GMBI Adalah Jokower

Indonesian Free Press -- Organisasi preman GMBI yang telah membuat kegaduhan dengan melakukan aksi kekerasan terhadap anggota FPI ternyata adalah pendukung presiden jokowi alias jokower.

Seperti dilaporkan situs pojoksatu.id, September 2016 lalu, GMBI bekerjasama dengan tim Nawa Cita pendukung Jokowi.  Kerjasama ini, klaimnya, bertujuan membangun desa di seluruh Indonesia.

"Tim Nawacita langsung dihadiri adik Presiden Jokowi, Joko Daryanto dan tim Nawa Desa, Gigih. Kehadiran mereka di Bandung juga dalam rangka mensosialisasikan program Nawacita dari Presiden Jokowi, sekaligus memonitoring sejauh mana program Nawacita berjalan," tulis laporan itu.

Di hadapan keluarga besar GMBI, Penasihat Tim Nawacita, Joko Daryanto mengatakan, Nawacita merupakan program yang sifatnya sosial, sekaligus memantau potensi daerah yang tidak dimunculkan secara nasional. Jika daerah memiliki potensi bagus, pendanaannya tidak harus melalui daerah, tapi bisa dari pemerintah pusat.

“Tim Nawacita mengontrol semua aktifitas di desa, dengan kata lain tol desa. MoU Tim Nawacita dan Nawa Desa dengan GMBI sudah berjalan. Kedepan kedua tim ini akan menyerap seluruh program dari Kementerian, diantaranya dari Kementerian Desa,” terang Joko.


Seperti diketahui, massa FPI yang sudah membubarkan diri usai pemeriksaan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Mapolda Jawa Barat, Kamis (12 Januari), tiba-tiba diserang oleh massa dari GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia). Salah satu mobil yang membawa rombongan FPI bahkan diserang hingga hancur dan sejumlah anggota FPI terluka akibat serangan itu.

Sontak umat Islam kaget atas penyerangan brutal ini. Mereka juga bertanya-tanya GMBI itu LSM/Ormas apa? Namun, keberadaan internet mempermudah kita untuk mengetahui jatidiri organisasi ini. Dari sejumlah berita yang berkaitan dengan organisasi ini, tampak organisasi ini memiliki kedekatan dengan kepolisian sehingga mengesankan sebagai tangan kanan polisi untuk mengamankan proyek-proyek dan kepentingan polisi.

Sebagai contoh, awal tahun 2015 lalu GMBI mengadukan majalah Tempo ke polisi karena menuliskan aliran dana Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke sejumlah pihak. GMBI ternyata juga punya bisnis pengolahan limbah. Namun yang paling mengejutkan, ternyata, Ketua Dewan Pembina GMBI adalah Irjen Pol Anton Charliyan (Kapolda Jabar). Padahal UU maupun peraturan internal polisi melarang polisi menjadi anggota ormas. Hal ini pun menjadi sasaran kecaman sejumlah anggota Komisi III DPR yang meminta Kapolri untuk memberi sanksi kepada Charliyan.

Banyaknya industri di Jawa Barat yang membutuhkan jasa pengolahan limbah tidak ayal membuat bisnis GMBI berkibar. Dan saat polisi kemudian menjadi 'pelindung' organisasi ini, muncul kecurigaan publik bahwa polisi melakukan konspirasi bersama GMBI.(ca)