ROBOHNYA PILAR-PILAR EKONOMI PEMERINTAHAN JOKO-KALLA

Oleh: Salamuddin Daeng*

Indonesian Free Press -- Pilar-pilar negara sudah lama roboh di era reformasi, dan pemerintahan Joko-Kalla menerima kondisi yang buruk, berantakan dan sial. Sementara itu kapasitas dari instrumen Pemerintahannya tidak mampu bekerja sama, terfragmentasi, dan bubar dari sudut pandang sistem bernegara.

Salah satu pilar ekonomi Joko-Kalla yang roboh adalah sumber pembiayaan negara dan pemerintahan. Penyebabnya adalah penerimaan negara dari pajak dan non pajak yang jatuh semakin dalam dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Padahal pemerintahan ini berambisi menyulap penerimaan berkali kali lipat, lebih besar dari yang sebelumnya.

Penerimaan pajak tahun ini sungguh sangat mengkuatirkan. Bayangkan penerimaan pajak pada bulan April 2016 hanya Rp. 98 triliun, menurun Rp.7 trilun dari periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlanjut makin memburuk pada periode-periode mendatang. Target pajak sedikitnya akan merosot Rp 300 triliun. Penerimaan pajak yang ditargetkan Presiden Joko sendiri sebesar Rp.1.822 triliun.

Sementara penerimaan negara bukan pajak akan makin mengering sedikitnya Rp. 100 triliun dari target Rp. 273 triliun. Mengingat harga minyak dan harga komoditas yang masih tetap rendah.
Secara keseluruhan Pemerintah Joko-Kalla akan kehilangan penerimaan negara sebesar Rp. 400 triliun dari yang direncanakan. Jika Pemerintah tidak mendapatkan utang sebesar 2,5 persen PDB, maka dipastikan pemerintah akan kekurangan uang sedikitnya Rp. 650 triliun.

*Ini berarti Presiden Joko tidak mungkin sanggup melanjutkan kekuasaannya hingga akhir jabatan pada tahun 2019.*

Nah, pertanyaannya bagaimana nasib para oligarki, taipan, saudagar dan bandit ekonomi lainnya di sekaliling Jokowi yang sejak awal sudah merencanakan bagi-bagi jatah APBN?

Dugaan kami, mereka akan mengubah cara untuk merampok uang negara. Ingat, masih ada dana TASPEN Rp 160 triliun. Dana ASABRI Rp 11 triliun. Semuanya bisa dijadikan bancakan dan rampokan. Masih ada juga dana tabungan Jamsostek buruh Rp 213 triliun yang bisa dirampok, ada dana haji Rp 100 trilun yang bisa digoreng. Ada juga dana BPJS masyarakat. Ada juga dana TAPERA yang sedang disiapkan.
Demikianlah sodara-sodara, selamat menonton kebangkrutan, kekacauan dan mangkraknya ekonomi nasional yang akan menjungkalkan Pemerinatahan Joko-Kalla di tengah jalan.

Kita harus mulai mengencangkan ikat pinggang. Kita juga harus waspada karena bisa jadi situasi kekacauan tersebut akan menjadi momentum bagi elite politik dan bisnis, para taipan, saudagar dan bandit ekonomi untuk merampok lagi kekayaan negara yang tersisa, dengan memperalat seorang Presiden yang sangat lemah.


*(Kepala Pusat Studi Ekonomi-Politik Universitas Bung Karno-UBK)