Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melempar pernyataan yang menyebut bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih cukup baik. Bahkan, isu penurunan daya beli disebutnya lebih karena faktor politis menjelang 2019.
Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, menjelaskan secara makro memang bisa dibilang ekonomi Indonesia baik-baik saja, namun secara riil ada indikasi yang mengarah pada pelemahan daya beli.
"Daya beli enggak menguat. Orang ritel pada turun dan tidak menguat. Indikator makro enggak bisa cerminkan data mikro yang riil di lapangan. Orang enggan investasi kalau perusahaan, kalau rumah tangga enggan belanja," kata Sutrisno ditemui di Menara Permata, Jakarta, Rabu (4/10/2017).
Baca juga: Jokowi Sebut Isu Daya Beli Turun Dipolitisasi, Gerindra: Ngawur
Baca juga: Jokowi Sebut Isu Daya Beli Turun Dibikin Orang Politik untuk 2019
Kondisi ini, terang dia, salah satunya lantaran banyak pengusaha memilih berdiam diri atau wait and see. Masih ada kebijakan pemerintah yang dianggap membuat suasana kurang kondusif pada iklim investasi.
"Wait and see sendiri tidak tahu, siapa yang wait, siapa yang see. Karena kita melihat ada ingar-bingar di kebijakan kabinet seperti lelang gula rafinasi dan HET beras. Lelang rafinasi ditunda-tunda beberapa kali, kemudian kasus beras juga sempat ingar-bingar, jadi tidak konsisten," jelas Sutrisno.
Baca juga: Jokowi Sebut Daya Beli Jadi Isu Politik, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini menuturkan, masalah ketidakstabilan tersebut juga terjadi karena koordinasi antar pejabat pemerintah yang belum terjalin dengan baik. Soal isu pelemahan daya beli juga tak sepenuhnya karena faktor politis.
"Saya kira enggak sepenuhnya karena politik. Pengusaha melihatnya karena lebih memilih menunggu, sehingga tidak banyak investasi. Kadang data makro tak selalu mencerminkan data mikro, kita pengusaha kan di mikro," tutur Sutrisno. (idr/hns)
No comments:
Post a Comment