PEMERINTAH AKAN JUAL BANDARA KE ASING?

Para pengunjung setia blog ini tentu masih ingat bagaimana saya (blogger) telah lama mengingatkan kemungkinan pengelolaan bandara-bandara Indonesia diserahkan kepada perusahaan asing. Dan kini peringatan itu semakin mendekati kenyataan setelah Meneg BUMN Dahlan Iskan dikabarkan telah menyetujui rencana pengelolaan bandara-bandara di Indonesia diserahkan kepada perusahaan asing dan bukan lagi oleh BUMN Angkasa Pura. (sekedar brainstorming, silakan lihat di sini.).

Sebagian orang menganggap pengelolaan bandara oleh perusahaan asing sebagai suatu hal yang wajar, terutama di tengah-tengah mental korup para aparat birokrat pemerintah dan BUMN. Dalam satu diskusi di forum "facebook" baru-baru ini seseorang mencontohkan otoritas moneter Inggris yang mengangkat seorang warga negara Kanada untuk memimpin bank sentral Inggris. Yang bersangkutan tentu lupa bahwa Kanada adalah negara dominion Inggris (1/2 merdeka, 1/2 kedaulatan lainnya milik Inggris). Tentu tidak terlalu menjadi masalah jika bank sentral Inggris dipimpin oleh warga negara dominion. Namun masalahnya tentu berbeda jika hal itu diterapkan antara 2 negara yang benar-benar merdeka seperti Indonesia dengan Amerika, misalnya.

Inilah dampak dari "gerakan rahasia penghancuran segala tatanan" yang kini tengah berlangsung di Indonesia. Dimulai dari aparat pemerintahan yang korup dan berujung pada sikap apatisme rakyat Indonesia, yang dampak akhirnya adalah penguasaan aset-aset strategis milik bangsa Indonesia oleh asing. Sayangnya hal ini telah lama berlangsung dan dampaknya telah terbukti nyata (asing telah menguasai 40% asset-asset strategis nasional di segala sektor), namun rakyat masih merasa baik-baik saja, bahkan menyetujui rencana Dahlan Iskan untuk menjual pengelolaan bandara kepada asing.

Sebagian rakyat Amerika yang "tercerahkan" (sebagian besar belum tercerahkan) telah menyadari bahwa salah satu hal yang membuat konspirasi Serangan WTC 2001 berjalan mulus adalah penguasaan bandara-bandara utama Amerika oleh perusahaan-perusahaan Israel. Dengan itu Israel dan unsur-unsur zionis dalam pemerintahan Amerika bisa merekayasa seolah-oleh Mohammad Atta Cs adalah pelaku serangan. Lalu apakah kita pun akan membiarkan hal yang sama terjadi, setelah bandara-bandara di Indonesia dikelola oleh perusahaan asing yang ternyata adalah milik para zionis internasional?

Kita baru saja dikejutkan oleh berita tentang pengelolaan ibadah haji di Arab Saudi yang ternyata dikelola oleh perusahaan zionis berbasis di Inggris. Jangan kaget jika nantinya pengelolaan ibadah haji di Indonesia juga dikelola oleh perusahaan zionis, karena infrastrukturnya telah disiapkan dengan diangkatnya Anggito Abimanyu, seorang fundamentalis neo-liberalisme, sebagai Dirjen Haji Departemen Agama.

Bayangkan suatu saat terjadi serangan teroris seperti Serangan WTC 2001, dengan beberapa orang teroris membajak pesawat penumpang dari sebuah bandara nasional, dan kemudian menabrakkannya ke Istana Negara, dan ternyata para teroris itu disusupkan lewat bandara yang dikelola agen-agen zionis. Dan jangan kaget juga jika suatu saat terjadi serangan teroris terhadap Masjidil Haram dimana para pelakunya adalah teman-teman Amrozi Cs (pelaku bom Bali) yang disusupkan melalui bandara Indonesia yang dikelola para zionis.

Saya bukan orang yang membenci Pak Dahlan Iskan (beliau bekas guru saya sebagai wartawan)  atau Pak Anggito Abimanyu (yang tidak lain adalah mantan dosen saya di Jogja). Sebaliknya saya adalah pengagum mereka sebagai para profesional. Namun pandangan politik mereka yang neo-liberalis (pro-asing) membuat saya harus "memusuhi" mereka karena saya tahu apa yang dilakukan mereka sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa Indonesia.

Sekedar catatan tentang Pak Dahlan Iskan. Beliau masih berhutang kepada rakyat Indonesia untuk menjelaskan kasus temuan BPK tentang inefisiensi Rp37 triliun di PLN selama beliau menjadi direktur utamanya. Beliau juga berhutang untuk menjelaskan mengapa selama bertahun-tahun menjadi Dirut PLN dan kini menjadi Meneg BUMN yang membawahi PLN, pemadaman listrik masih terus terjadi khususnya di Sumatera Utara.

Sekedar informasi. Beberapa waktu lalu DPRD Sumut telah membentuk Tim Pansus Kelistrikan yang ditugaskan untuk menyelidiki masalah kelistrikan di Sumatera Utara yang tidak kunjung beres. Hasil yang didapat pansus sangat kuat mengindikasikan adanya modus korupsi dalam penanganan kelistrikan oleh PLN. Misalnya saja, ada pembangkit yang tidak beroperasi karena rusak, namun masih terus mengeluarkan biaya operasi yang tidak sedikit. Contoh lainnya, PLN Batam dan Sumatera Selatan mengalami surplus listrik dan telah terjalin koneksi dengan PLN Sumut. Namun PLN tidak mau menyalurkan kelebihan itu ke Sumut dan lebih memilih menyewa genset untuk memenuhi kekurangan listrik Sumut. Padahal masalah sewa-menyewa itu sangat rentan korupsi, minimal uang sogok yang diterima para pejabat PLN dari penyedia genset. Di sisi lain dalam RDP DPR RI dengan Meneg BUMN tahun lalu juga terungkap adanya keterlibatan keluarga Dahlan Iskan dalam penyewaan genset kepada pembangkit-pembangkit PLN.

Sekedar informasi lainnya. Saat ini beberapa pejabat tertinggi PLN pembangkitan Sumut (tentu saja kini telah diganti jabatannya) tengah menjalani sidang korupsi.