KETEGANGAN POLITIK DI IRAN

Iran adalah satu-satunya negara yang menurut saya sangat ideal. Memiliki lembaga eksekutif yang efektif di bawah kepemimpinan presiden, kekuasaan tertinggi yang menjaga pemerintahan tetap bekerja dalam "koridor" tujuan ideal jangka panjang negara dipegang oleh Dewan Revolusioner yang terdiri dari para ulama. Tidak seperti di negara-negara lain --- seperti MPR di Indonesia misalnya yang kurang efektif menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah karena aturan-aturan yang membelenggu, Dewan Revolusioner memiliki kekuasaan penuh untuk turut campur dalam urusan pemerintahan jika memang dianggap perlu demi menjaga pemeritahan tidak "keluar jalur".

Memang dalam hal ini kebijakan ketua Dewan Revolusi sangat menentukan. Jika ia terlalu sering campur tangan, pemerintahan akan tidak efektif bekerja. Namun jika ia lepas tangan, pemerintahan bisa berjalan jauh menyimpang, paling parah adalah jika kemudian pemerintah berkhianat terhadap amanah rakyatnya dengan menjadi agen kepentingan asing.

Dalam kaitan inilah saat ini Iran mengalami ketegangan politik. Hari Rabu (20/4) lalu pemimpin tertinggi Iran yang adalah ketua Dewan Revolusi, Imam Khamenei, "mementahkan" keputusan presiden Ahmadinejad memecat menteri inteligen negara, Heydar Moslehi, yang dikeluarkan dua hari sebelumnya.

Sebagaimana diberitakan media massa Iran, Khamenei menyurati Heydar Moslehi dan para pejabatnya untuk "melanjutkan tugasnya", sekaligus menghentikan rumor mengenai nasib Moslehi serta alasan yang mengakibatkan pemberhentiannya.

Selama ini Khamenei sangat jarang melakukan "intervensi" terhadap pemerintahan, mengindikasikan kasus yang menimpa Heydar adalah sangat serius. Namun untuk mengurangi ketegangan, Khamenei, dalam sambutannya menyambut tahun baru Iran yang jatuh di bulan Maret ini memuji pemerintah atas keberhasilan ekonomi. Presiden Ahmadinejad sendiri tidak berkomentar atas keputusan yang dikeluarkan Khamenai.

Para analis menyebutkan bahwa ketegangan politik tersebut disebabkan oleh naiknya pengaruh penasihat dekat yang juga besan Presiden Ahmadinejad, Esfandiar Rahim Mashaei. Menurut media massa Iran, Mahaei-lah orang yang berperan besar dalam pemecatan Moslehi oleh Ahmadinejad.

Hari Selasa lalu (19/4) koran Sharg memuat pernyataan pers pemerintah yang menuduh Moslehi "gagal melakukan analisis yang tepat" atas berbagai peristiwa yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

"Jika kita tidak bisa mengkaitkan berbagai peristiwa dengan rencana besar para imperalis, hal ini akan mengantarkan pada kekeliruan," kata Mashaei kepada situs berita pemerintah "Dowlat" yang dikutip Sharq.

Sharq juga mengutip pernyataan dari situs berita lainnya yang menyebutkan bahwa Mashaei mendesak Ahmadinejad untuk memecat Moslehi setelah Moslehi berencana memecat seorang pejabat inteligen yang dekat dengan Mashaei. Menurut seorang analis politik, penolakan Khamenei atas pemecatan Moslehi adalah tindakan bijaksana demi menjaga stabilitas politik yang terancam oleh sepak terjang Mashaei.

Mashaei, seorang mantan pejabat inteligen yang diangkat sebagai kepala staff kantor kepresidenan dan beberapa jabatan strategis lainnya, membuat langkah kontroversial bulan Desember tahun lalu dengan melakukan kunjungan ke Jordania, negara yang diputuskan hubungan diplomatiknya oleh Iran karena kedekatannya dengan Israel. Baru-baru ini Ahmadinejad memperingatkan bahwa Amerika dan Israel akan memecah belah Jordania demi membentuk negara Palestina yang sebagian wilayahnya diambil dari Jordania.

Dua minggu lalu Ahmadinejad tiba-tiba saja dan tanpa alasan jelas, memeberhentikan Mashaei dari jabatannya sebagai kepadala staff kepresidenan. Kemungkinan untuk meredam kemarahan kalangan konservatif yang tidak menyukai langkah-langkah Mashaei yang dianggap lebih banyak mempromosikan nilai-nilai kultural Iran dibandingkan nilai-nilai Islam. Namun Mashaei dianggap masih menjadi pejabat berpengaruh karena kedekatannya dengan Ahmadinejad sebagai besannya.


Ref:
"Iranian leader rebuffs Ahmadinejad over official’s dismissal"; Washington Post-20 April 2011; truthseeker.co.uk-21 April 2011.