Penulis : Muhammad Anis *
Saat mengikuti perkembangan konstelasi politik di Timur Tengah, lagi-lagi saya dikejutkan ulah Hizbut Tahrir yang meneriakkan slogan Khilafah. Dalam konflik Libya, HT memprediksikan bahwa khilafah akan tegak di sana pasca tumbangnya rezim Qadafi. Karena itu, HT dengan bangga mengucapkan selamat atas terbunuhnya Qadafi.
Tapi kenyataannya, yang tegak justru pemerintahan boneka AS yang rela memanggil-manggil perusahaan asing untuk mengeruk minyak negerinya. Saat ini prediksi serupa juga dilontarkan HT kepada Suriah, bahwa khilafah akan tegak pasca tumbangnya rezim Assad. Padahal, kita tahu persis seperti apa karakter kubu oposisi, yang jelas sekali jauh dari nilai-nilai khilafah yang diidealkan HT. Bagaimana mungkin koalisi Al-Nusrah dan Al-Qaeda—yang bengis dan kanibal itu—layak menegakkan syariat Islam? Dan apakah mungkin SNC yang jelas pro Barat mau menegakkan khilafah? Hanya mimpi dan ilusi saja.
Tanpa sistem khilafah, rakyat Suriah selama puluhan tahun telah hidup rukun dan damai. Hal ini terungkap gamblang dalam sebuah wawancara apik Dina Sulaeman dengan seorang jurnalis senior Suriah (The Global Review, 24 Mei 2013), yang menguak banyak fakta penting. “Sepanjang hidup, saya bahkan tidak tahu apa agama tetangga-tetangga saya. Saya tidak peduli apa mazhab orang yang duduk di sebelah saya. Begitulah kehidupan kami. Yang penting bagi kami adalah hati dan perilakunya. Syria adalah untuk semua orang, Kristen, Sunni, Syiah, Druze, Alawi, Yahudi,…,” ungkap sang narasumber. Kekacauan muncul justru saat sekelompok orang asing Al-Nusrah tiba-tiba menyelonong begitu saja masuk ke Suriah, lalu melakukan perlawanan bersenjata demi menggulingkan pemerintahan Bashar Assad dan menegakkan khilafah. Apa hak mereka memaksakan kehendak seperti itu? Ini mirip dengan tindakan sekelompok zionis yang secara ilegal memasuki Palestina dan memaksakan berdirinya negara Israel.
Paradoks dan keganjilan tidak hanya terlihat pada perilaku politik HT di atas, melainkan terlihat pula pada pemikiran politiknya. Dalam upaya mengkaji itu, saya menggunakan buku HT yang berjudul “Struktur Negara Khilafah” (HTI Press, 2008). Karena, buku ini merupakan pedoman terlengkap dalam memaparkan pemikiran politik HT, sesuai dengan penjelasan yang tertulis di cover dalamnya bahwa buku ini merevisi semua buku yang bertentangan dengannya. Namun demikian, saya juga menggunakan buku HT lainnya sekaitan dengan Daulah Utsmaniyah. Untuk itu, saya ingin menyampaikan beberapa kritik sebagai berikut.
1. Syarat BalighHT menyatakan bahwa salah satu syarat wajib (in’iqad) seorang khalifah adalah baligh. Sementara, syarat kefaqihan/kemujtahidan (berpengetahuan agama secara mendalam) ataupun intelektualitas justru diletakkan sebagai syarat keutamaan (afdhaliyah) saja. Kalimatnya begini:
“Dalam diri khalifah wajib terpenuhi tujuh syarat, sehingga ia layak menduduki jabatan khilafah dan sah akad baiat kepadanya dalam kekhilafahan. Tujuh syarat tersebut merupakan syarat in’iqad (syarat legal). Jika kurang satu syarat saja, maka akad kekhalifahannya tidak sah.” Ketujuh syarat itu adalah: Muslim, laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil, merdeka (bukan budak), dan kemampuan dalam memimpin….Adapun syarat-syarat lainnya yang memiliki dalil yang sahih hanya merupakan syarat afdhaliyah, seperti ketentuan khalifah harus dari kalangan Quraisy, atau ketentuan khalifah harus seorang mujtahid, atau ahli menggunakan senjata, atau syarat-syarat lainnya yang memiliki dalil yang tidak tegas.” [Struktur Negara Khilafah, hal. 34-41]
Saya heran, semestinya keilmuan atau intelektualitas justru menjadi syarat wajib seorang pemimpin. Karena, bagaimana mungkin sebuah pemerintahan bisa ditegakkan oleh seorang pemimpin yang bodoh dan tidak berwawasan?
