Friday, 20 September 2019

SIAPA SAJA YANG MENIKMATI DUIT 26,5 MILIAR YANG DIMALING IMAM NAHRAWI ?*

Oleh : Nasrudin Joha

"Yang perlu dipahami adalah ada fakta-fakta di mana kami menduga uang tersebut tidak hanya diterima oleh satu orang," *[Jubir KPK Febri Diansyah, 19/9/2019]*
Imam Nahrawi yang merupakan kader PKB, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima uang sebesar Rp26,5 miliar sebagai bentuk comitment fee pengurusan proposal yang diajukan KONI kepada Kemenpora. KPK menduga duit segede itu tak dinikmati Nahrawi seorang.
Ada dugaan kuat, setelah diterima Imam uang itu mengalir ke pihak-pihak lain. Pihak itu bukan saja keluarganya. Kalau duit itu mengalir ke anak bini Imam Nahrawi, itu wajar karena anak dan bini Imam Nahrawi memang punya hak nafkah dari Imam Nahrawi.
Namun, mungkin anak dan bini Nahrawi tidak bertanya, atau mungkin sudah sama-sama tahu, bahwa duit nafkah belanja dari Nahrawi adalah hasil maling. Biasanya, kesalahan keluarga itu hanya menuntut nafkah dan jumlah yang banyak, tidak menuntut kehalalan nafkah agar bisa terjamin masuk surga.
Jelas, pihak lain yang kebagian duit yang dimaksud KPK bukan istri dan anak-anak Nahrawi. Pastilah, pihak yang dimaksud adalah orang yang memiliki hubungan baik secara fungsional atau struktural, terutama hubungan secara organisasi dengan Imam Nahrawi, atau kolega dekat Imam Nahrawi.
Sebelum pamit dari kemenpora, Nahrawi sempat pamit dan menyebut Ketum PBNU dan Ketum PKB. Tak tahu apa maksudnya, apakah itu sinyal atau apalah. Kemudian, jika publik berpraduga bahwa Ketum PBNU dan Ketum PKB mendapat dapat aliran 'jatah' duit hasil maling Imam Nahrawi, rasanya juga logis.
Pertama, Nahrawi kader NU sekaligus kader PKB. Kedua, kultur setor upeti kepada atasan partai, atau kirim bisyaroh kepada sesepuh Kiyai, itu juga lumrah dan wajar. Bagi-bagi rezeki lah.
Sebagaimana sebelumnya diungkap, bahwa duit maling kemenpora ini ada yang disumbangkan untuk muktamar NU. Aliran duit KONI ke Muktamar NU ini disampaikan Wakil Bendahara KONI Lina Nurhasanah. Lina, saat bersaksi dalam persidangan, menyebut Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy pernah memberikan uang Rp 300 juta untuk Muktamar NU di Jombang.
Jadi, apa kelirunya membuat penalaran jika uang haram dari maling ini bisa mengalir ke NU apa jaminannya tidak mengalir ke PKB ? Jika ke lembaga NU saja kebagian jatah, apakah tidak mungkin ada 'bisyaroh' yang disetor Nahrawi ke Ketum PBNU dan Ketum PKB ?
Khofifah, ketika ditanya wartawan ihwal Nahrawi menghindar dan minta tanyakan langsung ke PKB. Kita juga tidak tahu, ada hubungan apa antara Khofifah dan Nahrawi. Mungkinkah Khofifah juga kebagian bisyaroh dari duit Nahrawi ? Saat Khofifah bertarung di pilgub Jatim, tentu butuh banyak duit untuk kampanye. Dan saat butuh duit, siapapun tak mau ambil pusing asal duit darimana.
Sebagai kader PKB, Nahrawi menjadi menteri itu karena dukungan partai, bukan atas kehebatan Nahrawi seorang. Partai, biasanya menaruh kader ke posisi menteri itu untuk tandon duit. Mengelola partai itu biayanya mahal. Butuh kader militan yang punya pohon duit untuk menopang kinerja partai.
Sementara NU ? Yang untuk urusan muktamar Jombang saja ada bagiannya. Patut diduga, para petingginya juga minta bisyaroh kepada Nahrawi. Dan sebagai santri, Nahrawi tidak akan mungkin bisa menolak jika kiyainya minta bisyaroh. Bahkan, sebelum diminta adab sang 'santri' telah menyiapkan sejumlah amplop bisyaroh untuk didistribusikan kepada sang Kiyai.
Namun, apakah Nahrawi berani menjadi maling militan dan profesional dengan menyatakan duit 26,5 miliar dia makan sendiri tanpa melibatkan orang lain ? Fasilitas dan back up apa yang akan diberikan oleh orang-orang yang pernah ngalap berkah dari Imam Nahrawi, agar namanya tidak disebut dipersidangan ?
Kita lihat saja nanti. [].

2 comments:

Anonymous said...

ini korupsi yang recehan banget dan dampaknya tidak luas...coba dong kpk geledah habis2an menteri dan kementerian yang sangat suka impor yg bikin bumn, industri dan rakyat menderita banyak kerugian..
kpk tebang pilih, hanya ngurus korupsi recehan...ahok dulu juga ga ditangkep kpk padahal korupsi ahok di sumber waras sangat meyakinkan

Kasamago said...

Jika menteri nya sudah banyak tersandung masalah korupsi.. tentu beranggapan bahwa Istana jug turut bermain sangat potensial..