Pada masa-masa awal konflik negara-negara Arab, Turki, negara-negara barat hingga utusan-utusan khusus PBB dan Liga Arab melakukan bujukan hingga ancaman bertubi-tubi kepada pemerintah Syria untuk melepaskan diri dari poros "perlawanan" anti-Israel yang dibentuk Syria bersama Iran, Hizbollah dan Hamas. Bujukan dan ancaman tersebut tidak digubris oleh Presiden Bashar al Assad meski akibatnya Syria harus mengalami "cobaan" yang sangat berat berupa mengalirnya ribuan teroris bersenjata berat ke negeri yang sebelumnya aman dan damai tersebut.
Dalam pidato politik pertamanya setelah konflik bersenjata pecah, Presiden Bashar mengakui adanya beberapa kekurangan yang dilakukan pemerintah terutama dengan terlambatnya implementasi reformasi politik yang telah dirancang sejak tahun 2000. Bashar menyebutkan beberapa faktor yang membuat rencana tersebut terlambat diimplementasikan seperti invasi Amerika di Afghanistan dan Irak, pembunuhan mantan perdana menteri Lebanon Rafiq Hariri disusul dengan Revolusi Cedar di Lebanon yang memaksa penarikan ribuan tentara Syria dari Lebanon.
Untuk mengendalikan krisis, Bashar al Assad meluncurkan serangkaian program reformasi politik seperti penyelenggaraan dialog-dialog politik di berbagai provinsi yang disusul dengan pengesahan konstitusi baru yang mengurangi kekuasaan partai berkuasa, penyelenggaraan pemilihan parlemen dan kepala-kepala daerah, penerapan UU kebebasan pers hingga pemberian amnesti kepada para pemberontak.
Namun semua langkah tersebut tetap tidak memuaskan kekuatan-kekuatan politik yang tidak menginginkan Syria bergabung dengan Iran dan "perlawanan". Tekanan-tekanan politik pun terus ditimpakan terhadap Syria selain pengerahan ribuan teroris bersenjata ke dalam wilayah Syria: sanksi ekonomi dan politik Amerika dan Uni Eropa, penarikan duta-duta besar negara-negara Arab, hingga pembekuan Syria dari Liga Arab.
Saudi dan Qatar juga banyak menggelontorkan dananya untuk membujuk para pejabat militer dan birokrat sipil Syria untuk membelot. Dalam beberapa kasus hal ini mampu menggoyahkan keteguhan para pejabat Syria hingga terjadi beberapa kasus pembelotan pejabat-pajabat dan personil militer Syria. Namun secara keseluruhan jumlahnya tidak terlalu signifikan untuk meruntuhkan pemerintahan Syria.
Deputi Menteri Informasi Syria Khalaf Al-Moftah mengatakan kepada Al-Manar bahwa di segala sektor baik politik, birokrasi pemerintahan, kebudayaan, sosial, pendidikan dan militer, keutuhan pemerintahan tetap terjaga. Hal tersebut disebabkan oleh nasionalisme yang kuat ditambah kemauan bertahan hidup serta kesadaran bersama tentang apa yang sebenarnya terjadi, yaitu adanya konspirasi zionisme internasional untuk menghancurkan Syria sebagai bangsa yang berani melawan Israel.
"Sadar dengan bahaya yang mengancam, rakyat Syria bersatu padu untuk melawan," kata Al-Muftah









