Monday, 28 October 2013

MENGAPA NEGARA-NEGARA BANGKRUT? (4)


Beberapa tahun yang lalu seorang wartawan senior yang kini menjadi salah satu kandidat calon presiden dari Partai Demokrat menulis di blognya tentang pembangunan besar-besaran jalan tol di Cina untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Belajar dari hal itu ia menyarankan agar Indonesia meniru langkah Cina, termasuk dengan membongkar jaringan jalan kereta api dan menggantinya dengan jalan tol, dengan alasan bahwa hal itu akan menaikkan harga tanah di sekitar jalan tol yang dibangun sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar jalan tol tersebut.

Ia keliru dalam 2 hal sekaligus. Pertama Cina memang membangun jalan-jalan tol untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, tapi Cina juga membangun jaringan kereta api cepat terbesar di dunia. Yang kedua kenaikan harga tanah atau komoditas barang dan jasa lainnya tidak memiliki arti apapun tanpa kenaikan produksi barang dan jasa, dalam banyak hal justru menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi (inflasi).

Namun begitulah cara pandang seorang pedagang, bukan ekonom apalagi negarawan. Menganggap kenaikan pendapatan sebagai tujuan, bukan kesejahteraan masyarakat. Dan orang itulah yang kini menjadi salah satu kandidat kuat presiden atau wakil presiden Indonesia.

Kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh banyaknya barang dan jasa yang mampu diproduksi dan dikonsumsi masyarakat di dalam negeri, bukan pada banyaknya simpanan uang masyarakat di bank-bank. Banyaknya simpanan uang tidak akan berarti dalam situasi inflasi tinggi yang diakibatkan oleh tidak adanya barang dan jasa yang diproduksi.

Inilah kunci dari kesejahteraan atau disebut juga pertumbuhan ekonomi: produksi barang dan jasa. Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan suatu negara. Masalahnya adalah negara harus bisa mengatur jenis barang dan jasa yang tepat yang harus diproduksi sehingga bisa memberikan kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat. Dan di sinilah fungsi negara sebagai regulator dan dinamisator terjadi dengan merancang anggaran belanja negara (APBN) yang tepat.

APBN harus disusun dengan prinsip produktifitas, efektifitas dan efisiensi. Prinsip produktifitas adalah mengalokasikan belanja negara untuk mendorong produksi barang dan jasa secara maksimal. Dalam rangka inilah maka negara harus membangun jaringan infrastuktur, membuka lahan-lahan pertanian dan perkebunan, membangun pabrik-pabrik pengolah produksi pertanian dan perkebunan, mensubsidi para petani dan nelayan hingga mandiri, memberikan pelatihan bagi tenaga kerja, membangun pusat-pusat pergudangan untuk menjamin suplai barang-barang kebutuhan pokok, dan lain sebagainya.

Prinsip efektifitas adalah memilih program-program pembangunan yang paling banyak memberikan nilai tambah atau yang paling banyak meningkatkan produksi barang dan jasa. Misalnya adalah pilihan antara membangun jembatan Selat Sunda atau meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan feri Merak-Bakauheni. Secara mudah bisa dipastikan bahwa pilihan pertama tentu adalah pilihan terbaik. Demikian pula pilihan antara mengembangkan jaringan jalan tol atau kereta api, kereta api tentu pilihan yang lebih bijak karena di samping hemat perawatan (rel kereta api bisa bertahan 50 tahun lebih sementara jalan tol harus selalu diaspal ulang) angkutan kereta api juga lebih hemat energi. Atau pilihan antara mengembangkan pembangkit energi tenaga panas bumi dan batu bara tentu lebih bijaksana daripada membangun pembangkit energi tenaga diesel, karena Indonesia kaya dengan panas bumi dan batubara dan BBM harus diimpor dengan harga mahal, sehingga pemborosan PLN hingga triliun rupiah per-tahun bisa dihindari.

Adapun prinsip efisiensi adalah menggunakan APBN sehemat mungkin. Selain memperhatikan prinsip produktifitas dan efektifitas, APBN sejauh mungkin juga tidak boleh defisit alias besar pasak daripada tiang. Penerimaan negara tidak boleh dihabiskan, melainkan harus disisakan sebagaian sebagai simpanan pemerintah. Simpanan ini akan sangat berguna untuk mengatasi kondisi-kondisi darurat seperti bencana alam, menambah anggaran pembangunan di tahun-tahun berikutnya. Prinsip efisiensi juga mengharuskan belanja negara lebih diutamakan kepada pembangunan infrastruktur serta investasi dan menomor duakan belanja konsumtif, sehingga belanja pegawai seperti perjalanan dinas, konsumsi dan sebagainya dibuat seminimal mungkin. Baru saja saya mendengar berita tentang rencana pemerintah menurunkan belanja perjalanan dinas tahun 2014 menjadi Rp 32 triliun. Menurut saya angka itu masih terlalu besar.

Pemerintahan akan tetap bisa berjalan jika belanja perjalanan dinas dikurangi 50%, asal nafsu dan gengsi para pejabat publik bisa dikendalikan. Alih-alih menggunakan hotel bintang 5 dan angkutan kelas eksekutif, misalnya, para menteri masih bisa tetap menjalankan tugasnya jika fasilitas perjalanan dinasnya diturunkan levelnya menjadi hotel bintang 3 dan angkutan kelas bisnis dan ekonomi. Sehingga sisa anggaran yang 50% bisa dialokasikan untuk belanja pembangunan yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Mengapa negara seperti Yunani mengalami kebangkrutan dan memaksa pemerintahnya merampok uang rakyatnya sendiri yang disimpan di bank-bank dengan dalih pajak deposito, dan kini fenomena serupa tengah mengancam negara-negara Eropa lainnya? Mengapa Amerika dengan penerimaan pajaknya yang mencapai puluhan ribu triliun (APBN Indonesia hanya sekitar 1.600 triliun) juga mengalami kebangkrutan? Dan mengapa hutang luar negeri Indonesia terus membengkak meski pemerintah berkoar-koar telah melunasi hutang IMF dan pembayaran yang dilakukan telah melebihi hutang yang diterima?

Jawabannya adalah: karena negara-negara telah dikuasai orang-orang jahat yang hanya memikirkan keuntungan sendiri sambil menikmati status mereka sebagai penguasa. Dan beberapa orang di antara orang-orang jahat itu tengah mengincar kursi kepresidenan Indonesia agar Indonesia terus menjadi sapi perahan mereka.

5 comments:

edi TarwoTo said...

ayo berbuat yang terbaik dan bermanfaat, tetap semangat !!!!!!!

gemesdeh said...

Kita butuh pemimpin yg berani take a lead utk "revolusi", bukan "reformasi" hasil koar2 org bayaran.. Ya Mahdi Adrikni.. singgalah ke sini, dan pilihlah satu dr 250juta penduduk, jadikan jendralmu utk memimpin negara macan yg sedang tertidur.. Kita didzolimi di semua lini...! Ya Mahdi, singgalah kesini..

lussiana Chaniago said...

terkait suksesi kepeminpinanan nasional ke depan. Jokowi menjadi kandidat yg sangat meyakinkan, baik dari dari kebdrsihannya maupun kedekatannya rakyat, bgtu yg kita dengar dari media. Tapi satu hal yg menarik, ada yg menilai kalau Jokowi adalahbatu loncatan klpk minoritas untuk naik ks erah kdkuasan, penjelasan cukup logis. Ketika Jokowi meninggakan solo, maka penggantinya seorng non muslim, dan sekarang di DKI, bila jokowi berhasil di RI 1 DKI untuk pertama kali dipimpin nonmuslim, sdterusnya bila ia serius maju di pilpres menggandeng nonmuslim juga, suatu kemungkinan besar kepemimpinan RI akan di pegang nonmuslim. Jd kalau dikihat prinsip demokrasi saja sdah terjadi kesalan, yaitu hilang prinsip representatif, dimana seirang pemimoin adalah gambaran representasi klpk mayoritas, Tolong mas Cahyono,ulasannya, dan mengungkap apa benar ada kepentingan nonmuslim sdh kian menguzt di ndgdrini. ssmsntara dalam Islam pemimpin menjadi rangkIN keyakinan yg harus di jalani, trim atas responnya.

Marthin Silaban said...

apa ada yg salah dengan pemimpin nonmuslim?

Anis Satun said...

Kalau saya muslim pilih non muslim book jujur cerdas mau apa..
Dripada sby muslim tpi minta president suriah mundur.. Atoe muslim wahabi skrng yg sedang berkembang pesat di indonesia..