Prabowo-SBY: Jokowi Melewati Batas

Indonesian Free Press -- "Jangan biarkan kekuasaan berjalan tanpa kontrol!"

Demikian perkataan mantan Presiden SBY dalam konperensi pers bersama Prabowo Subiyanto usai pertemuan keduanya di kediaman SBY, Kamis petang (27 Juli).

Pertemuan resmi antara kedua purnawirawan Jenderal TNI ini biasanya selalu terjadi di saat2 krusial. Ketika demokrasi dikotori.

Pertemuan antara SBY dengan Prabowo pertama tahun ini terjadi pada Februari 2017, usai Pilkada DKI putaran pertama yg berlangsung panas. Saat itu AHY-Sylvi dr koalisi Partai Demokrat dkk gagal maju ke putaran kedua, sedangkan Anies-Sandi yg diusung Gerindra & PKS terus melaju ke putaran kedua.


Pertemuan resmi kedua tahun ini terjadi pada Kamis malam tanggal 27 Juli, atau 1 minggu tepat usai RUU Pemilu kontroversial yg berisi Presidential Treshold 20% disahkan oleh DPR, pada Jumat dini hari tanggal 21 Juli.

Berikut selengkapnya hasil pertemuan tsb:

SBY (KETUM PARTAI DEMOKRAT):

"Kami harus pastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh pemerintah tidak melampaui batas, sehingga Cross the Line, sehingga masuk ke dalam apa yg disebut Abuse of Power.
Banyak pelajaran di dunia termasuk di Indonesia tentang hal tsb. Manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya, maka rakyat akan beri koreksinya.

Sebagai bentuk kesetiaan kepada negara, kepada pemerintah, kepada pemimpin, kami akan terus mengingatkan:

"Gunakan kekuasaan dng amanah, proper, sesuai kontitusi, Undang-Undang, etika. TIDAK MELAMPUI BATAS DAN TIDAK KELIRU MENGGUNAKAN KEKUASAAN ITU!"

PRABOWO SUBIANTO (KETUM PARTAI GERINDRA):

"Kita ketemu dalam suasana yg terus terang saja agak prihatin. Pak SBY presiden selama 10 tahun, tapi beliau bersama kami dulu perwira2 muda yg mendorong reformasi. Di seluruh dunia diakui, bagaimana TNI mundur dari kekuasaan dng sukarela dan dengan cepat sekali.

Saya kedatangan banyak tamu dari luar negeri, bertanya: 'Kok bisa TNI mundur dari kekuasan?' Karena kami benar2 percaya bahwa yg terbaik untuk bangsa dan negara adalah Demokrasi. Adalah Pancasila dan pelaksanaannya adalah Demokrasi. Demokrasi pelaksanaannya adalah Pemilu.

Jadi bagi kami, setiap upaya untuk mengurangi kualitas demokrasi, atau menggunakan cara2 yg tidak sesuai dng akal sehat, atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia, bagi kami ini mencemaskan.

Jadi terlihat sikap Partai Demokrat, Gerindra, PKS PAN, itu satu dalam masalah UU Pemilu yg br saja dilahirkan atau disahkan DPR RI, yang kita tidak ikut bertanggungjawab. KARENA KITA TIDAK MAU DITERTAWAKAN OLEH SEJARAH.

KEKUASAAN? YA, SILAKAN MAU BERKUASA 5 TAHUN, 10 TAHUN, 20 TAHUN, 50 TAHUN, DI UJUNGNYA SEJARAH YG AKAN MENILAI.
Dan saya katakan ke Gerindra: 'Gerindra tidak mau ikut ke sesuatu yang melawan akal sehat dan logika!'

Presidential Threshold 20% menurut kami adalah sesuatu lelucon politik yg menipu rakyat Indonesia!

Saya tidak mau terlibat dng sesuatu yg seperti itu. Demikian sikap Gerindra Partai Demokrat PAN dan PKS.

Jadi lahir dari kecemasan itu, KAMI KHAWATIR BAHWA DEMOKRASI KAMI KE DEPAN BISA DIRUSAK. Karena itu, sesuai apa yg tadi disampaikan pak SBY, kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau dng baik. Mengingatkan rekan2 yg berada di kekuasaan, bahwa demokrasi itu adalah jalan terbaik. Dan demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada logika. Semangat patuh kepada rules of the game. Dan harus adil, dan tidak memaksakan kehendak dng segala cara.

Intinya itu. Jadi kami akan terus komunikasi. Kami sangat sependapat dng pak SBY, kita harus lakukan check and balance. Kita harus ada penyeimbangan. Jd stiap kekuasaan hrs diawasi dan diimbangi.

Ini filosofi check & balance ini, adalah inti dari suatu demokrasi dan negara yg aman dan adil. Bahwa tidak mungkin aman kalau tidak adil. Dan tidak mungkin ada kesejahteraan tanpa keadilan." ***