Sunday, 22 September 2013

MOBIL MURAH UNTUK SIAPA?

Saat ini media-media massa Indonesia tengah sibuk mengungkap perseteruan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat terkait kebijakan mobil murah. Pemprov DKI menganggap kebijakan mobil murah yang tengah digalakkan pemerintah pusat mengancam program penanganan kemacetan yang tengah dijalankan Pemprov DKI karena dipastikan jumlah mobil di Jakarta bakal naik tajam sementara program-program anti-kemacetan yang tengah dijalankan Pemprov DKI masih belum berjalan optimal.

Namun dalam konteks politik kita bisa melihat bahwa pertentangan itu terjadi antara pemerintah dengan oposisi PDI Perjuangan, karena gubernur DKI Joko Widodo adalah kader PDIP dan merupakan kandidat kuat capres partai itu dalam pemilu 2014 mendatang. Apalagi dengan ikut campurnya gubernur terpilih Jawa Tengah dari PDIP, Ganjar Pranowo, dalam konflik mobil murah tersebut.

Memiliki mobil murah merupakan kehendak sebagian besar rakyat Indonesia. Demikian pula mengurai kemacetan di ibukota yang telah menjadi masalah klasik. Maka ketika dua aspirasi "positif" itu saling berbenturan kita berhak untuk bertanya-tanya, mengapa sekarang pemerintah pusat terkesan "mamaksa" untuk menggalakkan mobil murah, dan bukan dari sejak dari dulu? Pertanyaan lainnya yang lebih penting adalah mengapa program mobil murah itu hanya melibatkan produsen-produsen otomotif asing?

Ketika Jokowi mempromosikan mobil murah "Esemka" buatan anak-anak SMK yang ternyata tidak kalah kualitasnya dibandingkan mobil-mobil asing, publik Indonesia pun terbuka matanya bahwa bangsa Indonesia mampu memproduksi sendiri mobil berkualitas dengan harga terjangkau. Demam mobil Esemka pun langsung melanda Indonesia hingga dikabarkan produsen mobil ini telah mendapatkan pesanan ribuan unit kendaraan.

Apa yang dilakukan Jokowi tentu saja sangat patut mendapat acungan jempol (jika bukan karena sekedar untuk pencitraan), karena dengan berkembangnya "Esemka" dan mobil-mobil lokal sejenis, Indonesia akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang luar biasa besar. Yang pertama tentunya adalah penghematan devisa serta penguatan neraca perdagangan dan pembayaran, karena dengan berkembangnya industri otomotif lokal, impor mobil asing dan bagi hasil keuntungan bisnis mobil kepada investor asing pun berkurang. Selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja yang otomatis menurunkan angka pengangguran. Namun yang terbesar tentu saja adalah "multiplier effect" yang nilainya demikian besar hingga sulit untuk dihitung: berkembangnya industri otomotif lokal akan menyerap sumberdaya manusia dan alam di sekelilingnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Namun sejak awal saya sudah terlanjur skeptis dengan itikad baik pemerintah untuk benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan industri mobil domestik. Dan skeptisme itu kini terbukti dengan adanya program mobil murah pemerintah yang ternyata tidak melibatkan "Esemka" dan industri otomotif lokal yang secara teknis sebenarnya tidak kalah dibandingkan industri otomotif asing.
Anda masih tidak percaya dengan teknologi yang dimiliki bangsa Indonesia? Atau Anda percaya Indonesia tidak bisa mengalahkan industri mobil Malaysia? Anda pasti ketinggalan informasi. Pakar nuklir Indonesia bisa membuat container limbah nuklir yang tahan bocor hingga ribuan tahun. Orang-orang Indonesia pula yang paling banyak berkiprah di industri iptek di Amerika seperti Microsoft, yang mamaksa Bill Gates untuk menyambut langsung kedatangan Presiden SBY saat berkunjung ke Amerika. Jadi hanya membuat mobil seperti mobil Jepang atau Korea, apalagi Malaysia, sebenarnya bukan pekerjaan sulit. Buktinya anak-anak SMK saja bisa membuat mobil secanggih "Esemka".

Atau memang program mobil murah pemerintah itu sengaja dibuat untuk mematikan industri otomotif lokal sebelum terlanjur berkembang?

4 comments:

rio3n4 said...

Itulah pemerintah kita, bagaimana rakyat mau nurut kalau atasanya saja selalu ngeyel?

lussiana Chaniago said...

sbenarnya negeri belumlah merdeka. buktinya untuk menentukan kebijakan mobnas saja pemerintah kita tergantung dr lobi2 asing, implikasinya mengorbankan kelentingan yg lbh besar yaitu kepentingan bangsa ini

lussiana Chaniago said...

sbenarnya negeri belumlah merdeka. buktinya untuk menentukan kebijakan mobnas saja pemerintah kita tergantung dr lobi2 asing, implikasinya mengorbankan kelentingan yg lbh besar yaitu kepentingan bangsa ini

abu bakar said...

kebijakan penguasa selari dengan pengusaha
yang diperlukan adalah keretapi laju yang merentasi seluruh negara anda mobil perlu dihadkan, contohi jepun saya tahu anda tidak dapat melakukan