BERKARYA UNTUK NEGERI

Rendy Saputra

reposisi dari konsumsi ke produksi

Fokus masalah utama bangsa hari ini adalah KESEJAHTERAAN, bukan yang lain. Jadi kita harus berfikir dan bertindak keras untuk itu.

Kunci kesejahteraan bangsa itu sederhana. Ada dua langkah besar.

Pertama, perbanyak produksi dalam negeri dalam bentuk barang dan jasa, ini namanya Produk Domestik Bruto atau PDB, dengan begini, kekayaan akan lebih banyak beredar di masyarakat.

Kalahkan Rusia, Belanja Militer Per-Kapita Saudi Terbesar di Dunia

Indonesian Free Press -- Setelah masuk daftar negara paling boros menghabiskan uang untuk belanja militer dalam beberapa tahun terakhir, Saudi Arabia akhirnya mengalahkan Rusia sekaligus mengukuhkan diri sebagai negara paling tinggi dalam hal belanja militer-per kapita di dunia.

Seperti dilaporkan situs Military and Intelligence, Rabu (2 Mei), mengutip data yang dirilis Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dalam laporan terbarunya, Saudi Arabia kini menduduki peringkat ketiga negara paling tinggi belanja militernya dengan nilai $69,4 miliar atau setara sekitar Rp 970 triliun. Saudi hanya kalah dari Amerika ($610 miliar) dan Cina ($228 miliar), namun mengalahkan Rusia ($66,3 miliar), India ($64 miliar), Perancis ($57,8 miliar), Inggris ($47,2 miliar), Jepang ($45,4 miliar), dan Jerman ($44,3) miliar.

Temuan Ombudsman: Dua Ratus TKA Jadi Sopir

Dari Jawapos.com, JUMAT, 27 APR 2018


JawaPos.com - Kekhawatiran bahwa tenaga kerja asing (TKA) mencaplok lapangan kerja yang seharusnya untuk pekerja lokal ternyata benar. Temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), cukup banyak TKA yang mengisi posisi yang seharusnya untuk pekerja dalam negeri.

Temuan itu berdasar investigasi yang mereka lakukan pada medio Juni hingga Desember tahun lalu. Di Morowali, Sulawesi Tengah, ORI menemukan sedikitnya 200 TKA yang menjadi sopir "Seharusnya, pekerjaan itu bisa diberikan kepada WNI," kata Komisioner ORI Laode Ida dalam paparan di Jakarta kemarin (26/4). "Pekerjaan itu tidak masuk dalam skema transfer teknologi maupun transfer kemampuan. Masak sih nggak ada orang Indonesia bisa jadi sopir?" lanjutnya.

Kasihan Rakyat, Rizal Ramli Sarankan Jokowi Tak Maju Lagi

Indonesian Free Press -- Mantan Menko Maritim dan ekonom senior DR. Rizal Ramli menyarankan Presiden Jokowi untuk tidak maju lagi dalam Pilpres 2019 mendatang demi kesejahteraan rakyat.

"Kecuali mampu ada kejelasan programnya, strateginya apa yang mau dilakukan kedepan. Tapi kalau nggak saya kira cukup, kasihan rakyat," ujarnya dalam diskusi dan dialog kebangsaan yang diselenggarakan Pimpinan Besar Pemuda Muslim Indonesia di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/4), seperti dilansir JPPN.

UUD45 PALSU = Tanah GARAPAN

Sahabat Weka

Saya baru pulang dari lebak pandeglang yg dekat dgn pabrik semen merah putih yang isinya cinoooo kabeehh..

Ketemu emak2 yang punya cara cerdas bagaimana melindungi kebun2 pisang di pekarangan yang tidak seberapa luas, dari penjarahan buah saat panen dan tempat buang air besar para buruh TKA itu..

UUD45 PALSU = Tanah GARAPAN

Cara Emha Ainun Najib Memaknai Pidato Prabowo*

TEMPO.CO, Jakarta - Budayawan Emha Ainun Nadjib turut mengkomentari pidato Ketua Umum Gerindra Prabowo Subiantoyang memperkirakan Indonesia bubar pada 2030. “Asumsi Amerika bahwa Indonesia bubar tahun 2030 itu jangan lalu disalahartikan Indonesia banjur ora ono (lalu tidak ada),” ujar Cak Nun, panggilan Emha di rumahnya, Kampung Kadipiro, Yogya, Jumat 23 Maret 2018.

Belajarlah dari Muhammadiyah

Jadilah seperti Muhammadiyah, mandiri dalam segala bidang.

Karenanya, sikap-sikap politik dan kenegaraan mereka pun mandiri.

Tidak banyak mudahanah, cari-cari muka, *apalagi menjilat penguasa*, tidak pernah mengaku paling NKRI, tidak mengaku paling Pancasilais, pengakuan mereka tidak diperlukan sebab tindakan mereka lebih dari cukup untuk menjadi bukti.

RACUN IMF TERBONGKAR OLEH FADLI ZON.

Fadli Zon tampak saling berbalas pesan dengan ekonom Amerika di Universitas Johns Hopkins, Prof. Steve Hanke.

Pantauan TribunWow.com, Fadli Zon awalnya menanyakan pendapat Steve Hanke soal peran International Monetary Fund (IMF) dalam krisis yang dialami Indonesia 20 tahun lalu. Hal itu lantaran Steve Hanke berada di Indonesia saat terjadinya krisis.

@Fadlizon:Prof @steve_hanke , I know you were in Indonesia 20 years ago during the economic crisis.

What do you think of the IMF's role at that time?

(Prof @steve_hanke, saya tahu anda berada di Indonesia 20 tahun yang lalu saat terjadi krisis ekonomi.

Apa pendapat Anda tentang peran IMF saat itu?-red).

Tuan Tanah 5 Juta Hektar: Anda Super Serakah

By Ahmad Bay Lubis (Advokat, Ketua TAHAP, Pemerhati Hukum)

Ini bukan rasis. bukan soal toleran atau intoleran. Ini bukan soal cemburu buta, bukan soal agama atau etnis tertentu. Anda jangan salah faham bro. Masalah yang ingin disampaikan adalah soal Sinar Mas Group, pemilik 5 juta hektar tanah di Indonesia (sumber: keterangan Hafid Abbas, Komisioner Komnas HAM beberapa saat yang lalu di infodetik.com). Lalu apa masalahnya…?

Pertama soal keadilan. Bagaimana mungkin ada keadilan yang riel bisa dirasakan warga negara, manakala ada orang tertentu memiliki tanah 5 juta hektar (Sinar Mas Group) tapi pada saat yang sama, banyak warga negara yang masih terlunta-lunta tak punya tanah barang sepetak pun. Di manakah letak keadilan negara bagi warganya yang miskin papa tanpa tak punya tanah pertapakan rumah dan tak punya lahan untuk diolah, sementara Sinar Mas Group (SMG) punya tanah 5 juta hektar. Lahan dengan luas 5 juta hektar itu setara dengan 50 milyar meter persegi, sedangkan kaum Marhein zaman now masih banyak melimpah ruah yang tak punya tanah, tapi negara membiarkannya. Dengan demikian, negara tidak mampu mewujutkan keadilan bagi warganya.

Jebakan IMF untuk masa depan Indonesia

Sahabat Weka

Almarhum Moerdiono, SekNeg Pak Harto, "mengakui kesalahan paling besar sepanjang karirnya" adalah membantu membujuk Pres Soeharto utk tandatangani LOI IMF, yang sengaja dirancang utk gagal karena ada 140 prasyarat (condionalities) yg tidak masuk akal dan sebagian besar, tidak ada hubungannya dengan stabilitas moneter dan kurs rupiah.

Krisis dimulai di Thailand Juli 1997. Semua pihak membantah, bahkan IMF & Bank Dunia memuji, bahwa Indonesia super sehat dan tidak akan kena krisis. Rizal Ramli satu-satunya yang meramalkan bahwa Indonesia akan kena krisis di tahun 1997-98, dalam Economic Outlook Econit Oktober 1996. Karena terlalu banyak utang swasta, defisit current account yg besar dan Rupiah yg over-valued 8%.

Rakyat Merdeka Sebut Sri Mulyani Antek IMF Dan World Bank

Indonesian Free Press -- Salut pada media Rakyat Merdeka yang telah berani mengungkapkan kebenaran sekaligus menempatkan dirinya sebagai pembela masyarakat Indonesia, meskipun mungkin hal ini bakal berdampak pahit bagi para awaknya. Dalam laporannya pada hari Senin (12 Februari) media ini menyebut Menkeu Sri Mulyani sebagai antek IMF dan World Bank, hal yang telah menjadi pengetahuan umum namun disembunyikan media-media utama.

Tanpa Kehadiran Iran, Saudi Cs Kecam Iran di Davos

1000 Jet Pribadi Kumpul di Davos


Indonesian Free Press -- Ketidak hadiran Iran di forum ekonomi global di Davos dimanfaatkan Saudi Arabia dan negara-negara Arab sekutunya untuk mengecam Iran dengan leluasa.

Seperti dilaporkan Reuters, 24 Januari, para pejabat Saudi Arabia dan Arab Teluk di Forum Ekonomi Dunia Davos menyebut Iran sebagai negara pembuat masalah (destabilizing behavior). Pada saat yang sama secara 'mengherankan' Iran tidak mengirimkan delegasinya ke forum tersebut.

KAMUUU...KAMUUU...JAHAAAPPP 😤😤😤

Kanaya Keenan

"Tau ga? Ini salah satu trik.. Agar pemerintah bisa membeli bersabar petani dengan harga murah lalu di jual lagi dengan harga mahal. 💀💀 Ajaib ada rapat keputusan harus impor dalam dua-tiga hari ini, yang bener saja, sebentar lagi kan mau panen. Ini membuat petani makin sengsara," kata mantan Menteri Koodirnator bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu dalam sebuah acara di televisi swasta, Jumat (12/1). 

Goj*k mau jadi lembaga keuangan terbesar

Oleh: Sholahudin Iskandar

Indonesian Free Press -- Pengantar blogger: Sudah sejak awal saya curiga, ini bisnis milik pemodal aseng asing. Kalau ngak, ngapai Direktur IMF sampai Ahok dulu dukung Gojek saat baru berdiri dan masih ilegal?

Ide awalnya adalah mengeruk kue sektor transporatasi publik yang selama ini tercecer (ditangkapi secara sporadis oleh para tukang ojek), dengan dukungan penguasaan teknologi informasi. Ide selanjutnya mengalir begitu saja setelah kekuatan bisa dibangun.

Pada akhirnya, semua kue tetap mengalir ke aseng asing dan kita hanya dapat remahan-remahan, yang setiap saat bisa didepak begitu saja setelah mereka puas dan menginginkan permainan (skenario baru).

Pengkhianatan Jokowi Dan Para Menterinya Dalam Negosiasi Freeport

Oleh: Salamuddin Daeng


PEMBERIAN status Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) adalah manipulasi terbesar terhadap konstitusi dan UU sepanjang Era Reformasi.

Pemberian IUPK ini dilakukan melalui PP  No 1 tahun 2017 dan peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bagaimana mungkin Freeport diberikan perlakuan khusus, sementara perusahaan ini melakukan kegiatan pertambangan yang sama yakni emas perak dan tembaga sama seperti perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia. "Freeposr khusus dalam hal apa? Freeort Khusus karena menambang apa ? tidak ada yang khusus dengan pertambangan ini, kecuali dia sedang menambang bahan bahan untuk membuat sejata pemusnah massal". Kalau demikian maka mengapa Menteri EDSM tidak sekalian saja memberikan izin super khusus?

INI ADALAH SOAL KEBERPIHAKAN

Jaringan ritel mainstream, AlfaMart dan Indomaret berdiri sejak 29 tahun lalu.

Indomaret membuka gerainya pada 1988. Sekarang, per Maret 2017 telah memiliki 14.200 gerai Indomart. 

Alfamart menyusul pada 1994 dan sekarang memiliki 14.010 gerai.
Keuntungan per hari kedua gerai ini rata rata Rp. 306,849 Miliar. Atau srkitar Rp.613-an milyar.

INI MASIH TENTANG APBD DKI YG DIKUNCI AHOK DG TRIPLE PASSWORD

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diketahui telah mengunci Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2017-2018, bahkan ada yang mengatakan sampai 2019. Ada rahasia apa dibalik penguncian APBD yang sudah bukan wewenangnya?

Sampai saat ini memang belum ada tanggapan jelas dan terbuka dari Gubernur dan Wagub Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno terkait penguncian APBD lewat triple password. Anies-Sandi hanya memberi pesan kepada publik bahwa program kerjanya sudah terakomodasi dalam RAPBD 2018 sebesar Rp 41 triliun.

Masalahnya triple password yang dipasang Ahok pada APBD 2018 sudah melampaui kewenangannya, bahkan melampaui moralnya. Itu sebabnya pengungkapan secara terbuka apa motif Ahok membuat triple password yang melampaui batas kewenangannya.

"KABINET PESTA" bukan "KABINET KERJA"

by Asyari Usman (Eks jurnalis senior BBC)

Setelah mengamati rangkaian acara dalam proses peresmian pernikahan puteri Presiden Joko Widodo, baik sewaktu di Solo maupun di Medan, di dalam pikiran saya terlintas peluang yang sangat menjanjikan. Yaitu, penggalakan “variabel baru” di dalam perekonomian nasional.

Singkatnya, variabel baru itu saya sebut “wedding economy” –perekonomian pernikahan. Yakni, perekonomian yang berbasis pada acara-acara pernikahan. Tampaknya, “wedding economy” berpotensi untuk menggerakkan dana tunai miliaran rupiah, bahkan belasan miliar, untuk satu seremoni pernikahan saja.

Kalau pesta puteri Pak Jokowi kita jadikan contoh nyata, sangat banyak ragam bisnis yang terlibat untuk mewujudkan acara. Apalagi kalau acara pernikahan dilaksanakan berhari-hari seperti yang berlangsun di Medan saat ini. Pastilah dana yang dikucurkan cukup besar. Banyak provider yang kebagian kontrak.

SEDERHANA ITU .......

Taufani Zuliakifli

Sederhana itu, gak bisa bayar listrik yg sebulan Rp 350.000 terus kabur, pindah ke rumah anaknya, seperti tetangga saya. Rumahnya, tepatnya rumah ibunya sih, ditinggal gitu aja, kosong. Dia tinggalkan karena gak mampu bayar listrik yang buat sebagian orang cuma seharga sekali duduk makan siang di resto Hotel Sahid.

Jokowi, Noam Chomsky dan Bill Clinton

Oleh: Hendrajit

Barusan baca bukunya Noam Chomsky. How the World works. Presiden Kennedy dan Bill Clinton, tulisnya, merupakan presiden presiden Pro Bisnis dan Konglomerasi. Kepatuhannya hanya pada logika modal. Yang sudah tentu juga korporasi dan konglomerasi.

Keduanya merupakan presiden AS dari Partai Demokrat, yang mendukung bisnis berskala besar. Tidak seperti Partai Republik yang sekadar mendukung bisns secara umum. Dengan kata lain, para presiden demokrat justru bertumpu pada dukungan korporasi.