Sebagaimana kita ketahui penyebab tragedi LP Tanjunggusta yang menewaskan beberapa sipir dan narapidana beberapa hari lalu adalah karena matinya listrik selama beberapa jam. Adapun penyebab matinya listrik adalah karena LP Tanjunggusta menunggak pembayaran tagihan listrik.
Sekali lagi kita menyaksikan betapa carut-marutnya pengelolaan negeri ini sehingga sebuah lembaga milik negara tidak mampu membayar tagihan listrik sehingga memicu terjadinya tragedi yang semestinya tidak perlu terjadi jika pengelolaan keuangan negeri ini benar. Bukankah semestinya pemerintah memiliki sistem pembayaran antar lembaga negara yang baik yang mampu mengatasi masalah itu? Bukankah pemerintah memiliki aparat yang cukup, khususnya dari departemen keuangan, untuk menangani masalah-masalah kecil seperti pembayaran listrik sebuah lembaga pemasyarakatan, tanpa harus menimbulkan tragedi seperti di LP Tanjunggusta?
Kita mendengar seorang pejabat Kemenkumham mengatakan bahwa lembaganya memang mengalami kesulitan untuk membiayai operasional LP Tanjunggusta sehari-hari khususnya membayar tagihan listrik, karena "anggaran yang tidak cukup".
Macem apa pulak ni (sorry, logat Medannya keluar)? Sang presiden bisa membeli pesawat 800 miliar dan negara bisa mengalokasikan Rp21 triliun untuk biaya perjalanan dinas, namun untuk membayar listrik LP Tanjunggusta saja tidak mampu?
Demi Tuhan, regim orde baru masih lebih baik dalam menangani hal-hal sepele seperti ini. Setidaknya PLN tidak akan berani "kurang ajar" mematikan aliran listrik sembarangan, apalagi kepada sesama lembaga negara dan terlebih lagi terhadap sarana-sarana vital seperti bandara, atau melakukan pemadaman di bulan Ramadhan seperti sering terjadi di Medan saat ini, karena dipastikan sang direktur akan mendekam dalam penjara atau dicopot jabatannya dengan tidak hormat. Demi Tuhan regim Bashar al Assad di Syria, atau Khadaffi di Libya masih lebih baik dalam menangani hal-hal "cecere" seperti ini.
Kita semua juga menyaksikan betapa pemerintah sama sekali tidak becus menangani masalah kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Dan orang yang bertanggungjawab atas masalah ini, yaitu menteri perdagangan Gita Wiryawan, justru asyik ber-pencitraan diri demi menjadi capres 2014 mendatang. Dengan itu semua kita bisa memperkirakan akan seperti apakah Indonesia ke depan.
No comments:
Post a Comment