MARI PROVOKASI KOPASSUS

Bagaimana jadinya jika Kopassus turun tangan menangkapi para bandar dan produsen narkoba? Bagaimana jadinya jika mereka juga menangkapi para koruptor, penimbun BBM dan bawang serta para pengkhianat bangsa para fundamentalis neo-liberalisme yang menjadi komprador asing?

Tentu saja saya (blogger) akan melakukan sujud syukur karena selama ini melihat ketiga masalah tersebut di atas (narkoba, korupsi dan neo-liberalisme) merupakan penyakit terbesar di negara ini.

Tapi bukankah sistem hukum kita tidak memungkinkan hal itu (turun tangannya Kopassus) terjadi?

Siapa bilang? TNI dan khususnya Kopassus memiliki tugas paling mendasar menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Hal ini bisa menjadi alasan turun tangannya Kopassus. Lagipula bukankah sudah ada preseden-nya ketika Kopassus menggagalkan pemberontakan komunis-zionis tahun 1965 lalu?

Tapi bukankah ada polisi, BNN, dan KPK yang menangani masalah-masalah tersebut di atas? Memang. Tapi bukti menunjukkan bahwa mereka semua telah gagal. Sebaliknya bahkan semua masalah itu semakin parah dari waktu ke waktu.

Kemarin saya menuliskan postingan tentang 30 ribu agen Mossad di seluruh dunia dan 40 ribu agen asing di Indonesia. Semua itu berkorelasi dengan peningkatan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Narkoba, terorisme dan korupsi justru semakin marak setelah dibentuknya lembaga-lembaga khusus penanggulangannya. BNN bahkan lebih suka berasyik ria dengan kasus Rafi Ahmad daripada mewujudkan bangsa ini bebas dari narkoba. Demikian pula KPK yang sibuk dengan kasus-kasus "cecere" seperti suap jutaan rupiah serta masalah internal mereka sendiri sementara kasus mega-korupsi BLBI, Bank Century, inefisiensi PLN, mafia BBM, mafia pajak dan mafia barang-barang kebutuhan pokok, tak tersentuh sedikit pun.

Pada saat yang bersamaan neo-liberalisme dan separatisme semakin mengancam keutuhan negeri ini. Baru saja DPRD Aceh sukses tanpa perlawanan pemerintah meloloskan bendera separatis GAM menjadi lambang provinsi. Sebelumnya belasan personil TNI menjadi korban pembunuhan separatis Papua. Berulangkali mafia perdagangan mempermainkan harga barang-barang kebutuhan masyarakat. Beberapa tahun lalu Meneg BUMN Dahlan Iskan menghambur-hamburkan Rp37 triliun dana PLN untuk keperluan yang tidak jelas. Sementara pada saat yang sama para birokrat korup mengumbar hak eksplorasi kekayaan alam negeri kepada para investor asing. Saat ini pun sebagian besar penduduk Indonesia harus mengalami pemadaman listrik akibat PLN, juga semua BUMN lainnya, karena faham neo-liberalisme yang dianut pemerintah, hanya bisa mengejar untung tanpa memperdulikan fungsi lainnya yang lebih mendasar sebagai pelayan kepentingan publik.

Semua itu cukup memberi alasan bagi TNI untuk turun tangan. Sampai 3 tahun yang lalu saya masih menjadi orang yang sangat anti militerisme. Namun realistis saja, kondisi Indonesia sekarang ini membutuhkan campur tangannya militer untuk mengatasinya. Daripada Ummu Atiqah (Ratna Sarumpaet) dan kawan-kawan yang mengambil alih kekuasaan, jauh lebih baik jika Kopassus saja.