Bagaimana Saya Tidak Marah?

Indonesian Free Press -- Blog ini sudah mengkritisi jalannya pemerintahan negeri ini sejak era Presiden SBY. Awalnya kami menyangka era SBY akan menjadi puncak dari faham neoliberalisme yang menghancur-leburkan Indonesia hingga kami pernah menulis sbb:

'Saya pernah mengatakan di blog ini bahwa hal-hal yang sangat buruk karena kejahatan konspirasi mungkin saja terjadi, menyusul pidato kemenangan SBY yang menggunakan bahwa Inggris yang saya intepretasikan bahwa SBY siap mengemban misi kepentingan asing di Indonesia. Dan hal-hal buruk itu telah mulai menampakkan diri: Skandal Century, kasus Gayus, skandal pembangunan gedung DPR/MPR, dan melambungnya harga cabai yang ditanggapi menteri perdagangan dengan santai. Pembunuhan politik? Kita juga sudah sering mengalaminya: pembunuhan Munir, kematian Jendral Agus WH, pembunuhan pengusaha Nasrudin yang menjerat ketua KPK Antasari Azhar, dan kematian misterius seorang Jaksa Agung di Arab Saudi.'


Namun ternyata, di era Jokowi-lah hal-hal terburuk itu terjadi. Ulama dikriminalisasi dan marginalisasi ummat Islam, perpecahan antar anak-bangsa oleh isyu-isyu sosial yang dikembangkan pemerintah sendiri, penegakan hukum yang timpang secara menyolok, penguasaan ekonomi oleh kepentingan asing dan proksinya yang semakin massif dan seribu fakta pahit lainnya yang terlalu banyak untuk disebutkan. Dan, masalah di bawah ini adalah salah satunya.

Blogger adalah manusia yang berakal dan masih memiliki hati nurani. Melihat ketidak-adilan terjadi di sekeliling dengan korbannya adalah saudara-saudara sendiri, sangat masuk akal kalau marah. Justru, mereka yang tidak melihat ketidak-adilan dan kemudian justru mendukung regim yang bertanggungjawab atas ketidak-adilan, mereka adalah manusia-manusia yang tidak berakal apalagi memiliki hati nurani.


------------------------------------

Proyek 10.000 MW Pembangkit Teknologi China Ternyata Sering Rusak, PLN Menderita Triliunan Rupiah

GARUDA KITA   Rabu, 09 Agustus 2017  nasional


Garuda kita - Serikat pekerja PLN mengungkapkan bahwa PT PLN (persero) menderita akibat beban pemeliharaan pembangkit dari program 10.000 MW atau dikenal dengan Fast Track Project (FTP) yang dirasa sangat mahal.

Hal demikian disebabkan pada pembangunan pembangkit menggunakan teknologi dari China yang ternyata berbahan mutu rendah dan tidak handal. Sehingga PLN harus mengeluarkan kocek lebih utuk menangani permasalahan yang ada.

“Program 10.000 MW, PLN banyak membangun pembangkit China dan sekarang sudah terasa di kita, ternyata pembangkit China itu tidak andal dan sering rusak,” kata Ketua umum serikat pekerja PLN, Jumadis Abda, ditulis Selasa (8/8).

Tidak hanya itu, pembangkit yang dibangun juga ternyata kemampuan produksinya tidak sesuai apa yang diharapkan.

“Kemampuan operasinya tidak sesui dengan yang diharapkan. Misakan kita bangun pembangkit itu 100 MW, ternyata dia hanya mampu berproduksi 60 hingga 70 MW. Nah ini merugikan operasional kelistrikan disamping itu sering rusak. Ini sangat membebankan keuangan PLN untuk memelihara,” ujarnya.

“Jika kita bandingkan tahun 2015 dengan 2016, selama satu tahun itu biaya pemeliharaan naik Rp 4 triliun, itu sudah konposisi sampai 11 persen, idealnya biaya pemeliharaan itu untuik sistem kelistrikan 4 hingga 6 peren” pungkas dia.Sebagaimana diketahui, program 10.000 MW ini banyak mangkrak dan sudah menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Diatara yang menjadi sorotan BPK terkait pengelolaan rantai suplai, pembangunan pembangkit listik 10.000 MW dan penyelenggaraan jaminan sosial.

“IHPS II tahun 2016 memuat ringkasan dari 604 laporan hasil pemeriksaan meliputi 81 LHP 13% pada pemerintah pusat, 489 LHP 81% pada Pemda dan BUMD, serta 34 LHP 6% pada BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan LHP dimaksud terdiri dari 9 LHP 1% keuangan, 316 LHP 53% kinerja, dan 279 LHP 46% dengan tujuan PDTT,” kata Ketua BPK Harry Azhar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2017).

Di sisi lain yang perlu diingat bahwa saat ini pemerintah juga tengah mencar melakukan pembangunan litrik yang lebih besar dari program sebelumnya. Saat ini pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla mencanagkan program 35.000 MW.[akt]