadi mudah dimengerti jika sebagian besar ekonom neoliberal tidak mengenal konsepsi utang najis (odious debt). Padahal, konsep yang diperkenalkan oleh Alexander Nahum Sack pada tahun 1927 ini, sangat penting artinya dalam menetukan metode penyelesaian beban utang luar negeri yang dipikul Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan Sack (sebagaimana dikutip dalam Adams, 1991), “if a despiotic incurs a debt not for the needs or in the interrest of the State, but to strengthen its despotic regime, to repress the population that’s fights againts it, etc., this debt is odious for the population of all the State. This debt is not an obligation for the nation; it is a regime’s debt, a personal debt of the power that has incurred it, consequently it falls with the fall of this power.”

Konsep utang najis yang diperkenalkan Sack itu tidak datang dari negeri antah berantah, melainkan dibangun berdasarkan preseden sengketa utang-piutang antar negara yang pernah terjadi jauh sebelum ia memperkenalkan konsep tersebut. Sebagaimana dikemukakan Adams, negara pertama yang menerapkan konsep utang najis itu dalah Amerika Serikat (AS), yaitu ketika negara itu mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Cuba dari penjajahan pemerintah Spanyol tahun 1898. menyusul beralihnya penguasaan Cuba daari Spanyol ke tangan AS, maka pemerintah Spanyol segera mendeklarasikan bergesernya tanggunggjawab untuk melunasi utang luar negeri Cuba yang dibuat semasa pemerintahan pendudukan Spanyol itu kepada AS.

Tetapi AS secara tegas menolak penggeseran tanggungjawab untuk melunasi “utang-utang Cuba” tersebut. Dalam jawabannya kepada pemerintah Spanyol, AS antara lain mengatakan, “They are debts created by the government of Spain, for its own purposes and through its own agents, in whose creation Cuban had no voice.” Sebab itu, AS berpendapat, utang-utang tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai utang penduduk Cuba, (dengan demikian) juga tidak bersifat mengikat bagi pemerintah Cuba berikutnya.

Dilihat dari konsep utang najis sebagaimana diperkenalkan Sack tersebut, dapat disaksikan bahwa sesungguhnya terbuka peluang yang sangat lebar bagi pemerintahan Indonesia pasca Soeharto untuk setidak-tidaknya tidak membayar seluruh utang luar negeri yang dibuat semasa rezim Soeharto. Sebagaimana diketahui, rezim Soeharto yang terguling pada tanggal 21 Mei 1998 itu, yaitu menyusul berlangsungnya perlawanan panjang mahasiswa sejak pertengahan 1990, adalah sebuah rezim yang otoriter dan korup.

Sebagai sebuah rezim yang otoriter, pemerintahan Soeharto seringkali membuat utang secara bertentangan dengan kepentingan rakyat. Sebaliknya, tidak jarang pemerintahan Soeharto justru membuat utang untuk menindas rakyat. Bahkan, sebagai sebuah rezim yang korup, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sebagian utang luar negeri yang dibuat oleh rezim Soeharto, justru diselewengkan oleh para pejabatnya untuk memperkaya diri mereka sendiri dan para kroninya. Dalam taksiran Bank Dunia, volume utang luar negeri yang diselewengkan rezim Soeharto meliputi sekitar 20 - 30 persen dari total utang luar negeri yang dibuat rezim tersebut (World Bank, 1997).

Pendek kata, karena sebagian utang luar negeri yang dibuat oleh rezim Soeharto tidak dinikmati oleh rakyat, sesungguhnya tidak ada sedikit pun alasan bagi setiap pemerintahan Indonesia Pasca Soeharto untuk mensosialisasikan dampak beban utang najis tersebut kepada rakyat banyak. Sebaliknya, adalah kewajiban setiap pemerintahan yang memihak kepada rakyat untuk meminta pertanggungjawaban para kreditur atas kesalahan mereka menyalurkan utang-utang itu. Caranya tentu bukan dengan meminta penjadualan ulang (debt reschedulling), melainkan dengan meminta pemotongan utang (debt reduction).